Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Sistem Aplikasi Lebak Smart Tax Dalam Pengelolaan Pajak Daerah Di Kabupaten Lebak.
ABSTRAK:
Bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang cukup strategis dalam upaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diperuntukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
UU No 6 Th 1983 yang telah diubah UU No 16 Th 2009; UU No 19 Th 1997 yang telah diubah UU No 19 Th 1997; UU No 28 Th 1999; UU No 23 Th 2000; UU No 11 Th 2008; UU No 25 Th 2009; UU No 28 Th 2009; UU No 23 th 2014 yang telah diubah UU No 9 Th 2015; PP No 91 Th 2010; PP No 82 Th 2012; PP No 55 Th 2016; Permenku No 32 / PMK.05 / 2014; Perda Kab Lebak No 6 Th 2010 yang telah diubah perda Kab Lebak No 3 Th 2017.
1. ketentuan Umum; 2. Asas Dan Tujuan; 3. Pelaporan Pajak; 4. Pembinaan Dan Pengawasan; 5. Sanksi Administratif; 6. ketentuan Peralihan; 7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2019.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2019-2023.
ABSTRAK:
Bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah merupakan langkah strategis untuk mewujudkan Pemerintahan Daerah dengan berpedoman pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
UU No 28 Th 1999; UU No 31 Th 1999 yang telah diubah UU No 20 th 2001; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah UU No 9 Th 2015; PP No 53 Th 2010; PP No 18 Th 2016; Perpes no 81 Th 2010; Permendaptur Dan Reformasi Birokrasi No 30 th 2012; Permendaptur Dan Reformasi Birokrasi No 37 Th 2013; Permendaptur Dan Reformasi Birokrasi No 14 Th 2014 yang telah diubah Permendaptur Dan Reformasi Birokrasi no 30 Th 2018; Permendaptur Dan Reformasi Birokrasi No 11 Th 2015; Peemendagi No 135 Th 2018; Perda Kab Lebak No 8 Th 2016.
1. ketentuan Umum; 2. Tujuan Dan Sasaran; 3. Quick Wins Reformasi Birokrasi; 4. Sistematika Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2019-2023; 5. Pembiayaan; 6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2019.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2019
penjabaran - anggaran - pendpatan - dan - belanja - daerah
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, Ld.2019/05
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
ABSTRAK:
Bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
UU No 23 Th 2000; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 33 Th 2004; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah UU No 9 Th 2015; PP No 56 Th 2005 yang telah diubah PP No 56 Th 2005; PP No 58 Th 2005; PP No 39 Th 2007; PP No 71 Th 2010; Peemendagri No 13 Th 2006 yang telah diubah Permendagri No 21 th 2011; Permendagri No 32 Th 2011 yang telah diubah Permendagri No 13 Th 2018; permendagri No 38 Th 2018; Pergub Banten No 20 Th 2017 yang telah diubah Pergub Banten No 8 Th 2019; Perda Kab Lebak No 15 Th 2006; Perda Kab Lebak No 8 Th 2016; Perda Kab Lebak No 9 Th 2018; Perbup Lebak No 62 Th 2018.
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 62 Th 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2019.
Perubahan Bupati Lebak Nomor 62 Tahun 2018
Peraturan Bupati lebak Nomor 5 Tahun 2019
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah.
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 83 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017, Pasal 61 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016, Pasal 32 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah.
UU No 23 Th 2000; UU No 28 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah UU No 9 Th 2015; Perda Kab Lebak No 6 Th 2010 yang telah diubah Perda Kab Lebak No 3 Th 2017; Perda Kab Lebak No 7 Th 2010 yang telah diubah Perda Kab Lebak No 1 Th 2017; Perda kab Lebak No 8 Th 2010 yang telah diubah Perda Kab Lebak No 14 th 2016; Perda Kab Lebak No 9 Th 2010 yang telah diubah No 9 Th 2012.
1. Ketentuan Umum; 2. Pendaptaran Dan Pendapatan; 3. Penetapan; 4. Pembatalan Penetapan; 5. Pembayaran; 6. Penagihan; 7. Kadaluwarsa Penagihan; 8. Keberatan; 9. Kelebihan Pembayaran; 10. Penatausahan Dan Pelaporan; 11. Pemungutan retribusi Yang Di Kerjasamakan Dengan Pihak Ketiga; 12. Pemeriksaan; 13. Kordinasi Dan Pembinaan Teknis Oprasional Pemungutan Retribusi Daerah; 14. Ketentuan Lain-Lain; 15. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2019.
