PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 119 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 43 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Desa Struktur Organisasi
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 42 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Kependudukan dan Perkawinan Struktur Organisasi
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 41 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Lingkungan Hidup Struktur Organisasi
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 40 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Humbang Hasundutan No. 29 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Pajak dan Retribusi Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Humbang Hasundutan No. 11 Tahun 2009
• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu
Partai Politik dan Pemilu
Status Peraturan
Mencabut
  1. Tata cara perhitungan, pengajuan, penyaluran dan pertanggungjawaban penggunaan bantuan Keuangan Partai Politik berpedoman kepada Peraturan Bupati ini dan segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Humbang Hasundutan No. 6 Tahun 2009
• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu
Kesehatan Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Humbang Hasundutan No. 5 Tahun 2009
• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan