Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016, maka perlu mengatur kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa dengan peraturan bupati
Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, Permendagri Nomor 44 Tahun 2016, Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2016
Ketentuan Pokok, Jenis dan Perincian Kewenangan Desa, Mekanisme Pelaksanaan Kewenangan Desa, Pembinaan dan Pengawasan Kewenangan Desa, Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2016.
Peraturan BUpati Nganjuk Nomor 27 Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk No. 34 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
ABSTRAK:
BAHWA UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 143 AYAT (1) HURUF G PERDA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG DESA, PERLU MENETAPKAN PERBUP TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
PERATURAN INI MENGATUR TENTANG KETENTUAN, TUJUAN DAN PRINSP; TATA CARA; PERSIAPAN PENGANGKATAN; PENJARINGAN, PENYARINGAN, REKOMENDASI; PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN; DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk No. 32 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
ABSTRAK:
BAHWA UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 15 PERMENDAGRI NOMOR 84 TAHUN 2015, PERLU MENETAPKAN PERBUP TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KEJA PEMERINTAH DESA
PERATURAN INI MENGATUR KETENTUAN, STRUJTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI; PEMBENTUKAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA; HUBUNGAN DAN TATA KERJA; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk No. 30 Tahun 2016
PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD 30/2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN PEMBAGIAN PENYALURAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TA 2016
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07/2016 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum Tahun 2016, Kabupaten Nganjuk termasuk Daerah yang mengalami penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum Tahun 2016. bahwa dengan adanya penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada huruf a, mengakibatkan penerimaan Dana Perimbangan Kabupaten Nganjuk mengalami penurunan. bahwa dengan adanya penurunan Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perhitungan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 mengalami perubahan dari semula Rp.115.828.353.326,- (seratus lima belas milyar delapan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) berkurang menjadi sebesar Rp.103,762.998.224,- (seratus tiga milyar tujuh ratus enam puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh empat rupiah). bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016, dengan Peraturan Bupati.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07/2016 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2006 Nomor 12); Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 1); Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016.
Mengubah yang pertama Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 pada lampirannya diubah dan diganti sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2016.
tidak ada
perhitungan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 mengalami perubahan dari semula Rp.115.828.353.326,- (seratus lima belas milyar delapan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) berkurang menjadi sebesar Rp.103,762.998.224,- (seratus tiga milyar tujuh ratus enam puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh empat rupiah).
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk No. 27 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
ABSTRAK:
bahwa berkenaan dengan perubahan susunan perangkat daerah kabupaten nganjuk dan terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi rencana kerja pemerintah daerah kabupaten nganjuk tahun 2017,maka perlu mengubah peraturan bupati nganjuk nomor 17 tahun 2016 tentang rencana kerja pemerintah daerah kabupaten nganjuk tahun 2017, dengan peraturan bupati
Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 75 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2014, Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2016
Mengubah yang pertama Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2016 pada lampirannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2016.
Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2017 ini menjadi acuan bagi para Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun program/kegiatan yang pendanaannya dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk No. 26 Tahun 2016
TARIP PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM daerah
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD 26/2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN BLUD RSUD NGANJUK
ABSTRAK:
bahwa dikarenakan adanya beberapa tindakan pelayanan kesehatan yang belum terakomodir, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tarip Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum DaerahRumah Sakit Umum Daerah Nganjuk dengan Peraturan Bupati
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementrian Kesehatan; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MENKES/SK/VI/1997 tentang Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1165/MENKES/SK/X/2007 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Badan Layanan Umum; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nganjuk; Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nganjuk; Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tarip Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk;
Mengubah yang pertama Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tarip Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2016.
Pada Pasal 1 diubah, Pada lampirannya diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini
TARIP PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk No. 25 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAUN 2016
ABSTRAK:
bahwa berkenaan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2015 terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran Kabupaten Nganjuk Tahun 2015, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2015 tentang rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2016 dengan Peraturan Bupati
Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2014, Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2015, Perbup Nganjuk Nomor 75 Tahun 2011, Perbup Nganjuk Nomor 23 Tahun 2013, Perbup Nganjuk Nomor 15 Tahun 2015
mengubah yang pertama Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 pada Lampirannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2016.
Perubahan pada Lampiran Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2015
Perbup Nganjuk Nomor 23 Tahun 2013
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk No. 22 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN APBD TA 2016
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyempurnaan ketentuan mengenai akuntansi berbasis akrual dan sehubungan dengan adanya ketentuan yang belum terakomodir dalam peraturan bupati nganjuk nomor 32 tahun 2015, maka perlu mengubah peraturan bupati nganjuk nomor 32 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016
Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2011, Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2011, Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2011, Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2014, Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 22 Tahun 2014, Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2015
mengubah yang pertama Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2015
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2016.
Lampiran I BAB I D. 1. diantara huruf b. dan huruf c. disisipkan 5 (lima) point, yakni b.1. b.2. b.3. b.4. b.5., Lampiran I BAB I E. 2. d. 4). d). (1). (a). diubah, Lampiran I BAB II C. 5. diubah, Lampiran I BAB III romawi III 2. diubah, Lampiran I BAB III romawi IV dihapus, Lampiran III d. 1 poin 1 pembayaran gaji induk diubah
Lampiran I BAB I
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk No. 20 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN APBD TA 2015
ABSTRAK:
bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 9 Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2016, maka perlu mengatur penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 dengan Peraturan Bupati
Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2016, Perbup Nganjuk Nomor 34 Tahun 2014, Perbup Nganjuk Nomor 25 Tahun 2015
penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2016.
tidak ada
penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk No. 19 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2015 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas, maka perlu mengatur Pedoman Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas dengan Peraturan Bupati.
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221); Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 570); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2015 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas.
KETENTUAN UMUM, TUJUAN DAN SASARAN, JENIS ANDALALIN DAN KRITERIA KEGIATAN USAHA YANG WAJIB MEMILIKI ANDALALIN, TINDAK LANJUT HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN ANDALALIN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI, SANKSI ADMINISTRASI, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2016.
Pada saat ketentuan Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka seluruh kegiatan dan/atau usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang belum memiliki andalalin atau dokumen lain yang dipersamakan wajib memiliki andalalin berupa surat persetujuan dokumen andalalin atau surat persetujuan perencanaan pengaturanlalu lintas.
LALU LINTAS
23 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
