Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7, Pasal 11 ayat (3), Pasal 20 ayat (3), Pasal 24 ayat (2), Pasal 27 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa
UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 25 Tahun 2002; UU No.6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No.5 Tahun 2006; PP No.43 Tahun 2014; PP No.47 Tahun 2015; PP No.12 Tahun 2017; PP No.17 Tahun 2018; Permendagri No.83 Tahun 2015; Permendagri No.84 Tahun 2015; Permendagri No.87 Tahun 2017; PERDA No.6 Tahun 2018
Struktur Organisasi, Jenis Desa, Tugas dan Fungsi , Tata Kerja, Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa, Cuti Perangkat Desa, Disiplin Perangkat Desa, Pemberhentian dan Pemberhentian Sementara, Pakaian Dinas dan Jam Kerja, Pembinaan dan Pengawasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2019.
43 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bintan Nomor 7 TAHUN 2019 Tahun 2019
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7 TAHUN 2019, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2019 NOMOR 7
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2019.
UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 12 Tahun 1956; UU Nomor 21 Tahun 1997; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 24 Tahun 2005; PP Nomor 54 Tahun 2005; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 65 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 91 Tahun 2010; PP Nomor 2 Tahun 2012; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 32 Tahun 2011; Permendagri Nomor 6 Tahun 2017; Permendagri Nomor 38 Tahun 2018; Permendagri Negeri Nomor 54 Tahun 2019; Perda Kabupaten Bintan Nomor 18 Tahun 2007.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan APBD TA 2019 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2019.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 34 Tahun 2019
tunjangan remunerasi bupati dan wakil bupati bintan
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2019/No.34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TUNJANGAN REMUNERASI BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN
ABSTRAK:
Dengan melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintahan Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah yang menyatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat diberikan insentif pemungutan pajak daerah dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi,bahwa sehubungan dengan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Nomor 900/BKAD/369 tanggal 09 Mei 2019 Perihal Permohonan Penjelasan Terhadap Tunjangan Kinerja atau Remunerasi untuk Bupati dan Wakil Bupati
UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No.39 Tahun 2007; PP No.109 Tahun 2000; PP No.69 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006
Tunjangan Remunerasi Bupati dan Wakil Bupati Bintan. Ketentuan Umum, Tugas dan Kewajiban Bupati dan Wakil Bupati, Tunjangan Remunerasi Bupati dan Wakil Bupati, Penganggaran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2019.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2019
ABSTRAK:
Dengan melaksanakan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin maka dibuat Program Jaminan Kesehatan Daerah bagi kelompok masyarakat miskin maka Peraturan Bupati Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019
UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 25 Tahun 2002; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 24 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; UU No.39 Tahun 2014; PP No.101 Tahun 2012; PP No.76 Tahun 2015; Perpres No.12 Tahun 2013; Perpres No.28 Tahun 2016; Perpres No.74 Tahun 2014; Inpres No.8 Tahun 2017; Permenkes No.28 Tahun 2014; Perda No.8 Tahun 2018; Perbup No.16 Tahun 2016; Perbup No.34 Tahun 2016
Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019. Ketentuan Umum, Kepesertaan, Pengelola, Prosedur Penyelenggaraan Jaminan kesehatan Daerah, Prosedur Pengajuan Klaim
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BINTAN
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan
UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; PP No.5 Tahun 2006; PP No.24 Tahun 2018; Perpres No.97 Tahun 2014; Perpres No.91 Tahun 2017; Permendagri No.24 Tahun 2006; Permendagri No.20 Tahun 2008; Perda No.3 Tahun 2014
Pelimpahan wewenang, Jenis Perizinan dan Non Perizinan, Mekanisme Penerbitan Perizinan Dan Nonperizinan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 65 Tahun 2019
rencana pengawasan penyelenggaraan - pemerintah daerah tahun 2020
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, BD.2019/No.66
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2020
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 10 ayat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
UU No. 12 Tahun 1956; UU No.28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No.5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.60 Tahun 2008; PP No.12 Tahun 2017; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.23 Tahun 2007; Permendagri No.25 Tahun 2007; Permendagri No.64 Tahun 2007; Permwndagri No.61 Tahun 2019
Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Tindak Lanjut Pengawsan, Fokus dan Sasaran Pengawasan, Pengaduan Masyarakat, Pendanaan, Ketentuan Pentupup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2019.
