Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Lembaga Administrasi Negara

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021
Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil

Kepegawaian, Aparatur Negara pendidikan dan pelatihan

Status Peraturan :

Mengubah :

Peraturan LAN No. 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil

Download :
Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Kabupaten Karanganyar

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 88 Tahun 2019
Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah

Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial, dan Penanggulangan Bencana pendidikan dan pelatihan

Download :
840-841.pdf

Abstrak

bantuan operasional sekolah

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 88, BD.2019/NO.88

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan program pendidikan gratis bagi Sekolah Negeri dan membantu memenuhi Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Swasta/Madrasah, Pemerintah menyalurkan dana Bantuan Operasional Sekolah bagi Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtida’iyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah; bahwa dalam rangka melaksanakan komitmen pemerintah daerah dalam bidang pendidikan dan mendukung Program Sekolah Gratis, maka pemerintah daerah menyediakan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang petunjuk teknis dana bantuan operasional Sekolah Dasar yang tertuang dalam Lampiran.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2019.
34 hlm

Kabupaten Tulang Bawang Barat

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 29 Tahun 2021
Gerakan Literasi Daerah

Pendidikan pendidikan dan pelatihan

Download :
PERBUP NMR 29 THN 2021 TTG GERAKAN LITERASI DAERAH.pdf

Abstrak

pendidikan-membaca-baca tulis

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2021 NOMOR 29

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Gerakan Literasi Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mewujudkan serta membudayakan kesadaran masyarakat agar gemar membaca dan menulis, maka perlu dilakukan upaya koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi; b. bahwa salah satu upaya dalam peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah melalui gerakan literasi, sehingga diperlukan regulasi yang berkesinambungan untuk memberikan landasan dan kepastian hukum pelaksanaan gerakan literasi yang ditetapkan dengan peraturan bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Literasi Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; Undang–Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
Literasi adalah kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya; Gerakan Literasi Daerah yang selanjutnya disingkat GLD adalah sebuah gerakan untuk menyinergikan semua potensi serta memperluas keterlibatan publik dalam menumbuhkan, mengembangkan, dan membudayakan literasi di Kabupaten Tulang Bawang Barat; Gerakan Literasi Sekolah adalah gerakan literasi yang aktivitasnya banyak dilakukan di sekolah dengan melibatkan siswa, pendidik dan tenaga kependidikan, serta orang tua yang dilakukan dengan menampilkan praktik baik tentang literasi dan menjadikannya sebagai kebiasaan serta budaya di lingkungan sekolah yang diintegrasikan dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah sehingga menjadi bagian tidak terpisahkan dari semua rangkaian kegiatan siswa dan pendidik, baik di dalam maupun di luar kelas; Gerakan Literasi Keluarga adalah gerakan literasi pada unit terkecil dalam masyarakat, dalam konteks pendidikan, menjadi lingkungan pembelajaran pertama dan utama bagi anak-anak; Gerakan Literasi Masyarakat adalah gerakan berupa kegiatan-kegiatan literasi yang dilakukan untuk masyarakat tanpa memandang usia yang sejalan dengan Gerakan Literasi Sekolah dan Gerakan Literasi Keluarga untuk menumbuhkan simpul-simpul masyarakat yang mempunyai kemampuan literasi tingkat tinggi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2021.
-
-
24

Provinsi Bengkulu

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 21 Tahun 2021
Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi Di Provinsi Bengkulu

pendidikan dan pelatihan

Download :
Pergub 2021-20 ANTIKORUPSI.pdf

Abstrak

Pendidikan

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 21, Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 No 22

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi Di Provinsi Bengkulu

ABSTRAK:

a. bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa yang mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat serta melemahkan institusi dan nilai-nilai demokrasi, keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan; b. bahwa dengan pendidikan antikorupsi, diharapkan dapat mengajak masyarakat untuk terlibat dalam membangun perilaku dan budaya antikorupsi guna mengoptimalkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi; dan c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di provinsi Bengkulu;
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016
Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi; Kerjasama; Koordinasi; Sosialisasi dan Publikasi; Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; Pendanaan; Penghargaan; Pembinaan dan Pengawasan

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2021.
10 Halaman

Lembaga Administrasi Negara

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2020
Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I

Administrasi dan Tata Usaha Negara pendidikan dan pelatihan

Status Peraturan :

Mengubah :

Peraturan LAN No. 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan
Peraturan LAN No. 6 Tahun 2018 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I

Abstrak

Lembaga Administrasi Negara

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2017
Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, dan/atau Golongan III yang Diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2

Kepegawaian, Aparatur Negara pendidikan dan pelatihan

Status Peraturan :

Mengubah :

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan Ii, Dan/Atau Golongan Iii Yang Diangkat Dari Tenaga Honorer Kategori 1 Dan/Atau Kategori 2

Download :
Peraturan LAN Nomor 16 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Kabupaten Bandung Barat

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 5 Tahun 2014
Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Kabupaten Bandung Barat

pendidikan dan pelatihan

Download :
Perbup No 5 2014 UPT BLK.pdf

Abstrak

Lembaga Administrasi Negara

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019
Pelatihan Kepemimpinan Administrator

Kepegawaian, Aparatur Negara pendidikan dan pelatihan

Status Peraturan :

Mencabut :

Peraturan LAN No. 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan
Peraturan LAN No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III

Download :
Peraturan LAN Nomor 16 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Lembaga Administrasi Negara

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2020
Komunitas Belajar bagi Jabatan Fungsional Widyaiswara

Administrasi dan Tata Usaha Negara pendidikan dan pelatihan

Abstrak

Lembaga Administrasi Negara

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 23 Tahun 2015
Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rincian Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional pada Lembaga Administrasi Negara

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak pendidikan dan pelatihan

Status Peraturan :

Mengubah :

Perka LAN No. 3 Tahun 2016 tentang Rincian Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional pada Lembaga Administrasi Negara
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rincian Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional pada Lembaga Administrasi Negara

Download :
Peraturan LAN Nomor 23 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Lembaga Administrasi Negara

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2019
Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II

Kepegawaian, Aparatur Negara pendidikan dan pelatihan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

Peraturan LAN No. 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan
Peraturan LAN No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II

Download :
Peraturan LAN Nomor 2 Tahun 2019.pdf

Abstrak

PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II

2019

Peraturan Lembaga Administrasi Negara NO. 2, BN. 2019 No. 149, www.peraturan.go.id

Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan pengembangan kompetensi manajerial melalui jalur pelatihan struktural kepemimpinan pratama, perlu diselenggarakan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat II; b. bahwa Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan pengembangan kompetensi manajerial dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II;
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 3. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162); 4. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 14);
Mengatur tentang Ketentuan Umum; Penyelenggaraan PKN Tingkat I; Kepesertaan PKN Tingkat II; Evaluasi dan Pelaporan PKN Tingkat II; Pembinaan Alumni; Pemberhentian Peserta; Pendanaan PKN Tingkat II; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Lembaga Administrasi Negara ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2019.
Mencabut Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1221)
17 halaman

Lembaga Administrasi Negara

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2020
Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas

Administrasi dan Tata Usaha Negara pendidikan dan pelatihan

Status Peraturan :

Mengubah sebagian :

Peraturan LAN No. 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan
Peraturan LAN No. 15 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas

Abstrak

Lembaga Administrasi Negara

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2018
Rincian Anggaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, Dan Tingkat IV, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II, Dan Golongan III, Serta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, Dan/Atau Golongan III yang Diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1, dan/atau Kategori 2

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara pendidikan dan pelatihan

Status Peraturan :

Mencabut :

Peraturan LAN No. 7 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Biaya Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I
Ketentuan mengenai rincian anggaran biaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat I sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rincian Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, Tingkat IV, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II serta Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II dan/atau Golongan III yang Diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2
Perka LAN No. 2 Tahun 2017 tentang Rincian Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, Tingkat IV, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I Dan Golongan II Serta Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, Dan/Atau Golongan III yang Diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 Dan/Atau Kategori 2

Download :
Peraturan LAN Nomor 2 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Kabupaten Bandung

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 42 Tahun 2013
Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di Kabupaten Bandung

Pendidikan pendidikan dan pelatihan

Download :
PERBUP-NO-42-TAHUN-2013.pdf

Abstrak

Kabupaten Sukoharjo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 60 Tahun 2018
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Pendidikan

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Perizinan, Pelayanan Publik pendidikan dan pelatihan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Sukoharjo No. 53 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

Download :
Perbup 60-2018.pdf

Abstrak

TATA-CARA-PELAYANAN-PERIZINAN-BERUSAHA-TERINTEGRASI-SECARA-ELEKTRONIK-BIDANG-PENDIDIKAN

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BD Tahun 2018/ No. 60

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Pendidikan

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, perlu mengatur pelaksanaan terkait pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik bidang pendidikan; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 56 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Izin Pendirian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Swasta perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Pendidikan;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946); 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215 ); 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877); 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956); 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 896); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236); 19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 50);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Perizinan berusaha bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Bupati meliputi: a. izin pendirian satuan Pendidikan Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan b. izin penyelenggaraan Pendidikan Nonformal. Izin pendirian satuan pendidikan formal sebagaimana dimaksud, meliputi: a. Pendidikan Sekolah Dasar Swasta; dan b. Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama Swasta. Izin penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud, meliputi: a. pendidikan anak usia dini nonformal, yaitu kelompok bermain, tempat penitipan anak, dan satuan Pendidikan Anak Usia Dini sejenis; b. satuan pendidikan nonformal, yaitu pusat kegiatan masyarakat, lembaga kursus dan pelatihan serta satuan pendidikan nonformal sejenis.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 56 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 57), dan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Izin Pendirian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Swasta (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 60) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
11 Halaman

Kabupaten Karanganyar

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 19 Tahun 2019
Pedoman Pemberian Bantuan Stimulan bagi Masyarakat dalam Kegiatan Lomba, Pengabdian, Delegasi, Seminar, Forum Ilmiah Daerah, Luar Daerah dan Luar Negeri yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial, dan Penanggulangan Bencana Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi pendidikan dan pelatihan

Download :
1159-1161.pdf

Abstrak

bantuan stimulan masyarakat

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2019/NO.19

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Stimulan bagi Masyarakat dalam Kegiatan Lomba, Pengabdian, Delegasi, Seminar, Forum Ilmiah Daerah, Luar Daerah dan Luar Negeri yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

ABSTRAK:

bahwa partisipasi masyarakat baik secara perseorangan maupun berkelompok dalam mengaktualisasikan kemampuannya perlu didorong dan didukung; bahwa Pemerintah Daerah menghargai aktivitas yang membangun dari penduduk Karanganyar, oleh sebab itu dalam rangka memotivasinya Pemerintah Daerah perlu mendukung dengan memberikan bantuan stimulan bagi perseorangan dan masyarakat yang memiliki kesempatan, mampu dan mau untuk mengaktualisasikan kemampuannya di tingkat regional, Provinsi, Nasional dan internasional; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Stimulan Bagi Masyarakat dalam Kegiatan Lomba, Pengabdian, Delegasi, Seminar, Forum Ilmiah Daerah, Luar Daaerah dan Luar Negeri yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Asas, Maksud, Tujuan dan Sasaran Pemberian Bantuan Stimulan Bab III Jumlah Bantuan Stimulan Bab IV Persyaratan, Tata Cara Pengajuan dan Mekanisme Pencairan Bantuan Stimulan Bab V Larangan dan Sanksi Bab VI Pelaporan dan Pengawasan Bab VII Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2018.
9 hlm

Kota Bengkulu

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 12 Tahun 2021
Implementasi Pendidikan Antikorupsi Bagi Siswa Di Lingkungan Sekolah Dalam Kota Bengkulu

pendidikan dan pelatihan

Abstrak

pendidikan dan pelatihan

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 12, Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 12

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi Bagi Siswa Di Lingkungan Sekolah Dalam Kota Bengkulu

