perubahan kedua atas peraturan bupati tentang apbd ta 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2020/No.36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 62 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
Berdasarkan surat dari KPU Kabupaten Bintan Nomor 256.2/KU.03.2-SD/Kab/2101/VI/2020, tanggal 06 Juni 2020, perihal : usulan permohonan penyesuaian dan adendum naskah perjanjian hibah daerah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2), ayat (3) dan Pasal 17A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah perlu dilakukan perubahan penjabaran APBD tahun anggaran 2020
UU No. 12 Tahun 1956; UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU 33 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; PP No.20 Tahun 2001; PP No.65 Tahun 2001; PP No.66 Tahun 2001; PP No.24 Tahun 2005
Beberapa Ketetntuan dalam Perbup Nomor 62
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2020.
Mengubah beberapa Ketentuan dalam Perbup Nomor 62 Tahun 2019
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 29 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020
UU No. 12 Tahun 1956; UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.59 Tahun 2007; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.130 Tahun 2018; Permenkeu No.8/PMK.07/2020; PerDirjenKeu No.PER-1/PK/2020; Perda No.18 Tahun 2007; Perda No.8 Tahun 2019; Perbup No.62 Tahun 2019
Ruang Lingkup Jumlah DAU Tamabahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Keluraha, Penetapan Rincian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan, Mekanisme Pengalokasian dan Tahap Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2020.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 28 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2020 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BINTAN
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun atau Tunjangan di Lingkungan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2020
UU No. 12 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.24 Tahun 2020; Permenkeu No.49/PMK.05/2020
Ketentuan Umum, Pemberian Tunjangan Hari Raya, Pemayaran Tunjangan Hari Raya, Penganggaran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2020.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 26 Tahun 2020
perubahan atas peraturan tentang cara pengalokasian dana desa dan pajak retribusi daerah
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2020/No.27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
Bahwa dengan adanya realokasi dan refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penanganan pandemi dan dampak Covid-19
UU No. 12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2002; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; Inpres No.4 Tahun 2020; PP No.5 Tahun 2006; PP No.43 Tahun 2014; PP No.11 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.20 Tahun 2018; Perda No.8 Tahun 2019; Perbup No.62 Tahun 2019; Perbup No.21 Tahun 2020; Perbup Nomor 5 Tahun 2020
Mengubah Beberapa Ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Ketentuan Lampiran I pada Perbup Nomor 62 Tahun 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2020.
Mengubah beberapa Ketentuan Pasal 9 ayat (2), Ketentuan Lampiran I Perbup Nomor 62 Tahun 2019
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 25 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
Bahwa dengan adanya realokasi dan refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penanganan pandemi dan dampak Covid-19
UU No. 12 Tahun 1956; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; Inpres No.4 Tahun 2020; PP No.5 Tahun 2006; PP No.43 Tahun 2014; PP No.11 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahu11; Permendagri No.20 ahun 2018; Perda No.8 Tahun 2019; Perbup No.62 Tahun 2019; Perbup No.21 Tahun 2020; Perbup No.4 Tahun 2020
Mengubah ketentuan dalam Perbup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2020.
