Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip
UU No 14 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2000; UU No 43 Tahun 2007; UU No 43 Tahun 2009; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 16 Tahun 1994; PP No 18 Tahun 2016; PerMen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No 9 Tahun 2014; PERDA No 1 Tahun 2015; PERDA Kabupaten Tangerang No 11 Tahun 2016
1. Ketentuan Umum; 2. Kedudukan; 3. Susunan Organisasi; 4. Tugas Dan Fungsi; 5. Unit Pelaksana Teknis Dan Jabatan Fungsional; 6. Tata Kerja; 7. Kepegawaian; 8. Jabatan Perangkat Daerah; 9. Pembiayaan; 10. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2016.
23 halaman,1 lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 11 Tahun 2016
PENETAPAN BESARAN BIAYA PENGGANTI TRANSPORT DISTRIBUSI PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH KEPADA KECAMATAN / DESA / KELURAHAN KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2016
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN BESARAN BIAYA PENGGANTI TRANSPORT DISTRIBUSI PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH KEPADA KECAMATAN / DESA / KELURAHAN KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2016
ABSTRAK:
Bahwa pagu Raskin/ Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin/ Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah pada Tahun 2016 di setiap Kabupaten atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin/ Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di setiap Kabupaten pada Tahun 2016, dan untuk penyeragaman dan optimalisasi pelaksanaan penyaluran beras untuk Raskin/ Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari Titik Distribusi pada Desa/ Kelurahan bagi Rumah Tangga sebagai Penerima Manfaat hingga mencapai target 29 Kecamatan di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten,diperlukan pengaturan dalam pelaksanaanya, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Besaran Biaya Pengganti Transport Distribusi Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Kecamatan/Desa/Kelurahan Kabupaten Tangerang Tahun 2016.
UU No. 14 Tahun 1950, UU No. 23 Tahun 2000, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 29 Tahun 2004, UU No 17 Tahun 2003, UU No 33 Tahun 2004, UU No 1 Tahun 2014, UU No 15 Tahun 2004, UU No 11 Tahun 2009, UU No 13 Tahun 2011, UU No 30 Tahun 2004, UU No 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, Perpres No. 13 Tahun 2009, Perpres No. 15 Tahun 2010, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 42 Tahun 2010, Perda Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2008, Perda Kabupaten Tangerang No. 10 Tahun 2013, Perda Kabupaten Tangerang No. 15 Tahun 2014, Perda Kabupaten Tangerang No. 10 Tahun 2015, Perda Kabupaten Tangerang No. 96 Tahun 2014.
Peraturan Bupati Tangerang ini mengatur tentang Penetapan Besaran Biaya Pengganti Transport Distribusi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kepada Kecamatan/ Desa/ Kelurahan Kabupaten Tangerang Tahun 2016, meliputi:
1.Ketentuan Umum;2.Pengalokasian;
3.Unsur Penunjang Pelaksanaan;4.Mekanisme Penyaluran;5.Pembiayaan;6.Pembinaan dan Pengawasan;7.Pelaporan;8.Penanganan Pengaduan Masyarakat;9.Ketentuan Lain-Lain; dan10.Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
14 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tangerang No. 14 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Bantuan hukum
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 14 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2000; UU No 23 Tahun 2014; UU No 16 Tahun 2011; PP No 42 Tahun 2013;
1.Ketentuan Umum; 2.Ruang Lingkup; 3.Hak dan Kewajiban; 4.Bantuan Hukum Secara Litigasi; 5.Bantuan Hukum Secara NonLitigasi; 6.Pendanaan; 7.Pengawasan; 8.Larangan; 9.Ketentuan Penyidikan; 10.Ketentuan Pidana; 11.Ketentuan Lain-Lain; 12.Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Desember 2016.
