pola - pengelolaan - keuangan - badan - layanan - umum - daerah - pada - unit - pelayanan - teknis - pusat - kesehatan - masyarakat - dinas - kesehatan
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD 2017/55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAYANAN TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN
ABSTRAK:
Bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan dinas Kesehatan Kab. Tasikmalaya dalam rangka memberikan arahan kebijakan pengelolaan keuangan maka perlu menetapkan Perbup Tasikmalaya tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum daerah pada Unit Pelayanan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP RI No. 39 Tahun 2007; PP RI No. 71 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Perda Kab. Tasikmalaya No. 4 Tahun 2008; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016; Perbup Tasikmalaya No. 36 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Azas Pengelolaan Keuangan BLUD UPT Puskesmas, Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan BLUD UPT Puskesmas, Pendapatan Dan Biaya, Perencanaan Dan Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran, Akuntasi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban, Pembinaan Dan Pengawasan, Remunerasi, Evaluasi Dan Penilaian Kinerja, Ketentuan Lain, Dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2017.
26 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 54 Tahun 2017
PERBUP Kab. Tasikmalaya No. 44 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Tasikmalaya
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD Kab Tasikmalaya Tahun 2017 No 51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 76 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 50 Tahun 2017
Tata - cara - pengolakasian - da - pembagian - alokasi - dana - desa
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD 2017/48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA
ABSTRAK:
Bwhwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 PP No. 43 Tahun 2014 maka perlu menetapkan Perbup tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP RI No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP RI No. 47 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2017; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Permendagri No. 114 Tahun 2014; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Sumber Dan Pengalokasian Besaran ADD, Penggunaan ADD, Tata Cara Pembagian ADD Setiap Desa, Penetapan ADD, Penyaluran ADD, Pelaporan, Pemantauan Dan Evaluasi, Sanksi, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2017.
9 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 47 Tahun 2017
TATA - CARA - PEMBERIAN - BANTUAN - KEUANGAN - UNTUK - PEMILIHAN - KEPALA - DESA - SERENTAK - GELOMBANG - KEDUA - TAHUN - 2017
2017
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 47, BD Kab Tasikmalaya Tahun 2017 No 47
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan untuk Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang Kedua Tahun 2017
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Tasikmalaya, perlu diberikan bantuan keuangan pemilihan kepala desa bagi Desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa, berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Keputusan Bupati.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 65 Tahun 2017; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 13 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 2 Tahun 2017; Perbup Tasikmalaya No. 111 Tahun 2016; Perbup Tasikmalaya No. 37 Tahun 2017
Peraturan ini mengatur tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Untuk Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang Kedua Tahun 2017, yang meliputi; Ketentuan Umum; Tujuan dan Sasaran; Sumber Anggaran dan Peruntukan; Pemberian Bantuan Keuangan; Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Bantuan Keuangan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2017.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 65 Tahun 2017
8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 46 Tahun 2017
pedoman - pengendalian - gratifikasi - di - lingkungan - pemerintah - kabupaten - tasikmalaya
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD 2017/46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TASKMALAYA
ABSTRAK:
Bahwa sesuai ketentuan UU No. 31 Tahun 1999 untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas korupsi maka perlu menetapkan Perbup Tasikmalaya tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kab. Tasikmalaya.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2015; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016; Perbup Tasikmalaya No. 12 Tahun 2011; Perbup Tasikmalaya No. 36 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Prinsip Dasar, Pengendalian Gratifikasi, Unit Pengendalian Gratifikasi, Sosialisasi, Perlindungan Perlaporan Gratifikasi, Pengawasan, Sanksi, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2017.
14 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
