Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah - Perizinan, Pelayanan Publik
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun
ABSTRAK: |
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021, dan penyesuaian terhadap Pasal 12 Peraturan Bupati Karimun Nomor 56 Tahun 2020, serta untuk menjaga kualitas perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan yang dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, dan akuntabel, diperlukan menetapkan PERBUP
- Dasar hukum PERBUP ini adalah UU NO. 28 Th. 1999; UU No. 53 Th. 1999 std terakhir dengan UU No. 34 Th. 2008; UU No. 25 Th. 2007; UU NO. 25 Th. 2009; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 9 Th. 2015; UU No. 30 Th. 2014; PP No. 18 Th. 2016 stdd PP No. 72 Th. 2019; UU No. 11 Th. 2020; PP No. 24 Th. 2018; PP No. 5 Th. 2021; PP No. 6 Th. 2021; PP No. 16 Th. 2021; Perpres No. 97 Th. 2014; Perpres No. 91 Th. 2017; Inpres No. 7 Th. 2019; Permendagri No. 138 Th. 2017; Permendagri No. 25 Th. 2021; PerBKPM No. 6 Th. 2018; PerBKPM No. 7 Th. 2018; Perda Kab. Karimun No. 7 Th. 2016; Perbup Karimun No. 36 Th. 2016 std terakhir dengan Perbup Karimun No. 10 Th. 2021
- PERBUP ini mengatur mengenai pendelegasian wewenang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan; dan kewajiban Kepala Dinas
|
CATATAN: |
- Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2021.
- Perbup ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Pasal 12 Peraturan Bupati Karimun Nomor 56 Tahun 2020
- 155 hal.
|