Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Permendagri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dalam lampiran Romawi V Hal-Hal Khusus
Angka 23.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Permendagri No.80 Tahun 2015; dan, Perda Kab. Kutai Barat No.9 Tahun 2016.
Peraturan ini menjelaskan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2017.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 40 TAHUN 2016
3 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 4 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai
Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kutai Barat Nomor 33 Tahun 2013,
perlu membuat Produk Hukum yang mengatur
tentang Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2000; UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.14 Tahun 2002; UU No.28 Tahun 2009; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; PP No.14 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.33 Tahun 2006; Perda No.10 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perda No.33 Tahun 2013; Perda No.03 Tahun 2013; dan, Perda No.7 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Tata Cara Pemungutan, Penghapusan Piutang Pajak, Pemeriksaan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2017.
Peraturan Bupati
Kutai Barat Nomor 60 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem
dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (Berita Daerah
Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
36 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 3 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 78 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah perlu diatur dalam
Peraturan Bupati.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2000; UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.14 Tahun 2002; UU No.28 Tahun 2009; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; PP No.14 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.33 Tahun 2006; Perbup Kab. Kutai Barat No.10
Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Kab. Kutai Barat No.33 Tahun 2013; Perbup Kab. Kutai Barat No.03 Tahun 2013; Perbup Kab. Kutai Barat No.7 Tahun 2016; Perbup Kab. Kutai Barat No.60 Tahun 2011; Perbup Kab. Kutai Barat No.28 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedaluwarsa, Penghapusan Piutang Pajak, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2017.
17 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 2 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penggunaan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
dalam rangka pemanfaatan dana non kapitasi
yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) Kesehatan, serta memperhatikan
ketentuan Bab V huruf D angka 2) huruf b) Lampiran
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan
Kesehatan Nasional, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Penggunaan Dana Non
Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada
Pusat Kesehatan Masyarakat.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.36 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Permenkes No.28 Tahun 2016; dan, Perda Kab. Kutai Barat No.7 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Pengelolaan Pendapatan dan Penganggaran, Penggunaan Dana, Pertanggungjawaban, Pengawasan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2017.
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 1 Tahun 2017
Perhelatan budaya di Kabupaten Kutai Barat
yang diselenggarakan setiap dua tahun sekali dalam
rangka peringatan hari jadi daerah dipandang
sebagai upaya pelestarian kearifan lokal sekaligus
sebagai penghormatan terhadap sejarah daerah
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; dan, Perda Kab. Kutai Barat No.5 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan Penyelenggaraan, Penyelenggaraan Perayaan Dahau, Pendanaan, Peran Serta Masyarakat, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2017.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Panitia Perayaan Dahau sebagaimana dimaksud diatur dengan Keputusan XXBupati.
10 HLM.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Barat Nomor 34 Tahun 2016
pns - non - pengelolaan - keuangan - pola - Dinas - perindustrian - perdagangan - koperasi - ukm - blud - unit pengelola - dana bergulir - pengangkatan - pedoman umum
2016
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 34, BD 2016/34
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Umum Pengangkatan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Barat.
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 PP No. 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Umum Pengangkatan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kab. Kutai Barat.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 74 Tahun 2012; Perda Kab. Kubar No. 21 Tahun 2015.
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Klasifikasi Pegawai Non PNS UPDB; 4. Kedudukan dan Status; 5. Klasifikasi Pegawai Non PNS UPDB; 6. Masa Percobaan dan Penugasan; 7. Pengangkatan dan Pemberhentian; 8. Masa Kerja; 9. Kewajiban dan Hak; 10. Pembiayaan; 11. Karier; 12. Waktu Kerja, Istirahat, dan Cuti; 13. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian; 14. Penyelesaian Perselisihan; 15. Pelaporan; 16. Sanksi; 17. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian; 18. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2016.
16 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Barat Nomor 33 Tahun 2016
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
ABSTRAK:
Guna kelancaran pelaksanaan proses perpindahan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kab. Kutai Barat, serta dari dan ke instansi daerah di luar Pemerintah Kab. Kutai Barat, maka dipandang perlu menetapkan ketentuan dan persyaratan perpindahan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kab. Kutai Barat. Ketentuan dan persyaratan perpindahan Pegawai Negeri Sipil dimaksud perlu diatur dan
ditetapkan dalam suatu Perbup Kutai Barat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Perbup tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kab. Kutai Barat.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 9 Tahun 2003; Keputusan Kepala BKN No. 13 Tahun 2003; Pergub Kaltim No. 34 Tahun 2007; Pergub Kaltim No. 37 Tahun 2008.
1. Ketentuan Umum; 2. Perpindahan antar Unit Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kutai Barat di Lingkungan Perangkat Daerah Pemerintah Kab. Kutai Barat; 3. Perpindahan antar Instansi bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kab. Kutai Barat ke Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Lain di Luar Kab. Kutai Barat; 4. Perpindahan antar Instansi bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Lain di Luar Kab. Kutai Barat ke Pemerintah Kab. Kutai Barat; 5. Ketentuan Lain-lain; 6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2016.
Segala ketentuan yang mengatur tentang perpindahan Pegawai Negeri Sipil yang pernah ditetapkan oleh Pemerintah Kab. Kutai Barat dinyatakan tidak berlaku lagi.
13 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Barat Nomor 32 Tahun 2016
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Perda Kab. Kutai Barat No. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Perbup tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Kab. Kutai Barat No. 7 Tahun 2016
1. Ketentuan Umum; 2. Kedudukan; 3. Susunan Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 4. Susunan Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Kesehatan; 5. Susunan Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 6. Susunan Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertahanan; 7. Susunan Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja; 8. Susunan Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Sosial; 9. Susunan Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; 10. Susunan Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 11. Susunan Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 12. Susunan Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung; 13. Susunan Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Perhubungan; 14. Susunan Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika; 15. Susunan Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 16. Susunan Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga; 17. Susunan Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Arsip dan Perpustakaan; 18. Susunan Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan; 19. Susunan Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup; 20. Susunan Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; 21. Susunan Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Pariwisata; 22. Susunan Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Pertanian; 23. Susunan Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Perikanan; 24. Unit Pelaksana Teknis Dinas; 25. Tata Kerja; 26. Kepegawaian; 27. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2016.
-
28 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Barat Nomor 31 Tahun 2016
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kutai Barat.
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Perda Kab. Kutai Barat No. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kutai Barat. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut, menetapkan Perbup tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kab. Kutai Barat.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 47 Tahun 1999 sebgaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Kab. Kubar No. 7 Tahun 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi; 3. Susunan Organisasi; 4. Tata Kerja; 5. Kepegawaian; 6. Pembiayaan; 7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2016.
6 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Barat Nomor 30 Tahun 2016
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kutai Barat
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Perda Kab. Kubar No. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kutai Barat. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud tersebut, perlu menetapkan Perbup tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kutai Barat.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Permenpan RB No. PER/220/M.PAN/7/2008; Permenpan RB No. 19 Tahun 2008; Keputusan Kepala BPKP No. KEP-971/K/SU/2015; Perda Kab. Kubar No. 7 Tahun 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Kedudukan dan Susunan Organisasi; 3. Tugas Pokok dan Fungsi; 4. Kelompok Jabatan Fungsional; 5. Tata Kerja; 6. Kepegawaian; 7. Pembiayaan; 8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2016.
7 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
