Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Pemerintah Pusat

Diakses 9214 kali

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2018
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan :

Diubah dengan :

UU No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Mengubah :

UU No. 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Download :
UU Nomor 2 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 17450 kali

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017
Pemilihan Umum

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan :

Mencabut :

UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Abstrak

pemilihan-umum

2017

Undang-undang (UU) NO. 7, LL SETNEG : 317 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pemilihan Umum

ABSTRAK:

bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan hrjuan nasional sebagaimana termaksu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden,dan untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah,sebagai sarana perwujdan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194, bahwadiperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsiitensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien,bahwa pemilihan umum wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujrir,dan adil;
Pasal I ayat (2), pasal S ayat (1), pasal 6, pasal 6A, pasal lg ayat (3), Pasal 19 ayat (1), pasal 20, pasal 22C ayat (1), dan Pasal 228 Undang-Undang Dasar Negara Republii< Indonesia Tahun 1945

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2016.
327 halaman

Pemerintah Pusat

Diakses 6589 kali

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2015
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan :

Diubah dengan :

UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Download :
UU Nomor 2 Tahun 2015.pdf

Abstrak

PEMERINTAHAN-DAERAH

2015

Undang-undang (UU) NO. 2, LN.2015/NO.24, TLN NO.5657, LL SETNEG : 3 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang

ABSTRAK:

bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung maka telah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang berlandaskan kedaulatan rakyat dan demokrasi
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22 ayat (2) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung dan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang berlandaskan kedaulatan rakyat dan demokrasi maka perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai tugas dan wewenang DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2015.
6 halaman

Pemerintah Pusat

Diakses 4983 kali

Undang-undang (UU) Nomor 42 Tahun 2014
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Partai Politik dan Pemilu Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Diubah dengan :

UU No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
UU No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Mengubah :

UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Download :
UU Nomor 42 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 1491 kali

Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2014
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Partai Politik dan Pemilu Pemilihan Umum Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Download :
UU Nomor 22 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 2930 kali

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2012
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Mencabut :

UU No. 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-Undang
UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 2285 kali

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2011
Penyelenggara Pemilihan Umum

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Mencabut :

UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Download :
UU Nomor 15 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 6212 kali

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan :

Mengubah :

UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Download :
UU 2 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 607 kali

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2009
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-Undang

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Mengubah :

UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Download :
UU Nomor 17 Tahun 2009.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 8153 kali

Undang-undang (UU) Nomor 42 Tahun 2008
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Mencabut :

UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Download :
UU 42 Tahun 2008.pdf

Abstrak

PEMILIHAN UMUM - PRESIDEN - WAKIL PRESIDEN

2008

Undang-undang (UU) NO. 42, LN.2008/NO.176, TLN NO.4924, LL SETNEG : 110 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

ABSTRAK:

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sudah tidak sesuai dengan perkembangan demokrasi dan dinamika masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga Undang-Undang tersebut perlu diganti.
Dasar hukum undang-undang ini adalah Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 20, dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Undang-undang ini mengatur mengenai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali yang dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan daerah pemilihan. Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan. Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan dengan keputusan KPU. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2008.
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Telah dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-VII/2009, nomor 99/PUU-VII/2009 dan nomor 102/PUU-VII/2009.
Penjelasan : 42 hlm.

Pemerintah Pusat

Diakses 4752 kali

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2008
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Diubah dengan :

UU No. 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-Undang

Mencabut :

UU No. 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang
UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Download :
UU Nomor 10 Tahun 2008.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 1431 kali

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2008
Partai Politik

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan :

Mencabut :

UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik

Download :
UU Nomor 2 Tahun 2008.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 1752 kali

Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2007
Penyelenggara Pemilihan Umum

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Mencabut :

UU No. 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang

Download :
UU Nomor 22 Tahun 2007.pdf

Abstrak

Pemilihan Umum - Penyelenggara

2007

Undang-undang (UU) NO. 22, LN.2007/NO.59, TLN NO.4721, LL SETNEG : 104 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

ABSTRAK:

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Berdasarkan penyelenggaraan pemilihan umum sebelumnya, diperlukan penyempurnaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggara pemilihan umum.
Dasar hukum UU ini adalah : Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A, Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005.
Dalam UU ini diatur penyelengara pemilu, asas pemilu, dan mekanisme kerja penyelengara pemilu. Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga bagi penyelenggara Pemilu di provinsi yang bersifat khusus atau bersifat istimewa sepanjang tidak diatur lain dalam undang-undang tersendiri.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2007.
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-Undang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan-ketentuan dalam: a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur lembaga penyelenggara dan pengawas Pemilu sepanjang telah diatur dalam Undang-Undang ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
UU ini telah dilakukan uji materiil oleh MK dengan nomor putusan 11/PUU-VIII/2010
Penjelasan : 70 hlm.

Pemerintah Pusat

Diakses 740 kali

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2006
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Mengubah :

UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Download :
UU Nomor 10 Tahun 2006.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 1136 kali

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2004
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Menjadi Undang-Undang

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan :

Mengubah :

UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Download :
UU Nomor 20 Tahun 2004.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 3203 kali

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2003
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Download :
UU Nomor 23 Tahun 2003.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 8408 kali

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2003
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Diubah dengan :

UU No. 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang
UU No. 20 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Menjadi Undang-Undang

Mencabut :

UU No. 4 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum
UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum

Download :
UU Nomor 12 Tahun 2003.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 740 kali

Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 2002
Partai Politik

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Mencabut :

UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik

Download :
UU Nomor 31 Tahun 2002.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 541 kali

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2000
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Mengubah :

UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum

Download :
UU Nomor 4 Tahun 2000.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 1477 kali

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1999
Pencabutan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum

Partai Politik dan Pemilu Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan :

Mencabut :

UU No. 5 Tahun 1985 tentang Referendum

Download :
UU Nomor 6 Tahun 1999.pdf

Abstrak

Hasil Pencarian - ditemukan 547 peraturan

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2012.