Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Kabupaten Muna Barat

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 172A Tahun 2015
PERATURAN INTERNAL (HOSPITAL BY LAWS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT

Badan Layanan Umum Kesehatan

Download :
Perbup Muna Barat No.172A Tahun 2015.pdf

Abstrak

PERATURAN INTERNAL - RUMAH SAKIT (HOSPITAL BY LAWS) - RUMAH SAKIT JIWA DAERAH - KABUPATEN MUNA BARAT

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 172A,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERATURAN INTERNAL (HOSPITAL BY LAWS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT

ABSTRAK:

bahwa dengan adanya perubahan paradigma rumah sakit dari lembaga sosial menjadi lembaga sosio-ekonomik, berdampak pada perubahan status rumah sakit yang dapat dijadikan subyek hukum, maka dari itu perlu adanya antisipasi dengan kejelasan tentang peran dan fungsi dari masing-masing pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan rumah sakit; bahwa untuk mengatur hubungan, hak dan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dari pemilik rumah sakit atau yang mewakili, pengelola rumah sakit dan staf medis fungsional maka perlu dibuatkan Peraturan Internal (Hospital Bylaws) Rumah Sakit sebagai acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan rumah sakit;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 772/Menkes/SK/VI/2002; Keputusan Bupati Muna Barat Nomor 79 Tahun 2015; Keputusan Bupati Muna Barat Nomor 112 Tahun 2015
Perbup ini mengatur mengenai Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna Barat, meliputi: Ketentuan Umum; Pemilik; Penyelenggaraan Rumah Sakit; Pembiayaan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2015.
13 Halaman

Kabupaten Kutai Timur

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 33 Tahun 2014
Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Pada RSUD Sangatta Kabupaten Kutai Timur

Badan Layanan Umum Kebijakan Akuntansi

Download :
PERBUP NO 33 TAHUN 2014.pdf

Abstrak

Kota Sukabumi

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 133 Tahun 2019
Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Kota Sukabumi

Badan Layanan Umum Pengadaan Barang/Jasa

Abstrak

Kabupaten Muara Enim

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 19 Tahun 2009
Sistem Remunerasi RSUD Dr. H. Mohamad Rabain yang menerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) secara penuh

Badan Layanan Umum Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Abstrak

remunerasi-sistem

2009

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2009/NO.7 Seri D

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Remunerasi RSUD Dr. H. Mohamad Rabain yang menerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) secara penuh

ABSTRAK:

Dalam rangka meningkatkan kualiras pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah kabupaten dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai dengan Permendagri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah. RSUD Dr. H. Mohamad Rabain telah ditetapkan sebagai SKPD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muara Enim. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar Hukum : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 1992; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; Permendangri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Kepmenkes No. 582/Menkes/SK/VI/1997; Permenkes No. 1151/Menkes/SK/XII/1993; Kepmenkeu No. 10/PMK.02/2006; Kepmenkes No. 361/Menkes/SK/V/2006; Perda No. 8 Tahun 2006; Perda No. 10 Tahun 2008; Perda No. 15 Tahun 2008; Perda No. 24 Tahun 2008; Perbup No. 16 Tahun 2009.
Dalam peraturan ini diatur tentang sistem remunerasi RSUD Dr. H. Mohamad Rabain yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (PPK-BLUD) secara penuh dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai ketentuan umum, sistem remunerasi, sumber dana remunerasi, proporsi pembagian jasa pelayanan, insentif, tata cara pembayaran, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2009.
10 hlm, Lampiran : 4 hlm.