ABSTRAK:

a. bahwa implementasi pendidikan anti korupsi perlu untuk dilaksanakan dan diterapkan pada jenjang pendidikan dasar sebagai upaya menciptakan siswa sekolah menjadi generasi muda yang memiliki pengetahuan, integritas, karakter dan moral anti korupsi sedari usia dini; b. bahwa agar implementasi pendidikan anti korupsi bagi siswa sekolah dapat berjalan optimal, perlu diatur pelaksanaan dan penerapannya mulai dari ruang kelas, sekolah, rumah serta lingkungan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Bagi Siswa di Lingkungan Sekolah dalam Kota Bengkulu;
1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956; 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 19. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2014;dan 20. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2016.
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI; PELAKSANA IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI; KERJA SAMA; MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN; PEMBIAYAAN.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2021.
9 Halaman

Kabupaten Tegal

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 69 Tahun 2017
Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Sanggar Kegiatan Belajar Satuan Pendidikan Nonformal Negeri Kabupaten Tegal

Pendidikan pendidikan dan pelatihan

Download :
17pbkabtegal069.pdf

Abstrak

SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL NEGERI - ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, BD.2017/NO.69

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Sanggar Kegiatan Belajar Satuan Pendidikan Nonformal Negeri Kabupaten Tegal

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Sanggar Kegiatan Belajar Satuan Pendidikan Nonformal Negeri Kabupaten Tegal;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tugas dan fungsi, susunan dan organisasi, pembiayaan, sarana dan prasarana.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2017.
8 hal

Lembaga Administrasi Negara

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2017
Rincian Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, Tingkat IV, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I Dan Golongan II Serta Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, Dan/Atau Golongan III yang Diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 Dan/Atau Kategori 2

Kepegawaian, Aparatur Negara pendidikan dan pelatihan

Status Peraturan :

Mencabut :

Peraturan LAN No. 2 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, Dan Tingkat IV, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II, Dan Golongan III, Serta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, Dan/Atau Golongan III yang Diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1, dan/atau Kategori 2
Perka LAN No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rincian Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, Tingkat IV, Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III, Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II serta Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III yang diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2
Perka LAN No. 2 Tahun 2016 tentang Rincian Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, Tingkat IV, Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III, Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II serta Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III yang Diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2

Download :
Peraturan LAN Nomor 2 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Lembaga Administrasi Negara

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2016
Rincian Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional pada Lembaga Administrasi Negara

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak pendidikan dan pelatihan

Status Peraturan :

Mencabut :

Perka LAN No. 3 Tahun 2017 tentang Rincian Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Dan Fungsional Pada Lembaga Administrasi Negara
Perka LAN No. 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rincian Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional pada Lembaga Administrasi Negara
Perka LAN No. 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rincian Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional pada Lembaga Administrasi Negara

Download :
Peraturan LAN Nomor 3 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Kabupaten Sukoharjo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 51 Tahun 2020
Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Surat Keterangan Penelitian, Izin Praktek Kerja Lapangan dan Izin Kuliah Kerja Nyata

Pendidikan Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman pendidikan dan pelatihan

Status Peraturan :

Mencabut :

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Pra Penelitian, Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 3)

Abstrak

TATA-CARA-DAN-PERSYARATAN-PERMOHONAN-SURAT-KETERANGAN-PENELITIAN-IZIN-PRAKTEK-KERJA-LAPANGAN-DAN-IZIN-KULIAH-KERJA-NYATA

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD 2020/ No. 51

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Surat Keterangan Penelitian, Izin Praktek Kerja Lapangan dan Izin Kuliah Kerja Nyata

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Di Bidang Perizinan dan NonPerizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Pra Penelitian, Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata perlu diganti; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Surat Keterangan Penelitian, Izin Praktek Kerja Lapangan dan Izin Kuliah Kerja Nyata;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 122); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 280); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236); 14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 50) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 83 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 84); 15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 50);
Materi Pokok Perbup ini adalah: (1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi : a. SKP; b. Izin PKL; dan c. Izin KKN. (2) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penelitian yang lokasinya hanya meliputi satu daerah kabupaten. (3) Izin PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. magang; dan b. praktek kerja industri.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Pra Penelitian, Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
18 Halaman

Lembaga Administrasi Negara

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2017
Rincian Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Dan Fungsional Pada Lembaga Administrasi Negara

Kepegawaian, Aparatur Negara PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak pendidikan dan pelatihan

Status Peraturan :

Mencabut :

