Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Perkir di Tepi Jalan Umum Dalam Paraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2018 tentang Retribusi pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
ABSTRAK:
Bahwa Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi perekonomian sehingga perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi;
Bahwa penyesuaiantarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan Perkembangan perekonomian serta dilaksanakan dalam rangka optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan mutu pelayanan perparkiran di Kabupaten Tapin, khususnya yang bersumber dan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, perlu menetapkan Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 1994; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999; Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 272/HK./105/DRJD/96; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2018.
Peraturan ini memuat tentang Perubahan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Peraturan yang di ubah Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 Nomor 03).
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 53 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2018 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
ABSTRAK:
Bahwa Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2018 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisiperekonomian sehingga perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi;
Bahwa penyesuaiantarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian serta dilaksanakan dalam rangka optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan mutu pelayanan perparkiran di Kabupaten Tapin, khususnya yang bersumber dari Retribusi Tempat Khusus Parkir;
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2018 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, perlu menetapkan Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2018 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2018 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999; Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 272/HK./105/DRJD/96; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2018.
Peraturan ini memuat tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2018 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Peraturan Yang di ubah Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2018 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 Nomor 04).
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 54 Tahun 2020
Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial, dan Penanggulangan Bencana
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD.2020/No.54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2019-2024
ABSTRAK:
Bahwa dalam Rangka Mendorong Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di kabupaten Tapin di perlukan adanya Kebijakan Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan yang Tertuang dalam Sebuah Dokumen Strategi dan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2019-2024, guna untuk Memberikan Kepastian dalam Mengintegrasikan dan Melaksanakan Upaya Penanggulangan Kemiskinan Secara Berkesinambungan;
Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana di maksud dalam Huruf a, Perlu Menetapkan Peraturan Bupati Tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2019-2024.
Dasar Hukum; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965; Undnag-undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 11 Thun 2009; Undang-undang Nomoe 13 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2019-2024, dengan sistematika;
Ketentuan Umum;
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
51 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 55 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizininan Kepeda Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
Bahwa Sehubungan Dengan Adanya Penambahan Delegasi Wewenang Bupati di Bidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin, Maka Ketentuan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan NonPerizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perlu Dilakukan Penyesuaian Dengan Melalui Peraturan;
Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 6 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Perlu Mengatur Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dengan Melalui Peraturan Bupati;
Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf a dan Huruf b, Perlu Menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Dasar Hukum; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabuapaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 56 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan penetapan Rincian Dana Desa, serta Penggunaan Dana Desa untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk Melaksanakan Ketentuan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Sebagaimana Telah diubah Bebarapa Kali, Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa, Perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa, Serta Penggunaan Dana Desa, Serta Penggunaan Dana Desa Untuk Setiap Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2021.
Dasar Hukum; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020; Undang-undang Nomor 9 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2020; Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tapin Nomor 14 Tahun 2017; Peraturan Bupati Tapin Nomor 34 Tahun 2019; Peraturan Bupati Tapin Nomor 51 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini Mengatur tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa, Serta Penggunaan Dana Desa, Serta Penggunaan Dana Desa Untuk Setiap Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2021, dengan sistematika;
Ketentuan Umum;
Tata Cara Perhitungan Pembagian Dana Desa dan Penetapan Rincian Dana Desa;
Penyaluran Dana Desa;
Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa;
Pelaporan Dana Desa;
Pemantauan dan Evaluasi;
Ketentuan Lain-lain; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
44 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 57 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 96 Ayat (4) dan Ayat (7), Pasal 97 Ayat (3) dan Ayat (4), dan Pasal 99 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa, Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali,Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Perlu Menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021.
Dasar Hukum; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020; Undang-undang Nomor 9 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2020; Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tapin Nomor 14 Tahun 2017; Peraturan Bupati Tapin Nomor 34 Tahun 2019; Peraturan Bupati Tapin Nomor 51 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021, dengan Sistematika;
Ketentuan Umum;
Tata Cara Pengelokasian Dan Penyaluran;
Prioritas Penggunaan;
Pembinaan dan Pengawasan;
Sanksi; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
48 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 58 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Sebagaimana di maksud dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Perlu Menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
Dasar Hukum; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-undang Nomor Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggi, dan Tranamigrasi Nomor 13 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2020; Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tapin Nomor 14 Tahun 2017; Peraturan Bupati Tapin Nomor 34 Tahun 2019; Peraturan Bupati Tapin Nomor 51 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
70 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 59 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah
ABSTRAK:
Bahwa Dalam Rangka Tertib Administrasi Pembentukan Produk Hukum Daerah yang Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku, Dilakukan adanya Sebuah Pedoman yang Mengatur Mengenai Proses Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin Secara Terencana, Terpadu dan Terkoordinasi Bagi Perangkat Daerah;
Bahwa Dengan Telat di Undangkannya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Terjadi Beberapa Perubahan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah, Sehingga di Pandang Perlu Mengatur Kembali Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin yang Baru Sesuai dengan Ketentuan Pertaraturan Perundang-undangan yang Berlaku;
Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana di maksud dalam Huruf a, dan Huruf b, Perlu Menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Dasar Hukum; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-undang Nomor 5 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009; Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Ketentuan Umum;
Produk Hukum Daerah;
Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah;
Penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati;
Pembahasan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati;
Pembinaan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati;
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati;
Nomor Register;
Penetapan, Penomoran, Pengundangan, dan Auntentifikasi;
Klarifikasi Peraturan Daerah;
Pembatalan Peraturan Bupati;
Penyebarluasan;
Parsitipasi Masyarakat;
Ketentuan Lain-lain;
Pembiaya; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
58 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
