Hasil Pencarian
Menemukan 582 peraturan (dalam 0,003 detik)

Filter Pencarian


  Kabupaten Tapin

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2013
Perubahan atas Perda Kabupaten Tapin Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara, Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PERDA Kab. Tapin No. 7 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Retribusi Izin Gangguan
  2. PERDA Kab. Tapin No. 6 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa

  Kabupaten Wakatobi

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 2013
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Partai Politik dan Pemilu Desa

  Kota Gunungsitoli

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2013
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Partai Politik dan Pemilu

  Kabupaten Bombana

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 19 Tahun 2013
Perubahan Atas Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Partai Politik dan Pemilu

  Kabupaten Bone Bolango
  Kabupaten Buleleng

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2011
Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. tentang

  Kota Bontang

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2014
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Partai Politik dan Pemilu

  Kabupaten Mamuju

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2011
Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Kepada Partai politik

Partai Politik dan Pemilu

  Kabupaten Banjar

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2013
Pembentukan Dana Cadangan Daerah Untuk Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2015

Partai Politik dan Pemilu Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

  Kementerian Dalam Negeri

Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2014
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Apbd, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik

APBD Partai Politik dan Pemilu Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PERMENDAGRI No. 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik

Diubah dengan :

  1. PERMENDAGRI No. 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik

Mencabut :

  1. PERMENDAGRI No. 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Apbd,Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
  2. PERMENDAGRI No. 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Apbd,Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik

  Kementerian Dalam Negeri

Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 26 Tahun 2013
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Apbd,Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik

APBD Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Apbd, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik

Diubah dengan :

  1. PERMENDAGRI No. 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi

Mengubah :

  1. PERMENDAGRI No. 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Apbd,Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik

  Kabupaten Lampung Barat
  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 83 Tahun 2012
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PP No. 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Mengubah :

  1. PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2013
Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Dan Pegawai Negeri Yang Akan Menjadi Bakal Calon Anggota DPR DPD DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten Kota Serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilu

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum

Diubah dengan :

  1. PP No. 29 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah Dan Pegawai Negeri Yang Akan Menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilu

Mencabut :

  1. PP No. 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2014
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah Dan Pegawai Negeri Yang Akan Menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilu

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum

Mengubah :

  1. PP No. 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Dan Pegawai Negeri Yang Akan Menjadi Bakal Calon Anggota DPR DPD DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten Kota Serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilu

  Kota Yogyakarta

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2014
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Partai Politik dan Pemilu Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PERDA Kota Yogyakarta No. 11 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1953
Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 2 Tahun 1956 tentang Pengubahan Undang-Undang Pemilihan Umum (Undang-Undang No. 7 Tahun 1953, Lembaran-Negara No. 29 Tahun 1953)
  2. UUDrt No. 18 Tahun 1955 tentang Perubahan Jumlah Anggota Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan Dan Panitia Pemilihan Kabupaten

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1954
Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat

Partai Politik dan Pemilu

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1954
Penyelenggaraan Undang-Undang Pemilihan Umum

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

Diubah dengan :

  1. PP No. 28 Tahun 1958 tentang Penetapan Waktu untuk Pemilihan Anggota-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ke-II
  2. PP No. 19 Tahun 1956 tentang Tambahan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1954 Dengan Pasal 81a
  3. PP No. 31 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No. 18 Tahun 1954)
  4. PP No. 25 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No. 18 Tahun 1954)

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 1954
Cara Pencalonan Buat Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat/Konstituante oleh Anggota Angkatan Perang dan Pernyataan Non Aktip/Pemberhentian Berdasarkan Penerimaan Keanggotaan/Pencalonan Keanggotaan Tersebut, pun Larangan Mengadakan Kampanye Pemilihan Terhadap Anggota Angkatan Perang

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PP No. 30 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1954 (Lembaran-Negara Tahun 1954 No. 88)
  2. PP No. 28 Tahun 1955 tentang Pengubahan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No. 88 Tahun 1954)

  Kabupaten Seram Bagian Timur

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 2016
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Partai Politik dan Pemilu