Ketentuan ayat (2) Pasal 5 dan Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Perbup Nomor 4 Tahun 2020
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 24 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK-07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK-07/2020
UU No. 12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2002; UU No.6 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; PP No.11 Tahun 2019; PP No.60 Tahun 2014; PP No.8 Tahun 2016; PP No.21 Tahun 2020; PPPUU No.1 Tahun 2020; Perpres No.78 Tahun 2019; Kepres No.11 Tahun 2020
Jumlah Desa, Tata Cara Perhitungan Dan Pembagian Dana Desa Di Setiap Desa, Penetapan Rincian Dana Desa, Mekanisme Dan Tahap Penyaluran Dana Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, Penyusunan Penyampaian Laporan Realisasi Dana Desa, Sanksi Administrasi, Pengawasan dan Pembinaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2020.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020
28 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 22 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK AKIBAT BENCANA NON ALAM CORONA VIRUS DISEASE-2019 (COVID-19) DI KABUPATEN BINTAN
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah melaksanakan percepatan penanganan Corona Virus Disease 19 (COVID 19) dengan prioritas salah satunya penyediaan jaring pengaman sosial (social safety net) dalam bentuk uang atau barang dari pemerintah Kabupaten Bintan, bahwa sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Bintan memberikan Bantuan Langsung Tunai, untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat yang terdampak, dalam pemenuhan kebutuhan dasar pangan
UU No. 12 Tahun 1956; UU No.24 Tahun 2007; UU No.11 Tahun 2009; UU No.13 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP Pengganti UU No.1 Tahun 2020; PP No.21 Tahun 2008; PP No.22 Tahun 2008; PP No.12 Tahun 2019; PP No.21 Tahun 2020; Perpres No.17 Tahun 2018; Kepres No.11 Tahun 2020; Inpres No.4 Tahun 2020; Permendagri No.9 Tahun 2018
Kriteria Bentuk dan Besaran Bantuan, Penyelenggara, Mekanisme Pengususlan Pencairan dan Penyaluran, Pembiayaan, Ketentuan Sanksi, Pengawasan dan pelaporan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2020.
23 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 21 Tahun 2020
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NO 62 TAHUN 2019 TENTANG APBD TA 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2020/No.21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 62 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah melaksanakan percapatan pengutamaan anggaaran tertentu atau perubahan alokasi anggaran paling lama 7 hari sejak dikeluarkan instruksi tersebut, bahwa Pemerintah Kabupaten Bintan mendapatkan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020, sehingga terdapat penambahan pendapatan dari belanja bantuan keuangan, bahwa beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan, telah mengusulkan Pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja berkenaan
UU No. 12 Tahun 1956; UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU 33 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.20 Tahun 2001; PP No.65 Tahun 2001; PP No.66 Tahun 2001; PP No.24 Tahun 2005; PP No.54 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.57 Tahun 2005
Beberapa Ketetntuan dalam Perbup Nomor 62 Tahun 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2020.
Mengubah beberapa Ketentuan dalam Perbup Nomor 62 Tahun 2019
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 20 Tahun 2020
implementasi pendidikan anti korupsi - kabupaten bintan
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2020/No.20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN BINTAN
ABSTRAK:
Bahwa implementasi pendidikan anti korupsi di seluruh level jenjang pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan siswa sebagai generasi muda yang berkarakter moral anti korupsi, perlu implementasi pendidikan anti korupsi dari ruang kelas, sekolah, rumah serta lingkungan
UU No. 12 Tahun 1956; UU No.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999; UU No.20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002; UU No.20 Tahun 2003; UU No.14 Tahun 2005; UU No.23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; PP No.19 Tahun 2005; PP No.13 Tahun 2015; PP No.48 Tahun 2008; PP No.74 Tahun 2008; PP No.19 Tahun 2017; PP No.17 Tahun 2010; PP No.66 Tahun 2010; Perpres No.87 Tahun 2017; Permendikbud No.23 Tahun 2015
Implementasi Pendidikan Anti Korupsi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2020.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 19 Tahun 2020
pedoman perjalana dinas - pemerintah kabupaten bintan
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2020/No/19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
ABSTRAK:
Bahwa Peraturan Bupati Bintan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan perlu dilakukan penyesuaian sehingga perlu diganti
UU No. 12 Tahun 1956; UU No.28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.109 Tahun 2000; PP No.20 Tahun 2001; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.29 Tahun 2016; Permenkeu No.164/PMK.OS/2015; Permenkeu No.181/PMK.OS/2019; Perda No.18 Tahun 2007
Ruang Lingkup Perjalanan Dinas, Prinsip Perjalanan Dinas,Klasifikasi Perjalanan Dinas, Perintah Perjalanan Dinas, BIaya Perjalanan Dinas, Pembebanan dan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas, Pembatalan Perjalanan Dinas, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas, Prosedur Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2020.
Mencabut Peraturan Bupati Bintan Nomor 46 Tahun 2019
37 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
