Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERENCANAAN PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2019
Pasal 18 UUD 1945; UU No. 12 Tahun 1956; UU No.21 Tahun 1997; UU No.28 Tahun 1998; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015
Penerapan Peraturan Bupati dalam kebijakan APBD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2019.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 41 Tahun 2019
pengendalian kebakaran hutan dan lahan - kabupaten bintan
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2019/No.41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN BINTAN
ABSTRAK:
Dengan melaksanakan ketentuan DIKTUM Kedua angka 20 huruf a Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan sehingga berimplikasi hukum di daerah maka Peraturan Bupati Kabupaten Bintan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Bintan
UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; UU No.39 Tahun 2014; PP No.41 Tahun 2001; PPI No.45 Tahun 2004; PP No.21 Tahun 2008; PP No.27 Tahun 2012; Inpres No.11 Tahun 2015
Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Bintan. Ruang Lingkup, Organisasi Pengendalian, Pencegahan dan Pengendalian, Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan, Peningkatan Kesadaran masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Penganggaran, Ketentuan Sanksi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2019.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 39 Tahun 2019
pedoman pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2019/No.39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI KELURAHAN
ABSTRAK:
Bahwa agar pengelolaan kegiatan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, tepat sasaran dan bertanggungjawab sesuai peraturan perundangan yang berlaku, perlu adanya petunjuk pelaksanaannya
UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; UU No.12 Tahun 2018; PP No.73 Tahun 2005; PP No.5 Tahun 2006; PP No.12 Tahun 2017; PP No.17 Tahun 2018; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.16 Tahun 2018; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.55 Tahun 2008; ; Permendagri No.130 Tahun 2018; Permenkeu No.187/PMK.O7/2018; Perda No.4 Tahun 2008
Kegiatan, Penganggaran, Pelaksanaan Kegiatan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban, Pembinaan dan Pengawasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2019.
25 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 34 Tahun 2019
tunjangan remunerasi bupati dan wakil bupati bintan
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2019/No.34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TUNJANGAN REMUNERASI BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN
ABSTRAK:
Dengan melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintahan Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah yang menyatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat diberikan insentif pemungutan pajak daerah dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi,bahwa sehubungan dengan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Nomor 900/BKAD/369 tanggal 09 Mei 2019 Perihal Permohonan Penjelasan Terhadap Tunjangan Kinerja atau Remunerasi untuk Bupati dan Wakil Bupati
UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No.39 Tahun 2007; PP No.109 Tahun 2000; PP No.69 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006
Tunjangan Remunerasi Bupati dan Wakil Bupati Bintan. Ketentuan Umum, Tugas dan Kewajiban Bupati dan Wakil Bupati, Tunjangan Remunerasi Bupati dan Wakil Bupati, Penganggaran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2019.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 29 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7, Pasal 11 ayat (3), Pasal 20 ayat (3), Pasal 24 ayat (2), Pasal 27 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa
UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 25 Tahun 2002; UU No.6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No.5 Tahun 2006; PP No.43 Tahun 2014; PP No.47 Tahun 2015; PP No.12 Tahun 2017; PP No.17 Tahun 2018; Permendagri No.83 Tahun 2015; Permendagri No.84 Tahun 2015; Permendagri No.87 Tahun 2017; PERDA No.6 Tahun 2018
Struktur Organisasi, Jenis Desa, Tugas dan Fungsi , Tata Kerja, Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa, Cuti Perangkat Desa, Disiplin Perangkat Desa, Pemberhentian dan Pemberhentian Sementara, Pakaian Dinas dan Jam Kerja, Pembinaan dan Pengawasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2019.