19 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2019 NOMOR 1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN, PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN LIQUIFIED PETROLEUM GAS LPG TABUNG 3 KG BERSUBSIDI DI KABUPATEN BINTAN
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan program Konversi Minyak Tanah ke Liquifed Petroleum Gas (LPG) tabung 3 Kg bersubsidi agar tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah dan menjamin ketersediaan pasokan LPG di Kabupaten Bintan, perlu di atur petunjuk teknis pelaksanaan, pengawasan dan pendistribusian Liquifed Petroleum Gas (LPG) tabung 3 Kg bersubsidi bagi rumah tangga dan usaha mikro. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang petunjuk teknis Pelaksanaan, Pengawasan dan Pendistribusian Liquifed Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg Bersubsidi di Kabupaten Bintan.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang – undang Nomor 22 Tahun 2001; Undang – undang Nomor 25 Tahun 2002; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 1993; Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1454/K/30/MEM/2000; Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 021 Tahun 2007; Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3174/K/12/MEN/2007 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009; Peraturan Bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011; dan Nomor 5 Tahun 2011.
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan, Pengawasan Pendistribusian Liquified Petroleum Gas Lpg Tabung 3 Kg Bersubsidi Di Kabupaten Bintan dengan menetapkan batasan istilah, yang diginakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati, maka Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan, Pengawasan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg di Kabupaten Bintan di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
10 halaman.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bintan Nomor 5 TAHUN 2019 Tahun 2019
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5 TAHUN 2019, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2019 NOMOR 5
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir
UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 12 Tahun 1959; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 65 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 3 Tahun 2007; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 30 Tahun 2011; PP Nomor 2 Tahun 2012; PP Nomor 12 Tahun 2017; PPNomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 64 Tahun 2013; Permendagri Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2018 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2019.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2019
mekanisme pembayaran atas beban apbd - daerah kabupaten bintan
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2019/No.11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BINTAN
ABSTRAK:
Bahwa sesuai dengan Pasal 7 Ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah berwenang menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD
UU No. 12 Tahun 1956; UU No.17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.58 Tahun 2005; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahun 2011; Perda No.18 Tahun 2007; Perbup No.31 Tahun 2010; Perbup No.50 Tahun 2011
Pelaksanaan Anggaran Belanja, Dokuemen Pelaksanaan Anggaran, Pemabyaran Belanja, Prosedur Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran, Prosedur Penerbitan Surat Perintah Membayar, Prosedur Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) , Nota Pencairan Dana
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
Mencabut Peraturan Bupati Bintan Nomor 37 Tahun 2016
38 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 59 Tahun 2019
PERBUP Kab. Bintan No. 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan
upt - daerah rumah sakit umum daerah kabupaten bintan
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD.2019/No.59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BINTAN PADA DINAS KESEHATAN
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, pemerintah Kabupaten Bintan telah membangun Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan di Kijang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
U No. 12 Tahun 1956; UU No. 25 Tahun 2002; UU No.36 Tahun 2009; UU No.44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; PP No.72 Tahun 2019; Perpres No.77 Tahun 2015; Kepres No.40 Tahun 2001; Permendagri No.79 Tahun 2018; Permenkes No.30 Tahun 2019; PERDA NO.7 Tahun 2006; PERDA No.3 Tahun 2018
Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Eselonering, Tata Kerja, Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan, Pembiayaan,Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2019.
Peraturan Bupati ini MENCABUT Peraturan Bupati Bintan Nomor 42 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan
30 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
