Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Pemerintah Pusat

Diakses 1692 kali

Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2017
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
UU Nomor 16 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 604 kali

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2015
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Tindak Pidana Korupsi Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Mengubah :

UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Download :
UU Nomor 10 Tahun 2015.pdf

Abstrak

KOMISI-PEMBERANTASAN-TINDAK-PIDANA-KORUPSI

2015

Undang-undang (UU) NO. 10, LN.2015/NO.107, TLN NO.5698, LL SETNEG : 3 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang

ABSTRAK:

bahwa terjadinya kekosongan keanggotaan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengganggu kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi,bahwa untuk menjaga keberlangsungan dan kesinambungan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu pengaturan mengenai pengisian keanggotaan sementara Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi,bahwa ketentuan mengenai pengisian keanggotaan sementara Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22 ayat (2) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang mempunyai tugas dan wewenang dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Komisi Pemberantasan Korupsi bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas 5 (lima) orang yang merangkap sebagai anggota yang semuanya adalah pejabat negara.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2015.
3 halaman

Pemerintah Pusat

Diakses 2388 kali

Undang-undang (UU) Nomor 42 Tahun 2014
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Partai Politik dan Pemilu Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Diubah dengan :

UU No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Mengubah :

UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Download :
UU Nomor 42 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 3567 kali

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Diubah dengan :

UU No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
UU No. 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Mencabut :

UU No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Download :
UU Nomor 17 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 2541 kali

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2014
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang

Administrasi dan Tata Usaha Negara Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Mengubah :

UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Download :
UU Nomor 04 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 211 kali

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013
Organisasi Kemasyarakatan

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Mencabut :

UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Download :
UU Nomor 17 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 547 kali

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2013
Lembaga Keuangan Mikro

Perbankan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
UU Nomor 1 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 3633 kali

Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2011
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Kesehatan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Mencabut :

UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Download :
UU 24 Tahun 2011.pdf

Abstrak

2011

Undang-undang (UU) NO. 24, LN.2011/No. 116, TLN No. 5256, LL SETNEG: 10 HLM

Undang-undang (UU) tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

ABSTRAK:

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2011.
Pasal 68 menyatakan : Pada saat berubahnya PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini: a. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 59) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi; dan b. Ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468) dinyatakan tetap berlaku sampai dengan beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan. Pasal 69 menyatakan : Pada saat mulai beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pemerintah Pusat

Diakses 1087 kali

Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2011
Otoritas Jasa Keuangan

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
UU 21 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 538 kali

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2011
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Mengubah :

UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Download :
UU 18 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 1402 kali

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2011
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Diubah dengan :

UU No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang

Mengubah :

UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Download :
UU 8 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 2051 kali

Undang-undang (UU) Nomor 50 Tahun 2009
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Mengubah :

UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Download :
UU Nomor 50 Tahun 2009.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 1113 kali

Undang-undang (UU) Nomor 49 Tahun 2009
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Mengubah :

UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Download :
UU Nomor 49 Tahun 2009.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 1314 kali

Undang-undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009
Kekuasaan Kehakiman

Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Mencabut :

UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Download :
UU Nomor 48 Tahun 2009.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 352 kali

Undang-undang (UU) Nomor 46 Tahun 2009
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
UU Nomor 46 Tahun 2009.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 382 kali

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2009
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Mengubah :

UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

Download :
UU Nomor 7 Tahun 2009.pdf

Abstrak

2009

Undang-undang (UU) NO. 7, LN. 2009/ No. 8 , TLN NO. 4902, LL SETNEG : 4 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang

ABSTRAK:

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2017.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4902) ditetapkan menjadi Undang- Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pemerintah Pusat

Diakses 435 kali

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2009
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Mengubah :

UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Download :
UU Nomor 6 Tahun 2009.pdf

Abstrak

2009

Undang-undang (UU) NO. 6, LN.2009/ No. 7, TLN NO. 4962, LL SETNEG : 4 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang

ABSTRAK:

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2009.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4901) ditetapkan menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pemerintah Pusat

Diakses 2258 kali

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2009
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Mengubah :

UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Download :
UU Nomor 3 Tahun 2009.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 110 kali

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2009
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
UU Nomor 2 Tahun 2009.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 163 kali

Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008
Kementerian Negara

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
UU Nomor 39 Tahun 2008.pdf

Abstrak

KEMENTERIAN NEGARA

2008

Undang-undang (UU) NO. 39, LN.2008/NO.166, TLN NO.4916, LL SETNEG : 12 HLM

Undang-undang (UU) tentang Kementerian Negara

ABSTRAK:

Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu di bidang pemerintahan. Setiap menteri memimpin kementerian negara untuk menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan guna mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 4, Pasal 17, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kementerian berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, yang terdiri atas: a) urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b) urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan c) urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2008.
Telah dilakukan uji materiil oleh MK dengan nomor 78/PUU-IX/2011
Penjelasan : 6 hlm.

Hasil Pencarian - ditemukan 2104 peraturan

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2014.