Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2021

Menemukan 78 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 170 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Peraturan Pelaksanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga Berbasis Masyarakat

Abstrak

Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download file:

2021pg00320170.pdf

keluarga

2021

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 170, BD 2021/170

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Peraturan Pelaksanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga Berbasis Masyarakat

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Provinsi Jawa Barat bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, diperlukan dukungan dan partisipasi masyarakat untuk pembangunan ketahanan keluarga; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga Berbasis Masyarakat;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2020, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2021, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2021
terdiri dari 18 Pasal, 6 Bab yaitu Ketentuan Umum, Partisipasi Masyarakat, Tim Koordinasi Ketahanan Keluarga Provinsi, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan, Pembiayaan, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2021.
9 halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 165 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Petunjuk Teknis Pemberian Biaya Operasional Pendidikan Daerah Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Dan Sekolah Luar Biasa Negeri Di Daerah Provinsi Jawa Barat

Abstrak

Pendidikan

Status Peraturan

Mencabut

PERGUB Prov. Jawa Barat No. 43 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Biaya Operasional Pendidikan Daerah Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Dan Sekolah Luar Biasa Negeri Di Daerah Provinsi Jawa Barat

Download file:

2021pg00320165.pdf

pendidikan

2021

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 165, BD 2021/165

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Biaya Operasional Pendidikan Daerah Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Dan Sekolah Luar Biasa Negeri Di Daerah Provinsi Jawa Barat

ABSTRAK:

bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan kebijakan pemberian biaya operasional pendidikan daerah sebagai dana pendamping bantuan operasional sekolah agar dapat menjamin akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata dan terjangkau melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 43 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Biaya Operasional Pendidikan Daerah pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Negeri di Daerah Provinsi Jawa Barat; b. bahwa Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu dilakukan peninjauan kembali sehingga perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Biaya Operasional Pendidikan Daerah pada Sekolah Menengah atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Negeri di Daerah Provinsi Jawa Barat;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 , Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017
Terdiri dari 9 pasal, 4 Bab yaitu Ketentuan Umum, Biaya Operasional Pendidikan Daerah, Pengendalian Dan Pengawasan, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2021.
Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2020 dicabut.
25 halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

2021pg00320162.pdf

Perizinan

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 162, BD 2021/162

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

ABSTRAK:

bahwa untuk optimalisasi pelayanan kemudahan berusaha di Daerah Provinsi Jawa Barat yang cepat, murah, terintegrasi, transparan, efektif, efisien dan akuntabel, perlu dilakukan pengaturan pendelegasian kewenangan Gubernur Jawa Barat dalam penyelenggaraan perizinan berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016
Terdiri dari 5 Pasal, 5 Bab yaitu Ketentuan Umum, Pemberian Delegasi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Pelaporan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2021.
mengatur mengenai Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
5 halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 158 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Daerah Provinsi Jawa Barat

Abstrak

Ketenagakerjaan Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

2021pg00320158.pdf

PELAKSANAAN - PROGRAM - JAMINAN - SOSIAL - KETENAGAKERJAAN

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 158, BD 2021/No.158

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Daerah Provinsi Jawa Barat

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (3) Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 16 Tahun 2015, Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembinaan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi sosialisasi dan penegakan hukum pelaksanaan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Untuk mendorong kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021, perlu peningkatan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai upaya perlindungan tenaga kerja di Daerah Provinsi Jawa Barat melalui langkah yang strategis, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah Provinsi Jawa Barat
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No.11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.29 Tahun 2007; UU No.40 Tahun 2004; UU No.24 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.18 Tahun 2017; UU No.11 Tahun 2020; PP No.37 Tahun 2021; Perpres No.109 Tahun 2013; Permenaker No.18 Tahun 2018; Perda No.6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perda No.16 Tahun 2015; Perda No.2 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, jaminan sosial ketenagakerjaan pekerja migran, dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2021.
12 Hlm.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 154 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pangandaran Pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Abstrak

Badan Layanan Umum Pendidikan

Download file:

