Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Pemerintah Pusat

Diakses 125 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2015
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Badan Layanan Umum Kesehatan

Download :
PP Nomor 48 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 927 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2012
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Badan Layanan Umum

Status Peraturan :

Mengubah :

PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Download :
PP Nomor 74 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 890 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2005
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Badan Layanan Umum

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PP No. 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Download :
PP NO 23 TH 2005.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 95 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2003
Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik

Badan Layanan Umum BUMN

Download :
PP No.53 TH 2003.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 507 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2001
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

Badan Layanan Umum Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PP NO 58 TH 2001.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 41 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 104 Tahun 1961
Pendirian Badan Pimpinan Umum Pelabuhan

Badan Layanan Umum Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PP No. 53 Tahun 1963 tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Pelabuhan, Badan Pimpinan Umum Maritim dan Badan Pimpinan Umum Pelayaran Niaga, Termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 104, No. 105, dan No. 106 Tahun 1961

Download :
pp no 104 tahun 1961.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 61 kali

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 90 Tahun 2016
Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum

Badan Layanan Umum Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Perpres Nomor 90 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 91 kali

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 14 Tahun 2007
Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

Badan Layanan Umum

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERPRES No. 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur Sidoardjo

Diubah dengan :

PERPRES No. 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
PERPRES No. 37 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
PERPRES No. 68 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
PERPRES No. 40 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
PERPRES No. 48 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

Download :
PERPRES NO 14 TH 2007.pdf

Abstrak

Provinsi Kalimantan Tengah

Diakses 125 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2013
Pengembangan Kreatif Provinsi Kalimantan Tengah

Badan Layanan Umum

Abstrak

PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2013/1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengembangan Kreatif Provinsi Kalimantan Tengah

ABSTRAK:

bahwa Ekonomi Kreatif di Provinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu kegiatan ekonomi memiliki arti penting dan kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat, memajukan pembangunan, mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan sebagai wahana penciptaan lapangan kerja.
Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2012.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II TUJUAN DAN PRINSIP PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF; BAB III SEKTOR INDUSTRI KREATIF; BAB IV PELAKSANAAN DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF; BAB V BENTUK-BENTUK PENGEMBANGAN; BAB VI PERLINDUNGAN EKONOMI KREATIF; BAB VII KEMITRAAN DAN JARINGAN USAHA; BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF; BAB IX KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
22 Halaman

Provinsi Kalimantan Selatan

Diakses 125 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 10 Tahun 2012
Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Badan Layanan Umum

Abstrak

Provinsi Kalimantan Selatan

Diakses 97 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 26 Tahun 2009
Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum

Badan Layanan Umum Kesehatan Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2009.pdf

Abstrak

Provinsi Kalimantan Selatan

Diakses 140 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 23 Tahun 2009
Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum

Badan Layanan Umum Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Download :
Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2009.pdf

Abstrak

Provinsi Kalimantan Timur

Diakses 78 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 2012
Perubahan Kedua atas Peratuaran Daerah Provinsi Kalimantan Tiur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Badan Layanan Umum Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
perda_prov_kaltim_8_2012_perubahan_perdaprov10_2008.PDF

Abstrak

organisasi - rs

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua atas Peratuaran Daerah Provinsi Kalimantan Tiur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur

ABSTRAK:

Dalam rangka peningkatan pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Timur, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap susunan organisasi dan tata kerja tiga (3) Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945; UU No. 25 Tahun 1956; UU No. 23 Tahun 1992; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 44 Tahun 2009; PP No. 9 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PERMENKES No. 1045/Menkes/PER/XI/2006; PERMENDAGRI No. 57 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 61 Tahun 2007; KEPMENKES No. Hk/03.05/III/765/2010; PERDAPROV KALIMANTAN TIMUR No. 5 Tahun 2008; PERDAPROV KALIMANTAN TIMUR No. 10 Tahun 2008; PERDAPROV KALIMANTAN TIMUR No. 6 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 Nomor 06) beserta rinciannya.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur
16 hlm.

Provinsi Kalimantan Timur

Diakses 67 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2010
Pencabutan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 1999 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Menjadi Unit Swadana Daerah.

Badan Layanan Umum Kesehatan Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
PERDA_prov_kaltim_1_2010_PENCABUTAN_PERDA _11_1999.pdf

Abstrak

KESEHATAN

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 Nomor 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 1999 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Menjadi Unit Swadana Daerah.

ABSTRAK:

Untuk mengingat Peraturan Daerah Propinsi Daerah TIngkat I Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 1999 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Pemerintah Propinsi Oaerah Tingkat I Kalimantan Timur Menjadi Unit Swadana Daerah, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 T ahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Peraturan Pelaksanaannya. Maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 1999 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Menjadi Unit Swadana Daerah.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 25 Tahun 1956; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; KEPPRES No. 117/P Tahun 2008; PERMENDAGRI No. 61 Tahun 2007.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pencabutan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 1999 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Menjadi Unit Swadana Daerah beserta rinciannya.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 1999 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Menjadi Unit Swadana Daerah.
3

Provinsi Lampung

Diakses 19 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2016
TARIF PELAYANAN RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Badan Layanan Umum Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
Perda 5_2016 Tarif Pelayanan RSJD Prov Lampung.pdf

Abstrak

Provinsi Gorontalo

Diakses 7 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2013
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Gorontalo

Badan Layanan Umum Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Abstrak

Provinsi Sulawesi Tenggara

Diakses 114 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2011
Pinjaman Daerah

