Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD Tahun 2023 Nomor 5
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengarusutamaan Gender
ABSTRAK:
bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melindungi hak dasar setiap masyarakat dengan meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama dan/atau setara antara laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan hak-hak warga negara sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam pembangunan, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tanpa adanya diskriminasi; bahwa pengarusutamaan gender merupakan salah satu upaya terpadu untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui penyetaraan peran masyarakat dalam strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, pelaksanaan, penguatan partisipasi, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan
kegiatan pembangunan daerah yang terkoordinasi di seluruh perangkat daerah; bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pengarasutamaan gender di Daerah dibutuhkan pengaturan dalam sebuah Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Permendagri No. 15 Tahun 2008.
Didalam Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Perencanaan Bab III Pelaksanaan Bab IV Pelembagaan Pug Bab V Peran Serta Masyarakat Bab VI Penghargaan Bab VII Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Bab VIII Pembinaan Bab IX Pendanaan Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2023.
12 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD Tahun 2023 Nomor 2
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal
ABSTRAK:
bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif dan kemudahan investasi sehingga kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah meningkat; bahwa iklim penanaman modal yang kondusif dan kemudahan investasi diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan lapangan pekerjaan dan mengatasi permasalahan penanaman modal di Kabupaten Tangerang; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pemberian Fasilitasi Penanaman Modal di Kabupaten Tangerang, sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, darr huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 25 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun
2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 24 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2012; Permendagri No. 64 Tahun 2012; Perkap BKPM No. 9 Tahun 2012; Perkap BKPM No. 9 Tahun 2017; Perkap BKPM No. 3 Tahun 2019; Perkap BKPM No. 5 Tahun 2021
Didalam Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Penyusunan Rupmd Bab III Pengembangan Iklim Penanaman Modal Bab IV Penyelenggaraan Promosi Bab V Pemberian Insentif Dan/Atau Pemberian Kemudahan Bab VI Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2023.
19 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD Tahun 2023 Nomor 1
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Sampah
ABSTRAK:
bahwa lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak setiap warga negara Indonesia sesuai dengan amanat dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa untuk mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat di Kabupaten Tangerang, diperlukan pengelolaan dan pemanfaatan sampah secara terpadu dan berkesinambungan.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 81 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2020; Perpres No. 97 Tahun 2017; Permendagri No. 33 Tahun 2010; Permen Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2012; Permen PU No. 03/PRT/M/2023; Permen LHK No. 14 Tahun 2021
Didalam Peraturan ini mengatur tentang; Bab I Ketentuan Umum Bab II Tugas dan Wewenang Bab III Pengelolaan Sampah Bab IV Insentif dan Disinsentif Bab V Sistem Tangkap Darurat Bab VI Pembiayaan dan Kompensasi Bab VII Peran Masyarakat Bab VIII Perizinan Bab IX Kerja Sama dan Kemitraan Bab X Pembinaan dan Pengawasan Bab XI Larangan Bab XII Sanksi Administratif Bab XIII Penyelesaian Sengketa Bab XIV Penyidikan Bab XV Ketentuan Pidana Bab XVI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2023.
Perda ini mencabut Sebagian Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Pasal 1 angka 1 sampai 51, Pasal 4 sampai dengan Pasal 62
48 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 95 Tahun 2023
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 95, BD Tahun 2023 Nomor 95
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas
ABSTRAK:
bahwa pe{alanan dinas dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab guna mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah; bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional serta dengan
diterbitkannya Surat Plh. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri Nomor: 900. l. 15.2/ 15920/Keuda, tanggal l9 Oktober 2023, Hal Penjelasan Pelaksanaan dan Pertanggungiawaban Perjalanan Dinas Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan mengenai mekanisme pertanggungiawaban dalam perjalanan dinas; bahwa untuk kepastian hukum penyesuaian mekanisme pertanggungjawaban dalam pedalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf b, peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968 ; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 33 Tahun 2020; PMK No. 113/PMK.05/2012; Permendagri No. 59 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda No. 4 Tahun 2020; Perbup No. 95 Tahun 2022.
