Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2012
Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung

Perekonomian Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2012
Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei

Perekonomian Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2014
Kawasan Ekonomi Khusus Palu

Perekonomian Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Download :
PP Nomor 31 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 33 Tahun 2010
Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERPRES No. 8 Tahun 2022 tentang Dewan Nasional, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional, Dewan Kawasan, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus

Diubah dengan :

PERPRES No. 150 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus
PERPRES No. 124 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus

Download :
Perpres No.33 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 124 Tahun 2012
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERPRES No. 8 Tahun 2022 tentang Dewan Nasional, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional, Dewan Kawasan, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus

Diubah dengan :

PERPRES No. 150 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus

Mengubah :

PERPRES No. 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus

Download :
Peraturan Presiden No 124 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2022
Kawasan Ekonomi Khusus Sanur

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Perekonomian Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Download :
PP Nomor 41 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Kawasan Ekonomi Khusus - Sanur

2022

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 41, LN.2022/No.211, TLN No.6828, jdih.setneg.go.id: 5 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sanur

ABSTRAK:

Wilayah Sanur sebagai bagian wilayah Kota Denpasar, Provinsi Bali telah memenuhi kriteria dan persyaratan untuk ditetapkan sebagai kawasan ekonomi Khusus, sehingga penetapannya perlu dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 2009.
PP ini mengatur mengenai penetapan Kawasan Ekonomi Khusus Sanur yang memiliki luas 41,26 ha yang terletak dalam wilayah Kecamatan Denpasar Selatan, Kota DEnpasar, Provinsi Bali. Kegiatan usaha di Kawasan Ekonomi Khusus Sanur terdiri atas kesehatan dan pariwisata.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2022.
Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus menetapkan badan usaha pembangun dan pengelola Kawasan Ekonomi Khusus Sanur dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
Lampiran 9 hlm (batang tubuh 5 hlm; penjelasan 3 hlm; dan Lampiran 1 hlm)

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2016
Kawasan Ekonomi Khusus Sorong

Penanaman Modal dan Investasi Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Perekonomian Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Download :
PP Nomor 31 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 6 Tahun 2023
Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Bali

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Download :
Keppres Nomor 6 Tahun 2023.pdf

Abstrak

Dewan Kawasan - Kawasan Ekonomi Khusus - Provinsi Bali - kek

2023

Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 6, jdih.setneg.go.id: 5 hlm.

Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Bali

ABSTRAK:

Dalam rangka menyelenggarakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Sanur dan berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pasal 55 ayat (3) PP Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, serta Pasal 27 ayat (3) Perpres Nomor 8 Tahun 2022 tentang Dewan Nasional, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional, Dewan Kawasan, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus, perlu dibentuk Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Bali dengan Keputusan Presiden.
Dasar hukum Keppres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2009; PP Nomor 40 Tahun 2021; PP Nomor 41 Tahun 2022; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2022.
Keppres ini menetapkan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Bali yang diketuai oleh Gubernur Bali. Dewan Kawasan bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

CATATAN:

Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2023.
Pendanaan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Kawasan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali.
Lampiran file: 5 hlm.

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2014
Kawasan Ekonomi Khusus Morotai

Perekonomian Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Download :
PP Nomor 50 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2020
Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PP No. 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

Mencabut :

PP No. 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas Dan Kemudahan Di Kawasan Ekonomi Khusus

Download :
PP Nomor 12 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 150 Tahun 2014
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERPRES No. 8 Tahun 2022 tentang Dewan Nasional, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional, Dewan Kawasan, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus

Mengubah :

PERPRES No. 124 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus
PERPRES No. 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus

Download :
Perpres Nomor 150 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 84 Tahun 2019
Kawasan Ekonomi Khusus Likupang

Pariwisata dan Kebudayaan Perekonomian Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Download :
PP Nomor 84 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2017
Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perekonomian Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Download :
PP 5 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 100 Tahun 2012
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

Perekonomian Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PP No. 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

Mengubah :

PP No. 2 Tahun 2011 tentang Penyelengaraan Kawasan Ekonomi Khusus

Download :
PP Nomor 100 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2014
Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika

Perekonomian Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Download :
PP Nomor 52 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2020
Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

Perekonomian Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PP No. 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

Mencabut :