69 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Lebak Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lebak.
ABSTRAK:
Bahwa Pakaian Dinas di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 14 Tahun 2013.
UU No 23 Th 2000; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah UU No 9 Th 2015; Permendagi No 60 Th 2007 yang telah diubah Permendagi No 6 Th 2016; Perda Kab Lebak No 8 Th 2016; Perbup Lebak no 45 Th 2008 yang telah diubah Perbup No 6 Th 2016; Perbup No 65 Th 2017.
Pencabutan Peraturan Bupati Lebak Nomor 14 tahun 2013 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu kabupaten Lebak.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2019.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2019
penjabaran - anggaran - pendapatan - dan - belanja - daerah
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, Ld.2019/02
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
ABSTRAK:
Bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
UU No 23 Th 2000; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 33 Th 2004; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah UU No 9 Th 2015; PP No 56 Th 2005 yang telah diubah PP No 65 Th 2010; PP No 58 th 2005; Pp No 39 th 2007 ; PP No 71 Th 2010; Permendagi No 13 Th 2006 yang telah diubah Permendagi 21 Th 2011; Permendagi No 32 Th 2011 yang telah diubah Permendagi No 14 Th 2016; Permendagi No 38 th 2018; Perda Kab Lebak No 15 Th 2006; Perda Kab Lebak No 8 Th 2016; Perda Kab Lebak No 9 Th 2018; Perbup Lebak No 62 th 2018.
Perubahan Atas Peraturan Bupsti Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2019.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah terkait dengan pembayaran dana kapitasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan pada Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, maka perlu diatur pedoman penggunaan dana kapitasi Puskesmas.
UU No 23 Th 2000; UU No 40 th 2004; UU No 36 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yang tlah diubah UU No 9 th 2015; PP No 32 Th 1996; PP No 58 Th 2005; Perpres No 12 Th 2013 yang tlah diubah Perpres No 28 Th 2016; Perpres No 32 Th 2014; Permenkes No 71 Th 2013 yang telah diubah Permenkes No 99 Th 2015; Permenkes No 59 Th 2014 yang telah diubah Permenkes No 12 Th 2016; Permenkes No 21 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Pengelolaan Dana Kapitasi; 4. Penganggaran; 5. Pelaksanaan; 6. Mekanisme Pengadaan Barang / Jasa Dan Kapasitas; 7. Penatausahaan Dan PertanggungJawaban; 8. Pengawasan; 9. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
25 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 72 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 Tahun 2015, tetapi karena terdapat perubahan terhadap kebijakan pengelolaan aset tetap Pemerintah Daerah maka perlu merubah Peraturan Bupati Lebak.
UU No 17 Th 2003; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 56 Th 2005 yg telah diubah dg PP No 65 Th 2010; PP No 58 Th 2005; PP No 8 Th 2006; PP No 39 Th 2007; PP No 71 Th 2010; Permendagri No 13 Th 2006; Permendagri No 64 th 2013; Permendagri No 73 Th 2015; Perda Kab Lebak No 8 th 2016.
Perubahan Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 Tahun 2015.
Peraturan Bupati Lebak Nomor 72 Tahun 2018.
28 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 68 Tahun 2018
PEMBENTUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA SATPOL PAMONG PRAJA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, BD.2018/No.69
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Pada Kecamatan Di Kabupaten Lebak
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja pada Kecamatan di Kabupaten Lebak.
UU No 23 Th 2000; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 16 Th 2018; Permendagri No 40 Th 2011; Perda Kab Lebak No 8 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas; 3. Tata Kerja; 4. Pembiayaan; 5. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 67 Tahun 2018
DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 67, BD.2018/No.67
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 147 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019.
UU No 14 Th 1950 yg telah diubah dg UU No 4 Th 1968; UU No 6 Th 2014; PP No 43 Th 2014; Permendagri No 20 Th 2018; Perda Kab Lebak No 1 Th 2015; Perda Kab Lebak No 9 Th 2018.
1. Ketentuan Umum; 2. Baggi Hasil Dan Retribusi Daerah; 3. Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah Retribusi Daerah; 4. Penggunaan; 5. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2018.
18 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