Didalam Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang: Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2022 Tetang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2023.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 94 Tahun 2023
Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 94, BD Tahun 2023 Nomor 94
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
bahwa untuk mendukung kelancaran dan produktivitas kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu ditunjang dengan penyediaan tunjangan kesejahteraan yang memadai sesuai pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip efisien, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel; bahwa seiring dengan terus meningkatnya biaya sewa rumah tinggal di wilayah Kabupaten Tangerang, perlu untuk menyesuaikan besaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.14 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 1 Tahun 2023; Prepres No. 33 Tahun 2020; Perda No. 4 Tahun 2017; Perbup No. 109 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perbup No. r 99 Tahun 2022.
Didalam Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang: Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2023.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 92 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 92, BD Tahun 2023 Nomor 92
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Rumah Layak Huni
ABSTRAK:
bahwa rumah merupakan kebutuhan dasar setiap manusia yang mempunyai peran sangat strategis dalam membentuk karakter dan kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun masyarakat di Kabupaten Tangerang yang seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif; bahwa dalam rangka mengurangi rumah tidak layak huni diKabupaten Tangerang, diperlukan upaya terpadu dari berbagai pihak dalam mewujudkan masyarakat agar mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak, sehat, aman, dan tahan terhadap ancaman bencana yang memenuhi persyaratan layak huni dan terjangkau sehingga masyarakat bisa hidup di dalam rumah yang sehat dan aman.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2011; Permen PUPR No. 1 Tahun 2021; Perda No. 8 Tahun 2016; Perda No. 1 Tahun 2019; Perbup No. 63 Tahun 2019; Perbup No. 37 Tahun 2022
Didalam Peraturan ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Rumah Layak Huni
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2023.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 90 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 90, BD Tahun 2023 Nomor 90
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Dengan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara
ABSTRAK:
bahwa untuk mengetahui tingkat kemampuan setiap pegawai negeri yang akan naik pangkat/golongan yang lebih tinggi dan dalam rangka memenuhi kebutuhan kompetensi pegawai negeri sipil, perlu dilaksanakan ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat; bahwa untuk menjamin efektifitas, efesiensi, dan akuntabilitas, pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat pegawai negara sipil dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2017; PKBKN No. 33 Tahun 2011
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Persyaratan Bab IV Penilaian dan Nilai Ambang Kelulusan Bab III Jenis Tes Bab V Penyelenggara Bab VI Kelulusan Bab VII Pendanaan Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2023.
Perbup ini mencabut Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 89 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 89, BD Tahun 2023 Nomor 89
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak
ABSTRAK:
bahwa pemilihan kepala desa serentak, telah diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak; bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian terkait syarat pemilih, waktu pemungutan suara, rapat pleno, serta pengesahan, pengangkatan, dan pelantikan calon kepala desa terpilih, Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak perlu diubah dan disesuaikan.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 16 Tahun 2014; Perda No. 9 Tahun 2014; Perbup No. 68 Tahun 2023
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Perubahan ayat (2) Pasal 13; Perubahan Pasal 62; Perubahan ayat (2) Pasal 63; Disisipkan ayat (2a) dan (2b); Perubahan Pasal 96; Disisipkan Pasal 96A, Pasal 96B; Pasal 96C
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2023.
Perbup ini mengubah Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2023
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 88 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 88, BD Tahun 2023 Nomor 88
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2027 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
UU nO. 14 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 89 Tahun 2021 Permen PAN RB No. 92 Tahun 2021; Perda No. 11 Tahun 2016
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Penyelenggaraan MPP Bab IV Pembiayaan Bab III Pemantauan, Evaluasi dan Pengawasan Bab IV Pembiayaan Bab V Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2023.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 87 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 87, BD Tahun 2023 Nomor 87
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang Untuk Melakukan Kerjasama Operasional Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Dengan Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Investasi Tangerang Selatan
ABSTRAK:
bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Keta Raharja Kabupaten Tangerang merupakan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Tangerang yang didirikan dengan tujuan diantaranya untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (8) dan 109 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja, Pemerintah Daerah dapat memberikan Penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja untuk melaksanakan kerja sama.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 54 Tahun 2017; Permendagri No. 118 Tahun 2018; Perda No. 6 Tahun 2019
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Penugasan Bab III Kewajiban Bab IV Risiko Penugasan Bab V Dukungan Pemerintah Daerah Bab VI Kerja Sama Bab VII Pendanaan Bab VIII Keadaan Kahar Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2023.
8 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
