perbup - PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANYUMAS
2011
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 46, BD.2011/No.46
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 1 7 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Togas dan
Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Banyumas
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2011
Penjabaran Tugas Dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Banyumas
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2011.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 44 Tahun 2011
perbup - PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
2011
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 44, BD.2011/No.44
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dengan diubahnya organisasi Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16
Tahun 2011 ten tang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas
maka perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun
2009
Penjabaran Tugas Dan Fungsi
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2011.
59 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 43 Tahun 2011
perbup - PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANYUMAS
2011
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 43, BD.2011/No.43
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dengan diubahnya organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Banyumas maka perlu menetapkan kembali
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas
Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun
2009
Penjabaran Tugas Dan Fungsi
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2011.
48 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 41 Tahun 2011
perbup - PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI UNSUR PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
2011
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 41, BD.2011/No.41
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2)
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2011
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Banyumas maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan
Fungsi U nsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Banyumas
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2011
Penjabaran Tugas Dan Fungsi
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2011.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 40 Tahun 2011
perbup - ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PEMADAM KEBAKARAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
2011
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 40, BD.2011/No.40
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Organisasi, Penjabaran Tugas Dan Tata Kerja Unit Pemadam Kebakaran Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan
Daerah Ka bu paten Banyumas Nomor 14 Tahun 2011
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Banyumas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Organisasi, Penjabaran Tugas
dan Tata Kerja Unit Pemadam Kebakaran pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun
2011
Pembentukan; Kedudukan; Susunan Organisasi; Tugas Dan Penjabaran Tugas; Tata Kerja; Ketentuan Lain-Lain
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2011.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 39 Tahun 2011
perbup - PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
2011
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 39, BD.2011/No.39
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Banyumas maka perlu mengalihkan Unit
Pemadam Kebakaran dari Dinas Cipta Karya, Kebersihan
dan Tata Ruang ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah; bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi maka
perlu menggabungkan 4 (empat) Unit Sumber Daya Air dan
4 (empat) Unit Bina Marga menjadi 6 (enam) Unit Sumber
Daya Air dan Bina Marga pada Dinas Sumber Daya dan Bina
Marga, mengubah status kelembagaan 8 (delapan) Sekolah
Dasar-Sekolah Menengah Pertama Satu Atap menjadi 8
(delapan) Sekolah Menengah Pertama pada Dinas
Pendidikan, mengubah Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru
menjadi Balai Kesehatan Paru Masyarakat serta Unit Alat
Kesehatan dan Farmasi menjadi Unit Perbekalan Alat
Kesehatan dan Farmasi pada Dinas Kesehatan; bahwa Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2010
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Penjabaran
Tugas dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1
Kebasen pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dan
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2011 ten tang
Organisasi, Penjabaran Tugas dan Tata Kerja Balai
Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak Kartini pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Banyumas termasuk Unit Pelaksana
Teknis pada Dinas Daerah maka pengaturannya
digabungkan dalam Peraturan Bupati ini; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 7 Tahun 2010 ten tang Pembentukan,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
pada Dinas Daerah Kabupaten Banyumas
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009
Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Kabupaten Banyumas
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2011.
20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 38 Tahun 2011
Perbup - STANDARISASI BIAYA OPERASIONAL KUASA HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2012
2011
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 38, BD.2011/No.38
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standarisasi Biaya Operasional Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2012
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan
kegiatan penyelesaian kasus hukum yang dihadapi Pemerintah
Kabupaten Banyumas baik berupa gugatan Perdata maupun
gugatan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2012 yang efisien
dan efektif, perlu d~susun Standarisasi Biaya Operasional Kuasa
Hukum Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran
2012; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi
Biaya Operasional Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten
Banyumas Tahun Anggaran 2012
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 11 Tahun 2010
Standarisasi Biaya Operasional Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2012
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2011.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 36 Tahun 2011
perbup - pEDOMAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
2011
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 36, BD.2011/No.36
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan lnstruksi Presiden Nomor 3 Tahun
2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengembangan E-Govemmenf, maka pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi dalam proses
pemerintahan (E-Govemmenf) akan meningkatkan efisiensi,
efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang baik (Good Governance); bahwa untuk menjalankan lnstruksi Presiden tersebut pada
huruf a, Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu
menerapkan sistem pengelolaan administrasi melalui
pengelolaan naskah dinas elektronik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 190 Tahun 2005; Peraturan Bupati Sanyumas Nomor 48 Tahun 2007; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2007; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 41 Tahun 2009; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 42 Tahun 2009
Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2011.
20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 35 Tahun 2011
perbup - TATA NASKAH DINAS PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN BANYUMAS
2011
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 35, BD.2011/No.35
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Naskah Dinas Pemerintahan Desa Di Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka terwujudnya efisiensi, efektifitas dan terwujudnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan ·
desa serta sebagai upaya penyeragaman tata naskah dihas
Pemerintahan Desa di Kabupaten Banyumas maka perlu mengatur
Tata Naskah Dinas Pemerintahan Desa di Kabupaten Banyumas; bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas
Pemerintahan Desa di Kabupaten Banyumas
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2006
Tata Naskah Dinas; Naskah Dinas; Penggunaan Dan Kewenangan Atas Nama, Untuk Beliau, Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Dan Penjabat; Stempel; KOP Naskah Dinas; Sampul Naskah Dinas; Papan Nama; Perubahan, Dan Pencabutan; Ketentuan Lain-Lain
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2011.
22 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 34 Tahun 2011
perbup - TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
2011
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 34, BD.2011/No.34
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dengan telah dltetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Oaerah, maka Peraturan Bupati Banyumas
Nomor 27 Tahun 2008 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa di Kabupaten
Banyumas sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dlmaksud dalam
huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturen Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemarintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009
Tata Naskah Dinas; Naskah Dinas; Penggunaan Dan Kewenangan Atas Nama, Untuk Beliau, Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Dan Penjabat
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2011.
148 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