PP No. 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
PP No. 2 Tahun 2011 tentang Penyelengaraan Kawasan Ekonomi Khusus

Download :
PP Nomor 1 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2021
Kawasan Ekonomi Khusus Lido

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Perekonomian Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Abstrak

Kawasan Ekonomi Khusus - Lido - KEK

2021

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 69, LN.2021/No.138, TLN No.6687, jdih.setkab.go.id : 5 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kawasan Ekonomi Khusus Lido

ABSTRAK:

Dalam rangka percepatan penciptaan lapangan kerja dan pengembangan wilayah Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah dan ekonomi nasional, perlu dikembangkan kawasan ekonomi khusus. Sebagian wilayah Lido di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat telah memenuhi kriteria dan persyaratan untuk ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 2009.
PP ini mengatur mengenai penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido yang memiliki luas 1.040 hektar yang terletak dalam kawasan Lido Kecamatan Cigombong dan Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Kegiatan usaha di KEK Lido terdiri atas pariwisata dan industri kreatif. Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus menetapkan badan usaha pembangun dan pengelola KEK Lido dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2021.
Penjelasan 3 hlm.

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 67 Tahun 2021
Kawasan Ekonomi Khusus Batam Aero Technic

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Perekonomian Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Status Peraturan :

Mengubah :

PP No. 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
PP No. 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam
PP No. 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam

Download :
PP Nomor 67 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Kawasan Ekonomi Khusus - Batam Aero Technic

2021

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 67, LN.2021/No.133, TLN No.6685, jdih.setkab.go.id : 6 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kawasan Ekonomi Khusus Batam Aero Technic

ABSTRAK:

Dalam rangka percepatan pengembangan wilayah di Pulau Batam untuk mendukung pengembangan ekonomi wilayah dan ekonomi nasional, perlu dikembangkan kawasan ekonomi khusus
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 2009.
PP ini mengatur mengenai penetapan ditetapkan Kawasan Ekonomi Khusus Batam Aero Technic. Kawasan Ekonomi Khusus Batam Aero Technic memiliki luas 30 ha (tiga puluh hektare) yang terletak dalam wilayah Kecamatan Nongsa, Pulau Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan usaha di Kawasan Ekonomi Khusus Batam Aero Technic terdiri atas produksi dan pengolahan; logistik dan distribusi; riset, ekonomi digital, dan pengembangan teknologi; dan/atau ekonomi lain.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2021.
PP ini mengubah PP Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 62 Tahun 2019.

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2022
Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Status Peraturan :

Mencabut :

PP No. 51 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Apiapi

Download :
PP Nomor 2 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Kawasan Ekonomi Khusus - Tanjung Api-Api - Pencabutan

2022

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 2, LN.2022/No.5, TLN No. 6758, jdih.setneg.go.id : 3 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api

ABSTRAK:

Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api yang ditetapkan dengan PP Nomor 51 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api tidak dapat beroperasi sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan herdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu menetapkan PP tentang Pencabutan PP Nomor 51 Tahun 2014.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 2009.
PP ini mengatur mengenai pencabutan PP Nomor 51 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2022.
PP ini mencabut PP Nomor 51 Tahun 2014.

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2023
Kawasan Ekonomi Khusus Kura Kura Bali

Perekonomian Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Download :
PP Nomor 23 Tahun 2023.pdf

Abstrak

Kawasan Ekonomi Khusus - Kura Kura Bali - kek

2023

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 23, LN.2023/No.49, TLN No.6862, jdih.setneg.go.id: 6 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kawasan Ekonomi Khusus Kura Kura Bali

ABSTRAK:

Dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi wilayah dan ekonomi nasional dan percepatan penciptaan lapangan kerja dan Pengembangan wilayah Kota Denpasar, Provinsi Bali, perlu dikembangkan kawasan ekonomi khusus. Wilayah Serangan sebagai bagian wilayah Kota Denpasar, Provinsi Bali telah memenuhi kriteria dan persyaratan untuk ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus.
Dasar hukum Peraturan Pemerintah ini adalah UUD 1945 Pasal 5 ayat (2); UU Nomor 39 Tahun 2009; dan UU Nomor 6 Tahun 2023.
PP ini mengatur mengenai penetapan Kawasan Ekonomi Khusus Kura Kura Bali yang miliki luas 498 ha yang terletak di dalam wilayah Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Kegiatan usaha di Kawasan Ekonomi Khusus Kura Kura Bali terdiri atas kegiatan pariwisata dan industri kreatif. Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus menetapkan badan usaha pembangun dan pengelola Kawasan Ekonomi Khusus Kura Kura Bali dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku. Badan usaha tersebut bertanggung jawab atas pembiayaan pembangunan dan pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Kura Kura Bali serta melakukan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Kura Kura Bali sampai dengan siap beroperasi paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2023.
Lampiran file: 11 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 6, penjelasan hlm 7 sd 9, lampiran hlm 10)

Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 8 Tahun 2022
Dewan Nasional, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional, Dewan Kawasan, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Perekonomian Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Status Peraturan :

Mencabut :

PERPRES No. 150 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus
PERPRES No. 124 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus
PERPRES No. 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus

Download :
Perpres Nomor 8 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Dewan Nasional - Sekretariat Jenderal Dewan Nasional - Dewan Kawasan - Administrator Kawasan Ekonomi Khusus

2022

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 8, LN.2022/No.16, jdih.setneg.go.id : 22 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Dewan Nasional, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional, Dewan Kawasan, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 PP Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), perlu menetapkan Perpres tentang Dewan Nasional, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional, Dewan Kawasan, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan PP Nomor 40 Tahun 2021.
Perpres ini mengatur mengenai pembentukan kelembagaan KEK untuk menyelenggarakan pengembangan KEK yang terdiri atas Dewan Nasional, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional, Dewan Kawasan, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus. Dewan Nasional merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung Presiden. Dan untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Nasional dibentuk Sekretariat Jenderal Dewan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Nasional.

CATATAN:

Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2022.
Dewan Kawasan dapat dibentuk sesuai kebutuhan di tingkat provinsi yang di wilayahnya terdapat KEK. Dalam hal lokasi KEK berada pada lintas provinsi, dapat dibentuk 1 (satu) Dewan Kawasan dengan melibatkan provinsi yang bersangkutan. Sedangkan Administrator KEK dibentuk oleh Dewan Nasional. Administrator KEK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Nasional melalui Sekretaris Jenderal Dewan Nasional.
Perpres ini mencabut Perpres Nomor 33 Tahun 2010 beserta perubahannya.

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2011
Penyelengaraan Kawasan Ekonomi Khusus

Perekonomian Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PP No. 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

Diubah dengan :

PP No. 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

Download :
PP No.2 TH 2011.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2014
Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Apiapi

Perekonomian Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PP No. 2 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api

Download :
PP Nomor 51 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2015
Fasilitas Dan Kemudahan Di Kawasan Ekonomi Khusus

Perekonomian Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PP No. 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus

Download :
PP Nomor 96 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Kementerian Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2023
Kegiatan Usaha Klinik Di Kawasan Ekonomi Khusus

Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Download :
Permenkes No 18 Th 2023.pdf

Abstrak

kek-klinik

2023

Peraturan Menteri Kesehatan NO. 18, BN.2023 (327)/ 19 hlm

Peraturan Menteri Kesehatan tentang Kegiatan Usaha Klinik Di Kawasan Ekonomi Khusus

ABSTRAK:

a. bahwa untuk menunjang percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional, serta peningkatan investasi bidang kesehatan di dalam negeri, perlu diselenggarakan pelayanan kesehatan pada klinik di kawasan ekonomi khusus; b. bahwa untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam menerima pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kesehatan dengan standar pelayanan internasional yang diberikan oleh klinik di luar negeri, perlu diselenggarakan kegiatan usaha klinik di kawasan ekonomi khusus; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Kegiatan Usaha Klinik di Kawasan Ekonomi Khusus;
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021,Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022
Peraturan Menteri ini mengatur tentang ketentuan umum, penyelenggaraan, pencatatan dan pelaporan, pembiayaan pelayanan, pembinaan dan pengawasan dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2023.
19 hlm

Hasil Pencarian
Menemukan 34 peraturan (dalam 0,032 detik)

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2010.

Hasil Pencarian Menemukan 34 peraturan (dalam 0,032 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 34 peraturan (dalam 0,032 detik)