Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Kabupaten Semarang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 10 Tahun 2022
Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu

Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik Perpajakan Standar/Pedoman

Download :
Perbup Semarang No 10 Tahun 2022.pdf

Abstrak

tata cara-konfirmasi-status wajib pajak-layanan publik

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD Kabupaten Semarang Tahun 2022/ No. 10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu

ABSTRAK:

a. bahwa perlu adanya landasan hukum yang mengatur pemenuhan kewajiban perpajakan sebelum diberikan pelayanan publik tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan pada layanan publik tertentu, perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam pelayanan publik tertentu.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 67 Tahun 1958; UU No 17 Tahun 2003; UU No 28 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020; PP No 16 Tahun 1976; PP No 69 Tahun 1992; PP No 31 Tahun 2012; PP No 55 Tahun 2016; PP No 5 Tahun 2021; Permendagri No 112 Tahun 2016; PMK Nomor 228/PMK.03/2017; Perda Kab Semarang No 10 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. jenis Layanan Publik Tertentu yang diberikan KSWP dan KSWPD; b. tata cara pelaksanaan KSWP dan KSWPD; dan c. pembinaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2022.
12 hlm

Kabupaten Temanggung

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 5 Tahun 2022
Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 113 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa

Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Mengubah :

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 113 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa

Abstrak

kepala desa

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2022/NO.5

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 113 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa

ABSTRAK:

bahwa hak konstitusi Warga Negara Indonesia telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam Pasal 27 ayat (1); bahwa Peraturan Bupati Temanggung Nomor 113 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa belum sepenuhnya menjabarkan tentang hak konstitusi setiap Warga Negara Indonesia baik sebagai pemilih atau yang dipilih dalam kontestasi pemilihan kepala desa sehingga perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 113 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 113 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 29, perubahan Pasal 30, perubahan Pasal 55.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2022.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 113 Tahun 2021 diubah.
5 hlm

Kabupaten Pekalongan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 8 Tahun 2022
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan

Struktur Organisasi

Download :
PB2022-8.pdf

Abstrak

STRUKTUR-ORGANISASI-PUPR

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2022/No.8

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Pekalongan, perlu dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan; b. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah sudah tidak sesuai, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2022.
35 hlm

Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 53 Tahun 2022
Dewan Sumber Daya Air Nasional

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Sumber Daya Alam

Status Peraturan :

Mencabut :

PERPRES No. 10 Tahun 2017 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional

Download :
Perpres Nomor 53 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Dewan - Sumber Daya Air - Nasional

2022

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 53, LN.2022/No. 88, jdih.setneg.go.id: 16 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (4) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air perlu menetapkan Perpres tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 17 Tahun 2019.
Perpres ini mengatur mengenai: 1) pembentukan, kedudukan, tugas, dan fungsi; 2) susunan organisasi; 3) pemilihan jabatan, pengangkatan, dan pemberhentian; 4) tata kerja; dan 5) pendanaan Dewan Sumber Daya Air Nasional (Dewan SDA Nasional). Dewan SDA Nasional merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia. Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan SDA Nasional dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air.

CATATAN:

Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2022.
Perpres ini mencabut Perpres Nomor 10 Tahun 2017.

Kabupaten Banyumas

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2022
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang

Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan :

Mengubah sebagian :

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang

Download :
jdih_230522033417628b4709acb79.pdf

Abstrak

tarif-pelayanan-rsud

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2022/No.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang

ABSTRAK:

a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sehingga Pemerintah Daerah perlu mengupayakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang lebih optimal dan berkelanjutan; b. bahwa untuk mengupayakan pelayanan kesehatan yang lebih optimal dan berkelanjutan, dibutuhkan peningkatan sarana dan prasarana yang cukup memadai serta peningkatan layanan penanganan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal dan kebutuhan masyarakat di daerah; c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang belum menampung perkembangan kebutuhan masyarakat dan sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian di daerah, sehingga perlu diubah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2013.
Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang yaitu tentang ketentuan umum, tarif dan ketentuan pidana

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2022.
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang
31 hlm

Kabupaten Banjar

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 9 Tahun 2022
Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Martapura Tahun 2022-2042.

