Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Kabupaten Purworejo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 69 Tahun 2016
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Struktur Organisasi Statuta Organisasi/Lembaga

Download :
PERBUP 69 TAHUN 2016.pdf

Abstrak

Kementerian Perindustrian

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20 Tahun 2022
Statuta Politeknik APP Jakarta

Statuta Organisasi/Lembaga

Download :
2022pmperin020.pdf

Abstrak

Kota Samarinda

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 51 Tahun 2018
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA

Lingkungan Hidup Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Statuta Organisasi/Lembaga

Status Peraturan :

Mencabut :

PERWALI No. 34 Tahun 2016

Abstrak

organisasi-susunan

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 51, BD.2018 NO.51

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA

ABSTRAK:

a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan maka perlu menyesuaikan kembali nomenklatur pada Peraturan Walikota Samarinda Nomor 34 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda; b. bahwa sesuai telahaan staf Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Samarinda Nomor: 060/174/013.02 tanggal 30 November 2018 Perihal Perubahan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 34 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; PERMEN LHK No. P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016; PERDA NO.3 Tahun 2016; PERDA No. 4 Tahun 2016; PERWALI No. 34 Tahun 2016.
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadapUsaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan. Susunan organisasi Dinas terdiri atas: a. Dinas; b. Sekretariat, c. Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan, d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, f. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan h. UPT. Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan konkuren bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang meliputi tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dan penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD serta Sub Bagian Tata Usaha UPTD menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan kerja masingmasing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2018.
mencabut PERWALI No. 34 Tahun 2016.
30 hlm.

Kabupaten Semarang

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2020
Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Dan Kelurahan

Desa Struktur Organisasi Standar/Pedoman Statuta Organisasi/Lembaga

Status Peraturan :

Mencabut :

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Dan Kelurahan

Download :
Perda_5_2020.pdf

Abstrak

DESA - KELURAHAN - LEMBAGA KEMASYARAKATAN – PENCABUTAN

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD 2020/NO.5. TLD NO. 5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Dan Kelurahan

ABSTRAK:

berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa diatur dengan Peraturan Desa dan berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan penetapan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dicabut.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini : Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 67 Tahun 1958; UU No 23 Tahun 2014; UU No 6 Tahun 2014; PP No 16 Tahun 1976; PP No 69 Tahun 1992; PP No 43 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Dan Kelurahan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2020.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Dan Kelurahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4 hlm

Kabupaten Purworejo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 86 Tahun 2016
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Struktur Organisasi Statuta Organisasi/Lembaga

Download :
PERBUP 86 TAHUN 2016.pdf

Abstrak

Kabupaten Purworejo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 105 Tahun 2016
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati Purworejo

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi Statuta Organisasi/Lembaga

Download :
PERBUP 105 TAHUN 2016.pdf

Abstrak

Kabupaten Semarang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 20 Tahun 2021
Petunjuk Teknis Pemberian Hibah kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Semarang

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah Statuta Organisasi/Lembaga

Status Peraturan :

Mencabut :

Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019

Download :
Perbup_20_2021.pdf

Abstrak

hibah - badan/lembaga/organisasi

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2021/NO.20

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Semarang

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka memberikan dukungan kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang memiliki peran penting dalam pembangunan di Kabupaten Semarang, Pemerintah Daerah perlu memberikan hibah; bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 22 Tahun 2019 ten tang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Semarang sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi, sehingga perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, disebutkan bahwa dalam melakukan verifikasi/ evaluasi usulan hibah kepada Bupati, masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyusun Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Di Kabupaten Semarang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang petunjuk pelaksanaan pemberian hibah kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Semarang dan lampirannya.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2021.
Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 dicabut.
9 hlm

Kabupaten Lamandau

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 68 Tahun 2020
Perubahan Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau

Struktur Organisasi Statuta Organisasi/Lembaga

Status Peraturan :

Mencabut :

Peraturan Bupati Lamandau Nomor 02 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah Kabupaten Lamandau
Peraturan Bupati Lamandau Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pembentukan Orgnisasi dan Tata Kerja Pengadaan secara Elektronik Kabupaten Lamandau
Peraturan Bupati Lamandau Nomor 26 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 02 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah Kabupaten Lamandau
Peraturan Bupati Lamandau Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 02 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah Kabupaten Lamandau
Peraturan Bupati Lamandau Nomor 59 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 02 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah Kabupaten Lamandau
Peraturan Bupati Lamandau Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau

Abstrak

Struktur Organisasi

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, BD.2020/No.688

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau

ABSTRAK:

a. bahwa sesuai Peraturan Bupati Lamandau Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa telah telah berbentuk struktural dan menjadi salah satu Bagian pada Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau; b. bahwa perlu dilakukan pencabutan terhadap beberapa buah Peraturan Bupati yang memuat materi atau substansi yang sama; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; Peraturan Bupati Lamandau Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau
Pencabutan Peraturan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2020.
Peraturan Bupati Lamandau Nomor 02 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah Kabupaten Lamandau; Peraturan Bupati Lamandau Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pembentukan Orgnisasi dan Tata Kerja Pengadaan secara Elektronik Kabupaten Lamandau; Peraturan Bupati Lamandau Nomor 26 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 02 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah Kabupaten Lamandau; Peraturan Bupati Lamandau Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 02 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah Kabupaten Lamandau; Peraturan Bupati Lamandau Nomor 59 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 02 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah Kabupaten Lamandau; Peraturan Bupati Lamandau Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau.
4

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30 Tahun 2021
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Statuta Politeknik Pekerjaan Umum

Statuta Organisasi/Lembaga

Status Peraturan :

Mengubah :

Permen PUPR No. 11 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pekerjaan Umum

Download :
PermenPUPR30.pdf

Abstrak

Kota Bontang

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 16 Tahun 2019
Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan

Statuta Organisasi/Lembaga

Status Peraturan :

Mencabut :

PERDA Kota Bontang No. 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan
PERDA Kota Bontang No. 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan

Download :
Perda 16 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Lembaga-kemasyarakatan

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2019/No.16

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan

ABSTRAK:

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengaturan dan penetapan lembaga kemasyarakatan di kelurahan, mengamanahkan pengaturan dan penetapan lembaga kemasyarakatan di kelurahan diatur dengan Peraturan Wali Kota
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015.
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2010 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
Mencabut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan
3 Hal

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2021
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember

Statuta Organisasi/Lembaga

Status Peraturan :

Mencabut :

Permendikbud No. 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember

Abstrak

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 77/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020
Organisasi Dan Tata Kerja Balai Riset Budidaya Ikan Hias

Statuta Organisasi/Lembaga

Status Peraturan :

Mencabut :

Permen KKP No. 14/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Budidaya Ikan Hias

Abstrak

Kabupaten Karanganyar

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 14 Tahun 2022
Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan kepada Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan

Standar/Pedoman Statuta Organisasi/Lembaga

Status Peraturan :

Mengubah :

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Kepada Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan

Download :
1521-1523.pdf

Abstrak

penghargaan - lembaga kemasyarakatan

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2022/NO.14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan kepada Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka menyesuaikan pengaturan lembaga kemasyarakatan kelurahan dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 55 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 55 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Kepada Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Kepada Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b, penambahan huruf i pada ayat (5) Pasal 4, penambahan satu nomor pada Pasal 5 ayat (3) huruf a dan huruf c, penambahan huruf pada Pasal 7, perubahan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3).

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2022.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 7 Tahun 2018 diubah.
7 hlm

Kementerian Perindustrian

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2022
Statuta Politeknik ATI Padang

Statuta Organisasi/Lembaga

Download :
2022pmperin016.pdf

Abstrak

Kabupaten Katingan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 25 Tahun 2020
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Katingan

Statuta Organisasi/Lembaga

Status Peraturan :

Mencabut :

Peraturan Bupati Katingan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Katingan

Abstrak

kedudukan dan susunan organisasi

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2020/No.564

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Katingan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Katingan; b. bahwa berdasarkan usul Penataan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Katingan dan perubahan nomenklaturnya sehingga Peraturan Bupati Katingan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Katingan perlu untuk dilakukan penyesuaian; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
a. Kedudukan dan susunan organisasi; b. Tugas dan fungsi; c. Inspektur; d. Sekretariat; e. Inspektur pembantu; f. Inspektur pembantu khusus; g. Kelompok jabatan fungsional; h. Tata kerja.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2020.
Peraturan Bupati Katingan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Katingan
15

Kabupaten Purworejo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 83 Tahun 2016
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo

Pertahanan dan Keamanan, Militer Struktur Organisasi Statuta Organisasi/Lembaga

Download :
PERBUP 83 TAHUN 2016.pdf

Abstrak

Kabupaten Mamasa

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 21 Tahun 2021
Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2020 - 2024

Statuta Organisasi/Lembaga

Download :
Perbup No. 21 Tahun 2021.pdf

Abstrak

birokrasi - reformasi - roadmap

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2021/NO.21

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2020 - 2024

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi agar berjalan efektif, efesien, terukur konsisten dan berkelanjutan di Kabupaten Mamasa, perlu disusun road map reformasi birokrasi maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001; UU No.11 Tahun 2002; UU No.30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2019; UU No.15 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.81 Tahun 2010; Permendagri No.135 Tahun 2018
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten hingga lima tahun kedepan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2021.
9 hlm

Kabupaten Semarang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 63 Tahun 2021
Petunjuk Teknis Pemberian Hibah kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Bidang Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Semarang

