Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 38 Tahun 2012

Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok Perbup ini adalah: Tujuan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan adalah mewujudkan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, bertanggung jawab, sejahtera dan berkeadilan. Ruang lingkup pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan, meliputi: a. Hak-hak pendidik dan tenaga kependidikan: 1. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pant.as dan memadai; 2. Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; 3. Pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; 4. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak at.as hasil kekayaan intelektuaJ; 5. Kesempatan untuk menggunakan sarana prasarana, dan fasilitas pendidik untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. b. Pengangkatan, penempatan dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan. c. Pemberian bantuan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Purworejo

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Purworejo

Tanggal Penetapan

11 November 2012

Tanggal Pengundangan

11 November 2012

Tanggal Berlaku

11 November 2012

Sumber

BD.2012/No.38 Seri E Nomor 34

Subjek

PENDIDIKAN - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Purworejo

Bidang

Halaman ini telah diakses 257 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP 38 TAHUN 2012.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PENGELOLAAN-PENDIDIK-DAN-TENAGA-KEPENDIDIKAN

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2012/No.38 Seri E Nomor 34

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa untuk rnemberikan arahan dan pedoman dalam pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Purworejo, perlu disusun pedoman pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan; b. bahwa sesuai ketentuan daJam Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, ketentuan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan diatur dengan Peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 lentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4586); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor4561); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4941); 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/ Madrasah; 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah; 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan; 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2007 tentang Bantuan Kesejahteraan Bagi Guru yang Bertugas di Daerah Khusus; 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2007 tentang Penyaluran Tunjangan Profesi Bagi Guru; 15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan; 16. Peraturan Menteri Pcndidikan NasionaJ Nomor 41 Tahun 2007 tcntang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tcntang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah; 18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/ Madrasah; 19. Peraturan Mcnteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah; 20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Laboratoriumn Sekolah/Madrasah; 21. Pcraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor; 22. Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Standar Minimal Pendidikan TK/RA, SO/Ml, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SLB, Pendidikan Non Formal, UKS, Kepemudaan, Olah Raga dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah; 23. Pcraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworcjo Tahun 2008 Nomor 4); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor 9);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Tujuan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan adalah mewujudkan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, bertanggung jawab, sejahtera dan berkeadilan. Ruang lingkup pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan, meliputi: a. Hak-hak pendidik dan tenaga kependidikan: 1. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pant.as dan memadai; 2. Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; 3. Pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; 4. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak at.as hasil kekayaan intelektuaJ; 5. Kesempatan untuk menggunakan sarana prasarana, dan fasilitas pendidik untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. b. Pengangkatan, penempatan dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan. c. Pemberian bantuan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2012.
12 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 38 Tahun 2012

Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT