Peraturan Daerah (PERDA) NO. 07, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020 NOMOR 7
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BINTAN INTI SUKSES
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas manajemen pengelolaan PT Bintan Inti Sukses dan adanya
perubahan ketentuan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap PT. Bintan Inti Sukses
UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 12 Tahun 1956; UU Nomor 40 Tahun 2007; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 54 Tahun 2017; Permendagri Nomor 37 Tahun 2018; Permendagri Nomor 118 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Inti Sukses dengan menetpakan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentnag asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
54 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2020
petunjuk pelaksanaan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat - kabupaten bintan
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2020/No.7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN GRATIS BAGI MASYARAKAT KABUPATEN BINTAN
ABSTRAK:
Bahwa kesehatan merupakan investasi masa depan bagi peningkatan sumber daya manusia dan produktifitas, oleh karena itu perlu penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai standar yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata, bahwa untuk meningkatkan dan menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, serta meringankan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Bintan maka Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan secara gratis dan berkualitas sesuai dengan standar pelayanan minimal kepada masyarakat
UU No. 12 Tahun 1956; UU No.40 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009;UU No.36 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.5 Tahun 2006; Perpres No.82 Tahun 2018; Perda No.3 Tahun 2011; Perda Nomor 8 Tahun 2016
Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Masyarakat Kabupaten Bintan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2020.
MENCABUT PERBUP NO.35 TAHUN 2016
30 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2020
bantuan sosial pelayanan kesehatan - petunjuk pelaksanaa
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2020/No.8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL BIAYA PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT DI KABUPATEN BINTAN
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya masyarakat miskin, bahwa dalam mengelola bantuan sosial biaya kesehatan bagi masyarakat ini harus memenuhi prinsip tidak bersifat komersial, pelayanan yang komprehensif, portabilitas, kendali biaya, kendali mutu, efisien, efektif, transparan dan akuntabel
UU No. 12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2002, UU No.40 Tahun 2004; UU No.36 Tahun 2009;UU No.24 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.101 Tahun 2012; PP No.76 Tahun 2015; Perpres No.12 Tahun 2013; Perpres No.28 Tahun 2016; Permenkes No.28 Tahun 2014; Permendagri No.32 Tahun 2011; Permendagri No.99 Tahun 2019; PerBPJSKesehatan No.6 Tahun 2018
Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Penerima, Pengelola, Mekanisme Pelayanan Kesehtan, Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial Biaya Pelayanan Kesehatan, Pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2020.
21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 9 Tahun 2020
hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari apbd kab. bintan
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD.2020/No.9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BINTAN
ABSTRAK:
Bahwa untuk melakasanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial .
UU No. 12 Tahun 1956; UU No.24 Tahun 2007, UU No.11 Tahun 2009; UU No.17 Tahun 2013; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.2 Tahun 2012; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.32 Tahun 2011; Permendagri No.99 Tahun 2019
Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Hibah, Bantuan Sosial, Ketentuan Khusus, Ketentuan Penutup. CATATAN : - Peraturan Bupati ini MENCABUT Peraturan Bupati Bintan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan (Berita Daerah kabupaten Bintan Tahun 2016 nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bintan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan peraturan Bupati BintanNomor 16 Tahun 2016 tentang Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan (Berita Daerah tahun 2016 nomor 34) mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 Januari 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2020.
59 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2020
perubahan peraturan bupati nomor 33 - tata cara pemberian pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2020/No.11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menerangkan bahwa tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi nkerja, dan/atau pertimbangan objektif lainya dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah menerangkan bahwa insentif diberikan kepada Instansi Pelaskanaan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah
UU No. 12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2002; UU No.28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.69 Tahun 2010; PP No.69 Tahun 2019; Permendagri No.12 Tahun 2019; Kepmendagri No.061-5449 Tahun 2019; Perbup No.33 Tahun 2017
Mengubah beberapa ketentuan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2020.
Mengubah Peraturan Bupati Bintan Nomor 33 Tahun 2017
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 13 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN KEPALA DESA
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 5, Pasal 21B, Pasal 35, Pasal 42 ayat (3), Pasal 51A ayat (9), Pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa
UU No. 12 Tahun 1956; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.43 Tahun 2014; PP No.11 Tahun 2019; Permendagri No.112 Tahun 2014; Permendagri No.65 Tahun 2017; Permendagri No.110 Tahun 2016; Perda No.1 Tahun 2015; Perda No.6 Tahun 2019
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Satu Kali Atau Bergelombang, Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan Biaya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2020.
Mencabut Peraturan Bupati Bintan Nomor 42 Tahun 2018
48 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 14 Tahun 2020
pedoman bantuan biaya secara serentak - PEMILIHAN KEPALA DESA bersumber dari apbd
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2020/No.14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK SATU KALI ATAU BERGELOMBANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BINTAN
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal 34 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten/Kota
UU No. 12 Tahun 1956; UU No.6 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; PP No.11 Tahun 2019; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.112 Tahun 2014; Permendagri No.65 Tahun 2017; Perda No.1 Tahun 2015; Perda No.6 Tahun 2019
Maksud tujuan, Bantuan Biaya Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Satu Kali Atau Bergelombang, Penganggaran, Penetapan Dan Penyaluran Bantuan Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak Satu Kali Atau Bergelombang, Penggunaan Dana Bantuan Biaya Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Satu Kali Atau Bergelombang, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2020.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 15 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN DANA JAMINAN PERSALINAN TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Bintan perlu Mendukung Pelaksanaan Jaminan Persalinan
UU No. 12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.36 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; UU No.29 Tahun 2019; PP No.55 Tahun 2005; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.78 Tahun 2019; Permenkes No.86 Tahun 2019; Perda No.8 Tahun 2019; Perbup No.62 Tahun 2019
Ketentuan Umum, Sasaran dan Tujuan Jaminan Persalinan, Peserta Jaminan Persalinan, Penyelenggaraan Jaminan Persalinan, Mekanisme Untuk Pelaksanaan Jaminan Persalinan, Mekanisme Pencairan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2020.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 18 Tahun 2020
badan layanan umum daerah rsu daerah kabupaten bintan - pembagian jasa
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2020/No.18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BINTAN
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan dan memberikan motivasi kerja pegawai agar pelayanan kesehatan terlaksana secara optimal, perlu memberikan Jasa Pelayanan bagi pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan, bahwa untuk tercapainya pengelolaan dan pemanfaatan Jasa Pelayanan yang transparan dan bertanggung jawab, diperlukan pengaturan agar mendapat ketertiban dan kepastian hukum
UU No. 12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2002; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.36 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.23 Tahun 2005; PP No.74 Tahun 2012; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.77 Tahun 2015; Permendagri No.79 Tahun 2018; Perda No.7 Tahun 2012; Perbup No.59 Tahun 2019; KepBup No.405/VII/2018
Jenis Jasa Pelayanan, Sumber Dan Pemanfaatan Hasil Penerimaan Jasa Pelayanan, Komponen Tarif dan Proporsi Jasa Pelayanan, Sanksi, Penghargaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2020.
Mencabut Peraturan Bupati Bintan Nomor 80 Tahun 2014
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 19 Tahun 2020
pedoman perjalana dinas - pemerintah kabupaten bintan
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2020/No/19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
ABSTRAK:
Bahwa Peraturan Bupati Bintan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan perlu dilakukan penyesuaian sehingga perlu diganti
UU No. 12 Tahun 1956; UU No.28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.109 Tahun 2000; PP No.20 Tahun 2001; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.29 Tahun 2016; Permenkeu No.164/PMK.OS/2015; Permenkeu No.181/PMK.OS/2019; Perda No.18 Tahun 2007
Ruang Lingkup Perjalanan Dinas, Prinsip Perjalanan Dinas,Klasifikasi Perjalanan Dinas, Perintah Perjalanan Dinas, BIaya Perjalanan Dinas, Pembebanan dan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas, Pembatalan Perjalanan Dinas, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas, Prosedur Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2020.
Mencabut Peraturan Bupati Bintan Nomor 46 Tahun 2019
37 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