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah Statuta Organisasi/Lembaga

Status Peraturan :

Mencabut :

Peraturan Bupati Semarang Nomor 71 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Dalam Bidang Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Semarang

Download :
Perbup_63_2021.pdf

Abstrak

hibah - badan/lembaga/organisasi

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, BD.2021/NO.63

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Bidang Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Semarang

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka memberikan dukungan kepada badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan dalam bidang kesejahteraan sosial yang memiliki peran penting dalam pembangunan di Kabupaten Semarang, Pemerintah Daerah perlu memberikan hibah; bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 71 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Semarang sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi yang ada, maka perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, disebutkan bahwa dalam melakukan verifikasi/ evaluasi usulan hibah kepada Bupati, masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyusun Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Bi dang Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Semarang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang petunjuk pelaksanaan pemberian hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan dalam Bidang Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Semarang beserta lampirannya.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2021.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 71 Tahun 2020 dicabut.
9 hlm

Kabupaten Demak

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 6 Tahun 2018
Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Statuta Organisasi/Lembaga

Status Peraturan :

Mengubah :

Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak

Download :
perbup-no-6-tahun-2018.pdf

Abstrak

Kabupaten Karanganyar

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 426 Tahun 2006
Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 25 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

Desa Standar/Pedoman Statuta Organisasi/Lembaga

Download :
Perbup 426 Tahun 2006.pdf

Abstrak

Kabupaten Purworejo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 73 Tahun 2016
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo

Lingkungan Hidup Struktur Organisasi Statuta Organisasi/Lembaga

Download :
PERBUP 73 TAHUN 2016.pdf

Abstrak

Kabupaten Semarang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 87 Tahun 2020
Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja

Pertahanan dan Keamanan, Militer Standar/Pedoman Statuta Organisasi/Lembaga

Download :
Perbup_87_2020.pdf

Abstrak

sop - satpol pp

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 87, BD.2020/NO.90

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Standar Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Bab III Penertiban Non Yustisia Bab IV Pendanaan Bab V Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2020.
34 hlm

Kabupaten Tanah Bumbu

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 33 Tahun 2021
Lembaga Adat Desa/Kelurahan

Statuta Organisasi/Lembaga

Download :
Perbup No 33 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Desa

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2021/No.33

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Lembaga Adat Desa/Kelurahan

ABSTRAK:

bahwa untuk melestarikan adat istiadat dan nilai budaya yang tumbuh, berkembang serta dipelihara dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, maka dipandang perlu untuk membentuk, memberdayakan dan membina Lembaga Adat Desa/Kelurahan; bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, maka perlu pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 30 Tahun 2017; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 42 Tahun 2019; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021;
Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021,Berisi Tentang; 1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan Lembaga Adat Desa/Kelurahan; 3. Tugas dan Fungsi Lembaga Adat Desa/Kelurahan; 4. Pengurusan dan Jenis; 5. Hak dan Kewajiban Lembaga Adat Desa/Kelurahan; 6. Hubungan Kerja Lembaga Adat Desa/Kelurahan; 7. Pembinaan dan Pengawasan; 8. Perlindungan dan Pemeliharaan; 9. Ketentuan Peralihan; 10.Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2021.
9 Halaman

Kota Samarinda

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 50 Tahun 2018
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Statuta Organisasi/Lembaga

Download :
BD. Perwali No.50 Th.2018 Ttg SOTK Dinas Perkim Kota Smd.Salinan.pdf

Abstrak

organisasi-susunan

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 50, BD.2018 NO.50

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA

ABSTRAK:

a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/Prt/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; b. bahwa sesuai telahaan staf Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Samarinda Nomor: 060/173/013.02 tanggal 30 November 2018 Perihal Perubahan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 26 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda.
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; PERMEN PUPR No. 32/Prt/M/2016; PERDA No. 3 Tahun 2016; PERDA No. 4 Tahun 2016; PERWALI No. 26 Tahun 2016.
Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan konkuren bidang perumahan dan kawasan permukiman. Susunan organisasi Dinas terdiri atas: a. Dinas. b. Sekretariat, c. Bidang Perumahan, d. Bidang Kawasan Permukiman, e. Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan g. UPT. Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan konkuren bidang perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Kepala Dinas adalah jabatan karier bagi pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat dan sesuai dengan kompetensi jabatan dengan Eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2018.
18 hlm.

Kementerian Perindustrian

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2022
Statuta Politeknik STTT Bandung

Statuta Organisasi/Lembaga

Download :
2022pmperin017.pdf

Abstrak

Hasil Pencarian
Menemukan 214 peraturan (dalam 0,026 detik)

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perindustrian ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2022.

Hasil Pencarian Menemukan 214 peraturan (dalam 0,026 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 214 peraturan (dalam 0,026 detik)