43 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 27 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH DAN PENGELOLAAN TEMUAN PEMERIKSAAN YANG TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
UU No. 12 Tahun 1956; UU No.8 Tahun 1974; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.53 Tahun 2010; PP No.71 Tahun 2010; PP No.27 Tahun 2014; PP No.38 Tahun 2016;PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.5 Tahun 1997; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.19 Tahun 2016; Permendagri No.133 Tahun 2018; Insmendagri No.21 Tahun 1997; PerBPK No.3 Tahun 2007; KepBPKP No.830 Tahun 2004
Informasi dan Pelaporan Hasil Verifikasi Kerguagian Daerah, Organisasi Tugas dan Fungsi, Mekanisme Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah, Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan, Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian, Temuan Kerugian Daerah Hasil Pemeriksaan Yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti, Penagihan dan Penyetoran, Kadaluwarsa, Penghapusan Piutang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian, Pembebasan Piutang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian, Pelaporan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2019.
55 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6), Pasal 28 ayat (5), Pasal 31 ayat (2), Pasal 40 ayat (3), Pasal 44 ayat (5), Pasal 78 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
UU No. 12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2002; UU No.6 Tahun 2014; PP No.5 Tahun 2006; PP No.43 Tahun 2014; PP No.47 Tahun 2015; Permendagri No.111 Tahun 2014; Permendagri No.114 Tahun 2014; Permendagri No.20 Tahun 2018; PerkaLKPBJP No.13 Tahun 2013
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2019.
Mencabut PERBUP NO.38 TAHUN 2015
52 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 20 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN REKLAME
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penataan ruang kota yang terarah dan terkendali dan semakin berkembangnya kegiatan pemasaran melalui reklame di Kabupaten Bintan maka perlu dilakukan pengendalian agar penyelenggaraan reklame berjalan secara serasi, selaras, dan seimbang dengan pembangunan lingkungan
UU No. 12 Tahun 1956; UU No.19 Tahun 2000; UU No.28 Tahun 2002; UU No.38 Tahun 2004; UU No.22 Tahun 2009; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.36 Tahun 2005; PP No.34 Tahun 2006; PP No.32 Tahun 2011; Permendagri No.13 Tahun 2006;Permendagri No.21 Tahun 2011; PermenPU No.29/PRT/M/2006; PermenPU 24/PRT/M/2007; PermenPU No.20/PRT/M/2010; Perda No.1 Tahun 2011; Perda No.9 Tahun 2016; Perda No.1 Tahun 2013; Perbup No.55 Tahun 2012
Penyelenggaraan Reklame, Penempatan dan Penataan Reklame, Perizinan, Jaminan Pembongkaran, Asuransi, HAK Kewajiban dan Larangan, Tata Cara Perhitungan Pajak Reklame dan Nilai Sewa, Tim Reklame, Pengawasan, Sanksi Administratif
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2019.
34 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2019
mekanisme pembayaran atas beban apbd - daerah kabupaten bintan
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2019/No.11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BINTAN
ABSTRAK:
Bahwa sesuai dengan Pasal 7 Ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah berwenang menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD
UU No. 12 Tahun 1956; UU No.17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.58 Tahun 2005; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahun 2011; Perda No.18 Tahun 2007; Perbup No.31 Tahun 2010; Perbup No.50 Tahun 2011
Pelaksanaan Anggaran Belanja, Dokuemen Pelaksanaan Anggaran, Pemabyaran Belanja, Prosedur Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran, Prosedur Penerbitan Surat Perintah Membayar, Prosedur Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) , Nota Pencairan Dana
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
Mencabut Peraturan Bupati Bintan Nomor 37 Tahun 2016
38 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BINTAN
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan
UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; PP No.5 Tahun 2006; PP No.24 Tahun 2018; Perpres No.97 Tahun 2014; Perpres No.91 Tahun 2017; Permendagri No.24 Tahun 2006; Permendagri No.20 Tahun 2008; Perda No.3 Tahun 2014
Pelimpahan wewenang, Jenis Perizinan dan Non Perizinan, Mekanisme Penerbitan Perizinan Dan Nonperizinan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
12 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