Perka LAN No. 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rincian Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional pada Lembaga Administrasi Negara
Perka LAN No. 3 Tahun 2016 tentang Rincian Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional pada Lembaga Administrasi Negara

Download :
Peraturan LAN Nomor 3 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Lembaga Administrasi Negara

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 21 Tahun 2017
Petunjuk Teknis Penyetaraan Alumni Pelatihan Reform Leader Academy

Kepegawaian, Aparatur Negara pendidikan dan pelatihan

Download :
Peraturan LAN Nomor 21 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Kabupaten Pati

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 87 Tahun 2020
Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupatan Pati

pendidikan dan pelatihan

Abstrak

penyelenggaraan-pengelolaan-paud

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 87, BD Kabupaten Pati Tahun 2021 No.87

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupatan Pati

ABSTRAK:

a. bahwa guna memberikan jaminan kepada anak usia dini untuk mendapatkan akses layanan pendidikan anak usia dini yang bermutu dan berkualitas sebagai persiapan menempuh pendidikan selanjutnya, perlu adanya pengaturan mengenai pengelolaan pendidikan anak usia dini; b. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran angka romawi I huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan mengenai Pendidikan Anak Usia Dini merupakan kewenangan Daerah.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 20 tahun 2003; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 tahun 2015; PP No 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No 66 Tahun 2010; PP No 2 Tahun 2018; Perpres No 60 Tahun 2013; Permendikbud No 84 Tahun 2014; Permendikbud No 137 Tahun 2014; Permendikbud No 146 Tahun 2014; Permendikbud No 18 tahun 2018; Permendikbud No 25 Tahun 2018; Permendikbud No 32 Tahun 2018; Perda Kab Pati No 12 tahun 2016; perda Kab Pati No 6 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan PAUD di Kabupaten Pati. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah: a. terselenggaranya satuan PAUD yang bermutu sesuai Standar PAUD; b. terlaksananya Pengembangan Anak Usia Dini Holistik- Integratif di setiap satuan PAUD; c. terciptanya satuan PAUD ramah anak; d. terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi di manapun anak berada; e. mengajak masyarakat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan serta memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan PAUD dalam membangun sinergitas antara Satuan Pendidikan, Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah Daerah; dan f. terpenuhinya hak anak dengan prioritas usia 5 (lima) tahun sampai 6 (enam) tahun mendapatkan Pendidikan di Satuan PAUD sebelum memasuki pendidikan selanjutnya. Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi: a. penyelenggaraan PAUD; b. pengelolaan PAUD; c. pendirian dan perizinan PAUD; d. SPM Pendidikan PAUD; e. pelaporan; f. peran serta masyarakat; g. pembinaan dan pengawasan; dan h. pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2020.
19 hlm

Kabupaten Mahakam Ulu

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 22 Tahun 2020
PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA GERBANG CERDAS MAHULU

Pendidikan pendidikan dan pelatihan

Status Peraturan :

Mencabut :

Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018

Download :
Perbub No. 22 Tahun 2020.pdf

Abstrak

PEMBERIAN - BEASISWA

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2020/NO.22

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA GERBANG CERDAS MAHULU

ABSTRAK:

untuk memberikan pedoman dan landasan hukum dalam pemberian beasiswa serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU NO.2 Tahun 2013; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU NO.9 Tahun 2015; PP No.48 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kategori Dan Sasaran, Bentuk Dan Jangka Waktu Pemberian Beasiswa, Persyaratan Penerima, Tim Pengelola Program, Pengelolmn Program, Jadwal, Tata Cara Pendaftaran Dan Mekanisme Seleksi Calon Penerima, Penyawran Dana Beasiswa, Jumlah Pemberian Beasiswa, Kewajiban Penerima Beasiswa, Pembatalan, Penghentian Dan Pengembalian Beasiswa, Monitor1ng Dan Evaluasi, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2020.
Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang Beasiswa Gerbang Cerdas (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2018 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
20 hlm.

Hasil Pencarian
Menemukan 196 peraturan (dalam 0,021 detik)

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2013.

Hasil Pencarian Menemukan 196 peraturan (dalam 0,021 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 196 peraturan (dalam 0,021 detik)