17
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 27 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2017
ABSTRAK:
ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2017
UU No 14 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2000; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PerMen Dalam Negeri No 13 Tahun 2006; PerMen Dalam Negeri No 18 Tahun 2016; PERDA No 1 Tahun 2008; PERDA Kabupaten Tangerang No 2 Tahun 2009; PERDA Kabupaten Tangerang No 9 Tahun 2009; PERDA Kabupaten Tangerang No 12 Tahun 2009; PERDA Kabupaten Tangerang No 5 Tahun 2013; PERDA Kabupaten Tangerang No 15 Tahun 2014
Peraturan Ini Memuat; 1. Daerah; 2. Pemerintah Daerah; 3. Bupati; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 6. Rencana Kerja Pembangunan Daerah; 7. Perangkat Daerah; 8. Kebijakan Umum APBD; 9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara; 10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2016.
112 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 85 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
Ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang
UU No 14 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2000; UU No 23 Tahun 2014; UU No 5 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; PERDA Kabupaten Tangerang No 11 Tahun 2016
1. Ketentuan Umum; 2. Kedudukan; 3. Susunan Organisasi; 4. Tugas Dan Fungsi; 5. Tata Kerja; 6. Kepegawaian; 7. Jabatan Perangkat Daerah; 8. Pembiayaan; 9. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2016.
20 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 19 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru dan Peserta Didik Pindahan di Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
ketentuan Pasal 51 ayat (7) dan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Tangerang, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru dan Peserta Didik Pindahan Di Kabupaten Tangerang
UU No 14 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2000; UU No 20 Tahun 2003; UU No 23 Tahun 2014; PP No 19 Tahun 2005; PP No 17 Tahun 2010; PerMen Pendidikan Nasional No 34 Tahun 2006; Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Dan Menteri Agama No 2/VII/Pb/2014 Dan No 7 Tahun 2014; PERDA Kabupaten Tangerang No 9 Tahun 2011; PERDA Kabupaten Tangerang No 15 tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubaha Tarif Retribusi Daerah Pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Jasa Umum
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 155 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta ketetuan pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 90 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, penetapan peninjauan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, sehingga besaran retribusi yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu ditinjau kembali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, dengan demikian perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah pada Peraturan Daerh Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
UU No. 14 Tahun 1950, UU No.23 Tahun 2000, UU No.40 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, Perda Kabupaten Tangerang No.4 Tahun 2011, Perda Kabupaten Tangerang No.15 Tahun 2014
Retribusi pelayanan Persampahan/Kebersihan;
Retribusi pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
PERATURAN BUPATI (PERBUP) NO. 01, BD.2016 tentang PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
13 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 100 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang;
UU No.14 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2000; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PERPE No.18 Tahun 2016; PERDA Kabupaten Tangerang No.11 Tahun 2016;
1. Ketentuan Umum; 2. Kedudukan; 3. Susunan Organisasi; 4. Tugas Dan Fungsi; 5. Unit Pelaksana Teknis Dan Jabatan Fungsional; 6. Tata Kerja; 7. Kepegawaian; 8. Jabatan Perangkat Daerah; 9. Pembiayaan; 10. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2016.
25 Halaman, 1 Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 51 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Pusat Kesehatan Masyarakat Sepatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Tangerang yang merupakan salah satu kewajiban dibidang pemerintahan, dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu sesuai dengan perkembangan masyarakat dan penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) perlu ditetapkan peraturan Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
UU No.14 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; PERPE No.23 Tahun 2005; PERPE No.65 Tahun 2005; PERPE No.58 Tahun 2005; PERMEN Dalam Negeri No.13 Tahun 2006; PERMEN Dalam Negeri No.61 Tahun 2007; PERMEN Kesehatan No.75 Tahun 2014; PERDA Kabupaten Tangerang No.15 Tahun 2014; PERBUP Tangerang No.42 Tahun 2015;
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perindustrian Dan Perdagangan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
UU No 14 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2000; UU No 40 Tahun 2007; UU No 20 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 7 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; Permendag No 36/M-DAG/PER/9/2007; Permendag No 77/M-DAG/PER/12/2013; Perda Kab.Tangerang No 11 Tahun 2014;.
1.Ketentuan Umum; 2.SIUP; 3.Dokumen Persyaratan tata Cara Penerbitan Siup,Pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan,Perubahan dan Siup yang hilang atau rusak; 4.Pelaporan; 5.Penutupan; 6.Ketentuan Peralihan; 7.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
19
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
