Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBAGIAN JASA PELAYANAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SALAK KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2017
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 56 Tahun 2017
SISTEM TANGGUNG RENTENG PELANGGARAN DISIPLIN (STARPLIN) PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD.2017/NO.56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM TANGGUNG RENTENG PELANGGARAN DISPLIN (STARPLIN) PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalitas dan displin aparatur dalam memberikan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dengan menerapkan prinsip kepemerintahan yang baik (good governance), diperlukan suatu aturan dan hukuman yang menjadi pedoman penegakan displin bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.
UU No. 9 Tahun 2003; UU No.5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 46 tahun 2011; PP No.11 Tahun 2017; PERKEP BKN No. 21 Tahun 2010; PERKEP BKN No. 3 Tahun 2016; PERDES No. 13 Tahun 2016; PERBUB No.24 Tahun 2015; PERBUB No. 40 Tahun 2016
Berisi tentang Maksud, tujuan dan ruang lingkup serta hak, kewajiban dan larangan bagi PNS. Pakaian Dinas dan Atribut aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Papak Bharat dan juga pelanggaran dan sanksi bagi yang melanggar dan penghargaan bagi PNS teladan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2017.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 23 Oktober 2017
Penjelasan : - hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 38 Tahun 2017
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARATPERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, BD.2017/ No. 62
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
ABSTRAK:
Bahwa Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat ternyata belum tertampungnya jabatan pelaksana pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika; sehingga perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah :
UU No. 9 Tahun 2003; UU NO. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; PERMEN PANRB No. 18 Tahun 2017; PERDA No. 13 Tahun 2016; PERBUP No. 40 Tahun 2016; PERBUP No. 1 Tahun 2017; PERBUP No. 2 Tahun 2017; PERBUP No. 3 Tahun 2017; PERBUP No. 4 Tahun 2017; PERBUP No. 33 Tahun 2017; PERBUP No. 60 Tahun 2017; PERBUP No. 61 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan PERBUP No. 33 Tahun 2017 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten PakPak Bharat dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Perubahan Ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Bupati No. 33 Tahun 2017
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2017.
4 hlm, Lampiran : VI
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 63 Tahun 2017
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN ANGGARAN 2018
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, BD.2017/ No. 63
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2018, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.
Dasar hukum dalam Peraturan Bupati ini, adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 9 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2017; PERPRES No. 54 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 32 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 64 Tahun 2013; PERMENDAGRI No. 33 Tahun 2017; PERDA No. 11 Tahun 2008; PERDA No. 5 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2018 dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2017.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 51 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD DAN INSPEKTORAT KABUPATEN PAKPAK BHARAT
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2017.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 2 Tahun 2017
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASANPERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2017/ No. 2
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
ABSTRAK:
Bahwa diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan kemanusiaan; dan dalam rangka pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan dan anak serta meningkatkan kualitas hidup, perlu diatur tugas, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan; sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
Dasar Hukum dari PPasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 9 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 13 Tahun 2006; UU No. 21 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 35 Tahun 2014; PP No. 35 Tahun 2014; PP No. 4 Tahun 2006; PERMEN PPPA No. 1 Tahun 2007; PERMEN PPPA No. 2 Tahun 2008; PERMEN PPPA No. 3 Tahun 2008; PERMEN PPPA No. 1 Tahun 2010; PERMEN PPPA No. 2 Tahun 2011; PERMEN PPPA No. 19 Tahun 2011
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Asas dan Tujuan, Hak - Hak Korban, Kewajiban dan Tanggungjawab, Pencegahan Tindak Kekerasan, Kelembagaan, Standar Pelayanan Minimal, Pemantauan dan Evaluasi, Pelaporan, Pendanaan, Pembina dan Pengawasan, Peran Serta Masyrakat
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2017.
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 32 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
