Hasil Pencarian
Menemukan 591 peraturan (dalam 0,003 detik)
Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2013
Perubahan atas Perda Kabupaten Tapin Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara, Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Partai Politik dan Pemilu
Dicabut dengan :
-
PERDA Kab. Tapin No. 7 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Retribusi Izin Gangguan
-
PERDA Kab. Tapin No. 6 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
- Download :
- 09 TAHUN 2013.pdf
Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 2013
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Partai Politik dan Pemilu Desa
- Download :
- Perda Wakatobi No. 08 Tahun 2013.pdf
Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2013
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
Partai Politik dan Pemilu
Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 19 Tahun 2013
Perubahan Atas Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
Partai Politik dan Pemilu
- Download :
- Perda Bombana No. 19 Tahun 2013.pdf
Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 20 Tahun 2013
Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa
Partai Politik dan Pemilu Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 22 Tahun 2014
Sistem Operasional Prosedur Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan Penyaluran Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
Partai Politik dan Pemilu Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
- Download :
- Perbup Bombana No.22 Tahun 2014.pdf
Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2011
Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng
Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik
Partai Politik dan Pemilu
- Download :
- Perda Nomor 5 Tahun 2011.doc
Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 19 Tahun 2013
Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pembiayaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah ( Pemilukada )
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017
Partai Politik dan Pemilu
Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 19 Tahun 2011
Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati tangerang Nomorn 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penyaluran Dan Penghitungan Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Partai Politik Beserta Pemilu Tahun 2009
Partai Politik dan Pemilu
- Download :
- Perbup-19-2011-Parpol.pdf
Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 34 Tahun 2013
Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Fasilitas Umum Tempat Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2014 di Kabupaten Gunungkidul
Partai Politik dan Pemilu
Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2014
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
Partai Politik dan Pemilu
- Download :
- Perda nomor 5 Tahun 2014.pdf
Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2011
Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Kepada Partai politik
Partai Politik dan Pemilu
Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2013
Pembentukan Dana Cadangan Daerah Untuk Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2015
Partai Politik dan Pemilu Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
- Download :
- Perda no.9 th.2013 ttg Dana Cadangan.pdf
Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2014
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Apbd, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
APBD Partai Politik dan Pemilu Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Dicabut dengan :
-
PERMENDAGRI No. 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
Diubah dengan :
-
PERMENDAGRI No. 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan,
Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan
Bantuan Keuangan Partai Politik
Mencabut :
-
PERMENDAGRI No. 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Apbd,Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
-
PERMENDAGRI No. 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Apbd,Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 26 Tahun 2013
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Apbd,Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
APBD Partai Politik dan Pemilu
Dicabut dengan :
-
PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Apbd, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
Diubah dengan :
-
PERMENDAGRI No. 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi
Mengubah :
-
PERMENDAGRI No. 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Apbd,Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
- Download :
- Permendagri Nomor 26 Tahun 2013.pdf
Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 43 Tahun 2014
PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLIITIK KABUPATEN LAMPUNG BARAT
APBD Partai Politik dan Pemilu Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana Standar/Pedoman
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 83 Tahun 2012
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
Partai Politik dan Pemilu
Diubah dengan :
-
PP No. 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
Mengubah :
-
PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
- Download :
- PP Nomor 83 Tahun 2012.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2013
Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Dan Pegawai Negeri Yang Akan Menjadi Bakal Calon Anggota DPR DPD DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten Kota Serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilu
Partai Politik dan Pemilu
Dicabut dengan :
-
PP No. 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum
Diubah dengan :
-
PP No. 29 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah Dan Pegawai Negeri Yang Akan Menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilu
Mencabut :
-
PP No. 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum
- Download :
- PP Nomor 18 Tahun 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2014
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah Dan Pegawai Negeri Yang Akan Menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Partai Politik dan Pemilu
Dicabut dengan :
-
PP No. 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum
Mengubah :
-
PP No. 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Dan Pegawai Negeri Yang Akan Menjadi Bakal Calon Anggota DPR DPD DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten Kota Serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilu
- Download :
- PP Nomor 29 Tahun 2014.pdf
Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2014
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
Partai Politik dan Pemilu Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Mencabut :
-
PERDA Kota Yogyakarta No. 11 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1953
Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Partai Politik dan Pemilu
Diubah dengan :
-
UU No. 2 Tahun 1956 tentang Pengubahan Undang-Undang Pemilihan Umum (Undang-Undang No. 7 Tahun 1953, Lembaran-Negara No. 29 Tahun 1953)
-
UUDrt No. 18 Tahun 1955 tentang Perubahan Jumlah Anggota Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan Dan Panitia Pemilihan Kabupaten
- Download :
- UU Nomor 7 Tahun 1953.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1954
Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat
Partai Politik dan Pemilu
- Download :
- UU Nomor 6 Tahun 1954.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1954
Penyelenggaraan Undang-Undang Pemilihan Umum
Partai Politik dan Pemilu
Dicabut dengan :
-
UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat
Diubah dengan :
-
PP No. 28 Tahun 1958 tentang Penetapan Waktu untuk Pemilihan Anggota-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ke-II
-
PP No. 19 Tahun 1956 tentang Tambahan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1954 Dengan Pasal 81a
-
PP No. 31 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No. 18 Tahun 1954)
-
PP No. 25 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No. 18 Tahun 1954)
- Download :
- PP No. 009 Tahun 1954.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 1954
Cara Pencalonan Buat Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat/Konstituante oleh Anggota Angkatan Perang dan Pernyataan Non Aktip/Pemberhentian Berdasarkan Penerimaan Keanggotaan/Pencalonan Keanggotaan Tersebut, pun Larangan Mengadakan Kampanye Pemilihan Terhadap Anggota Angkatan Perang
Partai Politik dan Pemilu
Diubah dengan :
-
PP No. 30 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1954 (Lembaran-Negara Tahun 1954 No. 88)
-
PP No. 28 Tahun 1955 tentang Pengubahan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No. 88 Tahun 1954)
- Download :
- PP No. 047 Tahun 1954.pdf
Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 2016
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
Partai Politik dan Pemilu
- Download :
- Perda No. 11 Tahun 2016.pdf.pdf