Kabupaten Musi Rawas

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 72 Tahun 2008
Pembentukan Badan Layanan Umum Sistem Penyediaan Air Minum (BLU SPAM) Kabupaten Musi Rawas

Badan Layanan Umum

Download :
Perbup-No.72-Tahun-2008.pdf

Abstrak

Badan-layanan-umum-daerah-pembentukan

2008

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 72, BD.2008/NO.72

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Badan Layanan Umum Sistem Penyediaan Air Minum (BLU SPAM) Kabupaten Musi Rawas

ABSTRAK:

Agar pengelolaan penyediaan air minum dapat tercapai sesuai dengan maksud dan tujuan sistem penyediaan air minum, maka perlu dibentuk BLU Sistem Penyediaan Air Minum. Pembantukan BLU SPAM perlu ditetapkan dengan perbup.
Dasar Hukum : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 16 Tahun 2005; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PermenPU No. 18/PRT/M/2007; Perda No. 2 Tahun 2008.
Dalam Peraturan ini diatur tentang ketentuan umum, pembentukan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, tugas pokok, pengangkatan dalam jabatan, tata kerja, pembiayaan, penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 hlm, Lampiran : 1 hlm

Kota Prabumulih

Nomor 264 Tahun 2009
Penetapan RSUD Kota Prabumulih Sebagai SKPD Kota Prabumulih yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Secara Penuh 02/11/2009 – 14:13

Badan Layanan Umum

Download :
V.2.SK-Walikota-No.264-KPTS-RSUD-2009.pdf

Abstrak

penetapan-rsud

2009

NO. 264, LD.2009/NO.264

tentang Penetapan RSUD Kota Prabumulih Sebagai SKPD Kota Prabumulih yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Secara Penuh 02/11/2009 – 14:13

ABSTRAK:

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu menjadikan RSUD Kota Prabumulih sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan memberikan kewenangan dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan prinsip ekonomis, produktivitas dan penerapan praktek bisnis yang sehat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) serta penetapan RSUD Kota Prabumulih sebagai Badan Pelayanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan hasil penelitian tim penilai RSUD Kota Prabumulih yang dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Hasil Penilaian Tim Penilai RSUD Kota Prabumulih menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Nomor 02/BA/2008.
Dasar hukum dalam keputusan ini adalah UU No. 23 Tahun 1992; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 6 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; ; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permendagri 61 Tahun 2007; Permenkeu No. 08/PMK.02/2006; Permenkeu No. 66/PMK.02/2006; Permenkeu No. 73/PMK.02/2007; Permenkeu No. 109/PMK.025/2007; Permenkeu No. 119/PMK.05/2007; Perda Kota Prabumulih No. 25 Tahun 2003; Perda Kota Prabumulih No. 2 Tahun 2008; Perda Kota Prabumulih No. 1 Tahun 2009; Perwal No. 1 Tahun 2009.
Materi pokok dalam Keputusan Walikota ini mengatur tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Prabumulih yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

CATATAN:

ini mulai berlaku pada tanggal .
4 hlm

Kota Kendari

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2010
Pembentukan Dan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

Badan Layanan Umum Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
Perda Kota Kendari No.05 Tahun 2010 .pdf

Abstrak

Badan Layanan Umum Daerah

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD. 2010/ NO. 5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Dan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

ABSTRAK:

Berdasarkan Pasal 145 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk menyediakan barang dan/atau jasa layanan umum serta mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat ; Dan agar pembentukan BLUD dapat mencapai tujuan dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktifitas serta penerapan praktek bisnis yang sehat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku maka dipandang perlu menetapkan pedoman pembentukan dan pengelolaan keuangan BLUD.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 6 Tahun 1995 ; UU No. 28 Tahun 1999 ; UU No. 17 Tahun 2003 ; UU 1 Tahun 2004 ; UU No. 10 Tahun 2004 ; UU No. 15 Tahun 2004 ; UU No. 15 Tahun 2004 ; UU No. 25 Tahun 2004 ; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 32 Tahun 2004 ; UU No. 33 Tahun 2004 ; PP No. 23 Tahun 2005 ; PP No. 24 Tahun 2005 ; PP No. 58 Tahun 2005 ; PP No. 65 Tahun 2005 ; Pemendagri No. 61 Tahun 2007 ; Pemendagri No. 13 Tahun 2006 ; Perda Kota Kendari No. 12 Tahun 2007 .
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pembentukan Dan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, tujuan dan asas, persyaratan, penempatan dan pencabutan , tata kelola, dewan pengawas , remunerasi, standar pelayanan minimal , tarif layanan , pendapatan dan biaya BLUD , pengelolaan keuangan BLUD, pelaksanaan anggaran, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban , pembinaan dan pengawasan, evaluasi dan penilaian kinerja, ketentuan lain-lain , ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2010.
Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, BLUD yang telah ditetapkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat Tahun Anggaran 2011.
35 Halaman

Kabupaten Muara Enim

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 16 Tahun 2009
Pedoman Pola Tata Kelola RSUD Dr. H. Mohamad Rabain yg menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) secara penuh

Badan Layanan Umum

Abstrak

pola-tata-kelola-badan-layanan-umum-Daerah

2009

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2009/NO.5 SERI D

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pola Tata Kelola RSUD Dr. H. Mohamad Rabain yg menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) secara penuh

ABSTRAK:

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah kabupaten dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan Permendagri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah. RSUD Dr. H. Mohamad Rabain telah ditetapkan sebagai SKPD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD (PPK-BLUD) secara penuh yang ditetapkan dengan keputusan bupati. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar Hukum : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 1992; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permenkes No. 159.b/Menkes/Per/II/1988; Permenkeu No. 10/PMK.02/2002; Permendagri No. 6 Tahun 2007; Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Permenkeu No. 73/PMK.05/2007; Permendagri No. 79 Tahun 2007; Permenkeu No. 76/PMK.05/2008; Kepmenkes No. 1151/Menkes/SK/XII/1993; Kepmenkes No. 772/Menkes/SK/VI/2002; Kepmenkes No. 631/Menkes/SK/IV/2005; Perda No. 8 Tahun 2006; Perda No. 10 Tahun 2008; Perda No. 15 Tahun 2008; Perda No. 38 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang pedoman pola tata kelola RSUD Dr. H. Mohamad Rabain yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (PPK-BLUD) secara penuh dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai ketentuan umum, prinsip pola tata kelola, pola tata kelola korporasi, pembinaan dan pengawasan, evaluasi dan penilaian kinerja, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2009.
29 hlm

Kabupaten Musi Banyuasin

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 33 Tahun 2008
Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dan Pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) BLUD RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin

Badan Layanan Umum Kepegawaian, Aparatur Negara

Abstrak

PENGANGKATAN-PEMINDAHAN- PEMBERHENTIAN-PENGADAAN-PEGAWAI-NON-NEGERI-SIPIL-PNS-BLUD-RSUD-SEKAYU

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 33, LD.2008/NO.33

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dan Pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) BLUD RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin

ABSTRAK:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tanggal 13 Juni 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU, dinyatakan rumah sakit merupakan Satuan Kerja Pemerintah di Bidang Pelayanan Umum dapat menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU, yang mengatur pengelolaan keuangan secara lebih mandiri dan dalam kegiatannya berfungsi sosial, profesional dan etis serta tidak semata-mata mencari keuntungan, namun didasarkan kepada prinsip efisiensi dan produktivitas. Berdasarkan SK Bupati Musi Banyuasin No. 451 Tahun 2008 tentang Penetapan RSUD Sekayu sebagai SKPD Kabupaten Musi Banyuasin yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD secara penuh, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil BLUD RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini, yaitu sebagai berikut: UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 199; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 tahun 2004 sebagaimana tetah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 41 Tahun 2007; Permenkes No. 1199/MENKES/PER/X/2004; Perda Kabupaten Musi Banyuasin No. 2 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil BLUD RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai kedudukan dan status; formasi, penerimaan, dan seleksi; masa percobaan, penugasan, dan pembinaan; pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan pengadaan; masa kerja; batas usia pensiun; hak dan kewajiban; anggaran; karier; waktu kerja, istirahat, dan cuti; pengawasan dan pengendalian; larangan; penyelesaian perselisihan; laporan; sanksi; peraturan pegawai non PNS RSUD Sekayu; serta ketentuan lain-lain.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
12 hlm.

Kabupaten Musi Banyuasin

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 32 Tahun 2008
Pedoman Penetapan Remunerasi RSUD Sekayu yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Badan Layanan Umum

Abstrak

PEDOMAN-PENETAPAN-REMUNERASI-RSUD-SEKAYU-MENERAPKAN-POLA-PENGELOLAAN-KEUANGAN-BADAN-LAYANAN-UMUM

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 32, LD.2008/NO.32

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedoman Penetapan Remunerasi RSUD Sekayu yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

ABSTRAK:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tanggal 13 Juni 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU, dinyatakan rumah sakit merupakan Satuan Kerja Pemerintah di bidang Pelayanan Umum dapat menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU, yang mengatur pengelolaan keuangan secara lebih mandiri dan dalam kegiatannya berfungsi sosial, profesional dan etis serta tidak semata-mata mencari keuntungan, namun didasarkan kepada prinsip efisiensi dan produktivitas; Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin No. 451 Tahun 2008 tentang Penetapan RSUD Sekayu sebagai SKPD Kabupaten Musi Banyuasin yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD secara penuh, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penetapan Remunerasi RSUD Sekayu Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini, yaitu sebagai berikut: UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 199; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 tahun 2004 sebagaimana tetah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permenkes No. 1199/MENKES/PER/X/2004; Permenpan No. PER/02/M.PAN/1/2007; Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep.101/MEN/VI/2004; Perda Kabupaten Musi Banyuasin No. 2 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pedoman Penetapan Remunerasi RSUD Sekayu Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai remunerasinya.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Ketentuan lebih lanjut yang diperiukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini diatur oleh Bupati Musi Banyuasin.
5 hlm.

Kabupaten Bone Bolango

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 17 Tahun 2010
Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila

Badan Layanan Umum

Abstrak

Kabupaten Sambas

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 2008
Bantuan Pendirian Dan Penyelenggaraan Politeknik Terpikat Sambas

Badan Layanan Umum Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pendidikan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Abstrak

Provinsi Kalimantan Barat

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 595 Tahun 2006
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Soedarso

Badan Layanan Umum Kesehatan Pajak dan Retribusi Daerah

Abstrak

Kabupaten Jembrana

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 20 Tahun 2006
Tarif Puskesmas, Puskesmes Rawat Inap, Puskesmas Pembantu Pembina dan Puskesmas Pembantu Tahun 2006

Badan Layanan Umum

Download :
Perbu 20 Tahun 2006 Tarif Puskesmas.pdf

Abstrak

Kabupaten Jembrana

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 26 Tahun 2008
Penetapan Rumah Sakit Umum Kabupaten Jembrana Sebagai Badan Layanan Umum (BLU) Bertahap

Badan Layanan Umum

Download :
Perbu 26 Tahun 2008 RSU Sebagai BLU Bertahap.pdf

Abstrak

Provinsi Sumatera Selatan

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 5 Tahun 2008
Peraturan Internal Rumah Sakit Dr. Ernaldi Bahar (Hospital Of Laws)

Badan Layanan Umum

Download :
PERGUB NO.5 THN 2008.pdf

Abstrak

peraturan-internal-rumah-sakit

2008

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 5, BD.2008/NO.5

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Dr. Ernaldi Bahar (Hospital Of Laws)

ABSTRAK:

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan RS Ernaldi Bahar perlu adanya kejelasan peran dan fungsi dari pemilik, pengelola dan staf medis rumah sakit. Untuk itu perlu menetapkan pergub ini.
Dasar hukum peraturan ini: UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 1992; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 41 Tahun 2007; Keppres No. 40 Tahun 2003; Kepmenkes No. 031/Birhum/1972/ Kepmenkes No. 631/Menkes/SK/IV/2005; Perda No. 9 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 3 Tahun 2006.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, tujuan dan fungsi, visi dan misi rumah sakit, kewenangan dan tanggung jawab pemilik, kewenangan tanggung jawab pengelola, pengawasan terhadap kegiatan rumah sakit, pengangkatan dan pemberhentian kepala RS, organisasi staf medis, hubungan antara pemilik, pengelola dan staf medis, penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2008.
10 hlm

Provinsi Sumatera Selatan

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 54 Tahun 2008
Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan

Badan Layanan Umum Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Mencabut :

tentang
Pergub No. 46 Tahun 2004 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan

Download :
PERGUB NO.54 THN 2008.pdf

Abstrak

uraian-tugas-fungsi-dinas

2008

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 54, BD.2008/NO.24 SERI D

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan

ABSTRAK:

Dengan telah diundangkannya Perda No. 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Daerah Prov. Sumsel, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsi Rumah Sakit Ernaldi Bahar Prov. Sumsel. Untuk itu perlu menetapkan pergub ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Perda No. 9 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, uraian tugas dan fungsi, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2008.
Mencabut Pergub No. 46 Tahun 2004 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan
13 hlm

Kota Palembang

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 17 Tahun 2010
Sistem Remunerasi Jamkesmas dan Jamsoskes Sumsel Semesta Badan Layanan Umum Daerah RSUDP Bari

Badan Layanan Umum Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERWALI Kota Palembang No. 38 Tahun 2010 tentang Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari

Download :
PERWAKO-17-2010.pdf

Abstrak

sistem-remunerasi-jamkesmas-jamsoskes-rumah-sakit-umum-daerah

2010

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 17, LD.2010/NO.17

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem Remunerasi Jamkesmas dan Jamsoskes Sumsel Semesta Badan Layanan Umum Daerah RSUDP Bari

ABSTRAK:

Sebagai upaya peningkatan kinerja dan kesejahteraan pegawai BLUD RSUD Palembang BARI, perlu meninjau kembali dan merubah Keputusan Walikota No. 01.c Tahun 2009 tentang Sistem Remunerasi BLUD RSUD Palembang BARI dan sejalan dengan Kepmenkes No. 316/Menkes/SK/V/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jamkesmas Tahun 2009 serta Keputusan Gubernur Sumsel No. 853/KPTS/DISKES/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jamsoskes Sumsel Semesta Tahun 2009. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 33 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Perda No. 6 Tahun 2008; Perda No. 10 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur mengenai sistem reminerasi jamkesmas dan jammoskes BLUD RSUD Palembang BARI

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2010.
3 hlm

Kota Palembang

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 38 Tahun 2010
Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari

Badan Layanan Umum Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Mencabut :

PERWALI Kota Palembang No. 17 Tahun 2010 tentang Sistem Remunerasi Jamkesmas dan Jamsoskes Sumsel Semesta Badan Layanan Umum Daerah RSUDP Bari

Download :
PERWAKO-38-2010.pdf

Abstrak

sistem-remunerasi-jamkesmas-jamsoskes-rumah-sakit-umum-daerah

2010

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 38, LD.2010/NO.38

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari

ABSTRAK:

Sebagai upaya peningkatan kinerja dan kesejahteraan pegawai BLUD RSUD Palembang BARI, perlu meninjau kembali dan merubah Perwali No. 17 Tahun 2010 tentang Sistem Remunerasi Jamkesmas dan Jamsoskes Semesta BLUD RSUD Palembang BARI dan sejalan dengan Peraturan Bersama Menkes No. 138/Menkes/PB/II/2009vdan Mendagri No. 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. ASKRS dan anggota keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat, dan Rumah Sakit Daerah dan Kepmenkes No. 316/Menkes/SK/V/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jamkesmas Tahun 2009 serta Keputusan Kepmenkes No. HK.03.01/Menkes/146/I/2010 tentang Harga Obat Generik. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Perda No. 6 Tahun 2008; Perda No. 10 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur mengenai sistem reminerasi jamkesmas dan jammoskes BLUD RSUD Palembang BARI

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2010.
Mencabut Perwali No. 17 Tahun 2010 tentang Sistem Remunerasi Jamkesmas dan Jamsoskes Semesta BLUD RSUD Palembang BARI
4 hlm