Badan Layanan Umum Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan :

Diubah sebagian dengan :

PERDA Prov. Sulawesi Tenggara No. 3 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2011TENTANG PINJAMAN DAERAH

Download :
Perda Provinsi Sultra No.04 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Pinjaman-Daerah

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD. 2011 /No. 4 , LL 10 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pinjaman Daerah

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan maka melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2011, telah dialokasikan pembiayaan untuk percepatan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Tipe B yang sumbernya berasal dari Pinjaman Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004; PP Nomor 20 Tahun 2004; PP Nomor 54 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 1 Tahun 2008; Perda Nomor 3 Tahun 2007; Perda Nomor 7 Tahun 2008;
Peraturan daerah ini mengatur tentang : 1. Ketentuan umum 2. Jenis dan Penggunaan Pinjaman 3. Jumlah pinjaman jangka waktu dan bunga pinjaman 4. Pencairan pinjaman 5. Pembayaran kewajiban pinjaman 6. Jumlah pembayaran pinjaman 7. Ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2011.
10

Provinsi Sulawesi Tengah

Diakses 110 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2014
Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah

Badan Layanan Umum Kesehatan

Download :
Perda Sulteng 2014_07.pdf

Abstrak

badan layanan umum - rumah sakit umum daerah

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2014/NO.58, TLD NO.44

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah

ABSTRAK:

bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya; bahwa Rumah Sakit Pemerintah Daerah adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan setinggi-tingginya; bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum, diperlukan peraturan yang menjadi dasar pengelolaan rumah sakit daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Layanan Umum Rumah Sakit Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Persyaratan BLU Rumah Sakit Daerah; Pengorganisasian; Pola Tata Kelola, Tugas, dan Pejabat BLU-Rumah Sakit Daerah; Tata Kelola Klinik, Audit, Akreditasi, dan Pengawasan; Dewan Pengawas; Status Kelembagaan; Gaji, Santunan Purnajabatan, Kewajiban, dan Sanksi; Standar Pelayanan Minimal; Tarif Pelayanan; Sumber Pendapatan dan Biaya BLU Rumah Sakit Daerah; Perencanaan dan Penganggaran; Kerjasama; Pengadaan Barang dan Jasa; Pengelolaan Barang dan Penyelesaian Kerugian; Penatausahaan Keuangan; Akuntansi dan Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; dan Evaluasi dan Penilaian Kinerja

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2014.
42 halaman; Penjelasan 11 halaman.

Kabupaten Halmahera Tengah

Diakses 117 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 14 Tahun 2014
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Halmahera Tengah

Administrasi dan Tata Usaha Negara Badan Layanan Umum Pengadaan Barang/Jasa

Download :
PERDA KAB. HALTENG NO. 14 TAHUN 2014.pdf

Abstrak

Pembentukan Organisasi-Tata Kerja-Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah No. 14 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Halmahera Tengah

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka optimalisasi dan efektivitas pelayanan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Halmahera Tengah, perlu dibentuk lembaga Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang bersifat strukturan dan berdiri sendiri dan berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah, Pemerintah wajib mempunyai Unit Layanan Pengadaan (UPT) untuk memberikan pelayanan dan pembinaan di bidanag Barang/ jasa sesuai kebutuhan daerah dalam mengelola pengadaan baranag/jasa maka perlu membentuk Peraturan Daera tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa.
Dasar hukum peraturan daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 6 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 8 Tahun 2013.
Peraturan daerah ini mengatur tentang : a. ketentuan umum; b. pembentukan; c. kedudukan, tugas pokok dan fungsi; d. unsur dan susunan organisasi; e. tugas unsur organisasi; f. kelompok kerja; g. kelompok jabatan fungsional; h. tata kerja; i. tata hubungan kerja; j. kepegawaian; k. pembiayaan; l. ketentuan peralihan; m. ketentuan penutup. Peraturan ini terdiri dari XIII dan 24 Pasal.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
15

Kabupaten Pasaman Barat

Diakses 80 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 2018
Kebijakan Akuntansi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat

Badan Layanan Umum

Download :
Perda Kab. Pasbar Nomor 8 Tahun 2018.pdf

Abstrak

BLUD - RSUD

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, Lembaran Daerah Kab. Pasaman Barat Tahun 2018 No. 8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kebijakan Akuntansi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat

ABSTRAK:

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu adanya pengaturan yang fleksibel dalam mengelola keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat berdasarkan pada prinsip ekonomi, efektif dan efisien, produktifitas, dan penerapan bisnis yang sehat. Untuk mewujudkan maksud tersebut perlu disusun tata kelola keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat
UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 44 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, Permendagri No. 61 Tahun 2007, Permenkes No. 45 Tahun 2013, Kepmenkeu No. 119/PMK/05/2007, Pergub Sumbar Nomor 35 Tahun 2009, Perda Kab. Pasbar No. 4 Tahun 2007, Kab. Pasbar No. 21 Tahun 2016
Kebijakan akuntansi Pola Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat terdiri atas prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan Akuntansi Pola Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat adalah Proses pemilihan metode pelaporan, alternatif, sistem pengukuran dan teknik pengungkapan tertentu diantara semua yang mungkin tersedia untuk pelaporan keuangan oleh Badan Layanan Umum Daerah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2018.

Hasil Pencarian - ditemukan 756 peraturan

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2016.