2021pg00320154.pdf

badan layanan umum

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 154, BD 2021/154

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pangandaran Pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pangandaran pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 , Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017
Terdiri dari dari 47 pasal, 12 Bab yaitu Ketentuan Umum, Tata Kelola, Kelembagaan Blud Smk Negeri 1 Pangandaran, Pembina Dan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah, Prosedur Kerja, Pengelompokan Fungsi, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Sumber Daya Lain, Remunerasi, Pembinaan Dan Pengawasan, Evaluasi Dan Penilaian Kinerja, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2021.
mengatur mengenai Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pangandaran Pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
20 halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 151 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Banjar Pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Abstrak

Badan Layanan Umum Pendidikan

Download file:

2021pg00320151.pdf

badan layanan umum

2021

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 151, BD 2021/151

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Banjar Pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Banjar pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 , Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017
terdiri dari 47 Pasal, 12 Bab yaitu Ketentuan Umum, Tata Kelola, Kelembagaan BLUD SMK Negeri 1 Banjar, Pembina Dan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah, Prosedur Kerja, Pengelompokan Fungsi, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Sumber Daya Lain, Remunerasi, Pembinaan Dan Pengawasan, Evaluasi Dan Penilaian Kinerja, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2021.
19 halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 148 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ciamis Pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Abstrak

Badan Layanan Umum Pendidikan

Download file:

2021pg00320148.pdf

badan layanan umum

2021

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 148, BD 2021/148

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ciamis Pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ciamis pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 , Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017
Terdiri dari Pasal, Bab yaitu Ketentuan Umum, Tata Kelola, Kelembagaan BLUD SMK Negeri 1 Ciamis, Pembina Dan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah, Prosedur Kerja, Pengelompokan Fungsi, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Sumber Daya Lain, Remunerasi, Pembinaan Dan Pengawasan, Evaluasi Dan Penilaian Kinerja, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2021.
19 halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 145 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Rajapolah Pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Abstrak

Badan Layanan Umum Pendidikan

Download file:

2021pg00320145.pdf

badan layanan umum

2021

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 145, BD 2021/145

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Rajapolah Pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Rajapolah pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 , Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017
Terdiri dari 47 Pasal, 12 Bab yaitu Ketentuan Umum, Tata Kelola, Kelembagaan BLUD SMK Negeri Rajapolah, Pembina Dan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah, Prosedur Kerja, Pengelompokan Fungsi, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Sumber Daya Lain, Remunerasi, Pembinaan Dan Pengawasan, Evaluasi Dan Penilaian Kinerja, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2021.
19 halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 142 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Tasikmalaya Pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Abstrak

Badan Layanan Umum Pendidikan

Download file:

2021pg00320142.pdf

badan layanan umum

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 142, BD 2021/142

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Tasikmalaya Pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Tasikmalaya pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 , Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017
Terdiri dari 47 Pasal, 12 Bab yaitu Ketentuan Umum, Tata Kelola, Kelembagaan BLUD SMK Negeri 2 Tasikmalaya, Pembina Dan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah, Prosedur Kerja, Pengelompokan Fungsi, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Sumber Daya Lain, Remunerasi, Pembinaan Dan Pengawasan, Evaluasi Dan Penilaian Kinerja, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2021.
mengatur mengenai Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Tasikmalaya Pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
20 halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 139 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tasikmalaya Pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Abstrak

Badan Layanan Umum Pendidikan

Download file:

2021pg00320139.pdf

badan layanan umum

2021

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 139, BD 2021/139

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tasikmalaya Pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tasikmalaya pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 , Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017
Terdiri dari 47 pasal, 12 Bab yaitu Ketentuan Umum, Tata Kelola, Kelembagaan BLUD SMK Negeri 1 Tasikmalaya, Pembina Dan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah, Prosedur Kerja, Pengelompokan Fungsi, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Sumber Daya Lain, Remunerasi, Pembinaan Dan Pengawasan, Evaluasi Dan Penilaian Kinerja, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2021.
19 halaman

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2021

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT