Peraturan Bupati (Perbup) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws) Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengatur peran dan fungsi pemilik,
pengelola dan staf medis Rumah Sakit Umum Daerah
Banyumas berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
772/MENKES/SK/Vl/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal
Rumah Sakit (Hospital Bylaws) telah ditetapkan Keputusan
Bupati Banyumas Nomor 51 Tahun 2003 tentang . Peraturan
Internal Rumah Sakit Umum Kabupaten Banyumas (Hospital By
Laws); bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas adalah Satuan
Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Banyumas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) berdasarkan
Keputusan Bupati Banyumas Nomor 445/371/2008 tentang
Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan Status Penuh kepada
RSUD Banyumas; bahwa dengan dilaksanakannya penataan organisasi Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Keputusan Bupati
sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai dan
perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Peraturan Internal (Hospital Bylaws) Rumah Sakit
Umum Daerah Banyumas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/MENKES/SK/ Vl/2002; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2008.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Nama, Tempat Kedudukan dan Status Rumah Sakit; Kepemilikan Rumah Sakit; Tugas dan Fungsi Rumah Sakit; Tujuan, Visi, Misi, Filosofi, Motto, Budaya Kerja dan Nilai-nilai Dasar; Kedudukan, Tanggung Jawab dan Wewenang Bupati; Susunan Organisasi; Penjabaran Tugas; Satuan Pengawasan Internal; Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2009.
15 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 34 Tahun 2009
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas
ABSTRAK:
bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas merupakan Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banyumas yang telah ditetapkan menjadi Badan
Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Bupati
Banyumas Nomor 445/371/2008 tentang Penetapan Status Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-SLUD) dengan Status Penuh kepada RSUD Banyumas; bahwa berdasarkan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, pengadaan barang
dan/atau jasa pada Badan Layanan Umum Daerah
diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam
peraturan kepala daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK/.02/2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 703 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No 12 Tahun 2008.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa; Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan/atau Jasa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2009.
6 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 32 Tahun 2009
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standarisasi Indeks Biaya Operasional Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa Standarisasi lndeks Biaya Operasional Kuasa Hukum
Pemerintah Kabupaten Banyumas telah diatur dalam Keputusan
Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2004: bahwa dengan adanya perubahan keadaan dan adanya kegiatan
dalam rangka penyelesaian kasus Pemerintah Daerah di Sadan
Peradilan yang belum diatur, maka Keputusan Bupati
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali dan
disempurnakan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Standarisasi lndeks Biaya Operasional Kuasa Hukum Pemerintah
Kabupaten Banyumas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009; Peraturan Bupati Banyumas tanggal 19 Juli 2008 Nomor 32
Tahun 2008.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Standarisasi Indeks Biaya Operasional Kuasa Hukum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2009.
5 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 31 Tahun 2009
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberian Biaya Pemungutan Pajak Daerah
ABSTRAK:
bahwa pembagian biaya pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten
Banyumas telah diatur dengan Peraturan Bupati Banyumas
Nomor 93 A Tahun 2008 tentang Pembagian Biaya Pemungutan
Pajak Daerah Kabupaten Banyumas; bahwa dalam rangka penyempumaan pembagian biaya
pemungutan kepada aparat penunjang pelaksana pemungutan
Pajak Daerah, maka Peraturan Bupati Banyumas sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten
Banyumas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 9
Tahun 1991; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Ketentuan Pemberian Biaya Pemungutan; Pelaksanaan dan Penatausahaan Biaya Pemungutan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2009.
4 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 30 Tahun 2009
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa tarif air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
Kabupaten Banyumas telah diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas
Nomor 189 Tahun 2005 tentang Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah
Air Minum Kabupaten Banyumas; bahwa untuk memenuhi biaya operasional (Full Cost Recovery),
meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kepada masyarakat serta
untuk memperoleh keuntungan yang wajar, maka tarif air PDAM
sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 189 Tahun 2005
perlu dinaikkan; bahwa kenaikan tarif PDAM sebagaimana tersebut di atas telah
mendapatkan persetujuan DPRD Kabupaten Banyumas berdasarkan
Keputusan DPRD Kabupaten Banyumas Nomor 690/14/2009 tentang
Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas
terhadap Kenaikan Tarif Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
Kabupaten Banyumas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Air
Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 5 Tahun
1974.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2009.
3 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 29 Tahun 2009
Peraturan bupati - pemungutan pajak bumi dan bangunan
2009
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 29, BD.2009/No.29
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa pembagian dan penggunaan . biaya pemungutan Pajak
Bumi dan Bangunan telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor: 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan
Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, serta
dijabarkan dengan Surat Kepala kantor Wilayah VIII Jawa Tengah
dan 0.1 Yogyakarta Direktorat Jenderal Pajak Departemen
Keuangan Nomor : S.308/WPJ08/BD.05/2000 Tanggal 22 April
2000; bahwa pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
di Kabupaten Banyumas telah diatur dengan Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 135 Tahun 2008 tentang Pembagian Biaya
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BP PBB) Kabupaten
Banyumas; bahwa dalam rangka penyempurnaan pembagian biaya
pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Banyumas,
maka Peraturan Bupati Banyumas sebagaimana dimaksud dalam
huruf b perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Kabupaten Banyumas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2009.
5 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 28 Tahun 2009
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas
ABSTRAK:
bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas telah ditetapkan
sebagai Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan
Bupati Banyumas Nomor 445/371/2008 tentang Penetapan
Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan Status Penuh kepada Rumah
Sakit Umum Daerah Banyumas (RSUD Banyumas); bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum, bagi pejabat pengelola, dewan pengawas,
sekretaris dewan pengawas dan pegawai Badan Layanan Umum
dapat diberikan remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab
dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (4) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah,
Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan oleh Kepala
Daerah berdasarkan usulan pimpinan Badan Layanan Umum
Daerah melalui Sekretaris Daerah; bahwa Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah RSUO Banyumas
pada tanggal 22 Juni 2009 Nomor 445/715/2009 telah
mengusulkan perhitungan Remunerasi RSUD Banyumas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut di atas, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Pada Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 O/Pmk.02/2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2008.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Asas dan Tujuan; Remunerasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2009.
8 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2009 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2009;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2009.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2009.
27 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008
ABSTRAK:
bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2008, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2008 sebagai rincian lebih lanjut dari
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja
daerah tahun anggaran 2008;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2009; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 107 Tahun 2008.
Peraturan bupati ini mengatur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2008.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2009.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 25 Tahun 2009
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberian Tunjangan Uang Makan Bagi Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Daerah Yang Bertugas Sebagai Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas.
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan
kesejahteraan anggota Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Banyumas, perlu memberikan tunjangan uang
makan bagi pegawai yang bertugas sebagai Polisi Pamong
Praja Kabupaten Banyumas; bahwa tunjangan uang makan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Banyumas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pemberian Tunjangan Uang Makan Bagi Pegawai
di lingkungan Pemerintah Daerah Yang Bertugas Sebagai
Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Udang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 31 Tahun
2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 32 Tahun
2004; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58 Tahun 2004; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2004.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Pemberian Tunjangan Uang Makan Bagi Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Daerah Yang Bertugas Sebagai Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2009.
5 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
