Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pengurus Dan Pengawas Internal Lembaga Perkreditan Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2)
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Lembaga Perkreditan Desa, Perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Pengurus dan Pengawas Internal Lembaga
Perkreditan Desa;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 3 Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
Pasal 14 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2008.
9 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2008
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pemberian Uang Makan
ABSTRAK:
a. bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan
penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil seperti pemberian
uang makan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
pegawai dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Pemberian Uang Makan;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 tahun 2002
BAB 1 KETENTUAN UMUM
BAB II PEMBERIAN UANG MAKAN
Pasal 7 Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal 2 Januari 2008.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2008.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengesahan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buleleng Tahun 2018
ABSTRAK:
a. bahwa Perangkat Daerah adalah merupakan unsur penting
dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah
dan pelayanan pada masyarakat sehingga perlu diatur dan
ditata secara efektif dan efesien;
b. bahwa guna terwujudnya pelaksanaan pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan pada masyarakat, secara
efektif, efesien, berhasil guna dan berdaya guna, perlu
meninjau kembali Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Buleleng tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 75
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016
Pasal I Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, dan III
Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2018.
32 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kabupaten Buleleng
ABSTRAK:
a. bahwa Perangkat Daerah adalah merupakan unsur penting
dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah
dan pelayanan pada masyarakat sehingga perlu diatur dan
ditata secara efektif dan efesien;
b. bahwa guna terwujudnya pelaksanaan pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan pada masyarakat, secara
efektif, efesien, berhasil guna dan berdaya guna, perlu
meninjau kembali Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Buleleng tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 75
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016
Pasal I Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2018.
32 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Inspektorat Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa Perangkat Daerah adalah merupakan unsur penting
dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah
dan pelayanan pada masyarakat sehingga perlu diatur dan
ditata secara efektif dan efesien;
b. bahwa guna terwujudnya pelaksanaan pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan pada masyarakat, secara
efektif, efesien, berhasil guna dan berdaya guna, perlu
meninjau kembali Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Buleleng tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 75
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016
Pasal I sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2018.
32 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Provinsi Bali No. 17 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penataan Kawasan Pengeragoan
ABSTRAK:
a. bahwa dengan semakin meningkatnya minat masyarakat rnclakukan
investasi di Kabupaten Jembrana, khususnya pariwisata di daerah
Pengeragoan, maka Kawasan Pengeragoan sudah sangat mendesak
untuk ditata;
b. Bahwa dalam pena~n Kawasan Pengeragoan tetap mempcrhatikan
pelestarian I ingkungan;
c. bahwa untuk mendukung maksud huruf a dan huruf b tersebut
diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penataan Kawasan Pengeragoan,
Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958
ndang - Undang Nomor 24 Tahun 1992
U ndang - Undang Nomor 23 Tahun 1997
l Jndang - Undang Nomor 28 Tahun 1999
Undang - Undang Nomor 32 Tahon 2004
Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
Peraturan Pcmerintah Nomor I 05 Tahun 2000
Peraturan Menteri Negara Agraria I Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4 Tahun 1999
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 4 tahun 1999
Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 7 Tahun 2002
Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun Tahun 2002
Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tabun 2002
Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2003
Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2004
Pasal 3 Bangun - bangunan yang dapat dibangun scpanjang kawasan dimaksud Pasal 2
fasal 5 Garis sempadan bangunan sebagairnana dimaksud Pasal 3
Pasal 9 P-eraturan Bupati ini rnulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2005.
4 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