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Download :
peraturan bupati banjar no 09-2022 .pdf

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD.2022/NO.9

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Martapura Tahun 2022-2042.

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2041, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Martapura Tahun 2022-2042.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; . Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021; 8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Martapura Tahun 2022-2042, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Wilayah Perencanaan; Rencana Struktur Ruang; Rencana Pola Ruang; Ketentuan Pemanfaatan Ruang; Peraturan Zonasi; Kelembagaan; Sanksi Administratif; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2022.
93 Halaman

Kabupaten Bandung

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 9 Tahun 2022
Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Download :
Perbup No_9_Tahun_2022.pdf

Abstrak

Struktur Organisasi-Kepegawaian, Aparatur Negara

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD 2022/No.9

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah ditetapkan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung; Dan bahwa bahwa berdasarkan ketentuan ayat (3) Pasal 28 Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri; Sehingga berdasarkan pertimbangan sebagaimana perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pedoman tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Bupati Bandung Nomor 152 Tahun 2021, Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2022.
Ketentuan Umum, Tugas Pokok, Fungsi Dan Sub Tugas, Tata Kerja, Kepegawaian, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2022.
38 halaman

Kabupaten Banjarnegara

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 6 Tahun 2022
Roadmap Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022-2026

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
bd6roadmapsisteminovasidaerah2022-2026.pdf

Abstrak

ROADMAP SISTEM INOVASI DAERAH KAB. BANJARNEGARA TAHUN 2022-2026

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2022/NO.6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Roadmap Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022-2026

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanal<an ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Roadmap Sistem Inovasi Daeral Kabupaten Banjarnegara tahun 2022-20261
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Talun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022; Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi darl Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 Nomor 36 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016
Peraturan tersebut mengatur mengenai Roadmap Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022-2026

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2022.
24

Kabupaten Maluku Barat Daya

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 31 Tahun 2022
Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Struktur Organisasi

Download :
26. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH.pdf

Abstrak

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH - sotk

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2022/NO. 31, TBD.2022, LL SETDA KAB. MBD : 7 HAL

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

ABSTRAK:

Bahwa untuk mewujudkan birokrasi yang lebih dinamis, profesional, efektif dan efisien dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, perlu melakukan penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya. Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, perlu menyusun Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.
Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Maluku Barat Daya Nomor 9 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2022.
Dengan diberlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2016 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran 1 Hal

Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 121/PMK.02/2022 Tahun 2022
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Layanan Sertifikasi Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi dan Uang Kuliah Tunggal Program Studi Diploma Tiga Pengawasan Epidemiologi Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Download :
121_PMK.02_2022.pdf

Abstrak

Kabupaten Kuantan Singingi

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 9 Tahun 2022
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuantan Singingi

Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik Struktur Organisasi

Download :
Perbup_Nomor_09_Tahun_2022_-_DPMPTSP.pdf

Abstrak

susunan-organisasi-dinas-penanaman-modal

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD.2022/No.9

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuantan Singingi

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuantan Singingi
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2021
Terdiri dari 10 (sepuluh) Bab dan 20 Pasal yang mengatur tentang: Ketentuan umum, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan, Pembiayaan, Ketentuan Tambahan, dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2022.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 Nomor 82) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran: 12 Hlm

Kabupaten Polewali Mandar

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 13 Tahun 2022
TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022

APBD

Download :
PERBUP 13 THR DAN GAJI 13 2022 terbaru - Edit_signed.pdf.pdf

Abstrak

APBD-yang-bersumber-dar-tunjangan-hari-dan-gaji-ketigbelas-teknis-pemberian

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD. 2022/NO. 13

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;UU No. 26 Tahun 2004;UU No. 23 Tahun 2014;PP No. 74 Tahun 2005;PP No. 12 Tahun 2019;PP No. 16 Tahun 2022;Permendagri No. 80 Tahun 2015;Permendagri No. 77 Tahun 2020;Perbub No. 2 Tahun 2020;
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada PNS dalamhal : a. sedang cuti di luar tanggungan negara; dan b. sedang ditugaskan di luar Instansi Pemerintah Daerah baik di dalam Negeri maupun di Luar Negeri yang gajinya dibayar oleh Instansi tempat penugasan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2022.
6 hlm

Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2022
Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Perkebunrayaan

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
Perpres Nomor 12 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Tunjangan - Jabatan Fungsional - Teknisi Perkebunrayaan

2022

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 12, LN.2022/No.22, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Perkebunrayaan

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Teknisi Perkebunrayaan, perlu diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Perkebunrayaan yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaan.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 7 Tahun 1977; PP Nomor 11 Tahun 2017; dan Keppres Nomor 87 Tahun 1999.
Perpres ini mengatur mengenai tunjangan jabatan yang diberikan setiap bulannya kepada PNS yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Teknisi Perkebunrayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian Tunjangan Teknisi Perkebunrayaan bagi PNS yang bekerja pada instansi pusat bersumber dari APBN, dan PNS yang bekerja pada instansi daerah bersumber dari APBD.

CATATAN:

Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2022.
Lampiran: 1 hlm.

Provinsi Nusa Tenggara Barat

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 5 Tahun 2022
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 49 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN BEASISWA

Pendidikan

Abstrak

pemberian-beasiswa

2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 5, jdih.ntbprov.go.id

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 49 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN BEASISWA

ABSTRAK:

Pemberian Beasiswa kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pemberian Beasiswa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pemberian Beasiswa, perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali. Penyesuaian dan penataan kembali dimaksud terkait dengan perubahan pengelola program Beasiswa yang semula dikelola oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2020, Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2021
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pemberian Beasiswa (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pemberian Beasiswa (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 1) diubah. Beasiswa adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada masyarakat/mahasiswa berupa biaya penyelenggaraan pendidikan pada waktu yang ditentukan dengan persyaratan khusus yang ditentukan. Badan Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut BRIDA adalah Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Beasiswa Umum adalah beasiswa yang diberikan kepada masyarakat yang berprestasi akademik dan/atau non akademik berdasarkan hasil seleksi untuk mengikuti pendidikan tinggi di luar negeri. Beasiswa Khusus adalah Beasiswa yang diberikan kepada masyarakat/mahasiswa yang mengikuti pendidikan tinggi pada Bidang Prioritas. Prestasi akademik berupa nilai raport, nilai USBN, nilai UN dan/atau nilai ujian kelulusan lainnya pada jenjang SLTA, atau Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) pada jenjang Perguruan Tinggi, dan/atau nilai ujian kelulusan lainnya. Prestasi non akademik meliputi: a. prestasi pada kejuaraan/lomba/turnamen/kompetisi/seleksi yang diselenggarakan lembaga resmi seperti lembaga pemerintah/organisasi yang memiliki legalitas dari pemerintah/induk organisasi ditandai dengan piagam/ sertifikat; b. prestasi dalam mendukung pembangunan daerah yang ditandai dengan surat pernyataan dari lembaga pemerintah setempat; atau c. prestasi dalam bentuk inovasi berupa karya intelektual atau teknologi tepat guna yang bermanfaat bagi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Beasiswa Khusus terbagi dalam dua kategori beasiswa, yaitu: a. Beasiswa Miskin Berprestasi NTB (BMB NTB); dan b. Beasiswa Stimulan (BS). Beasiswa Miskin Berprestasi NTB (BMB NTB) merupakan beasiswa yang diberikan kepada masyarakat miskin dan berprestasi melalui hasil seleksi untuk mengikuti pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di NTB pada Bidang Prioritas, sedangkan Beasiswa Stimulan (BS) merupakan beasiswa yang bersifat sementara yang diberikan kepada masyarakat dan/atau mahasiswa asal NTB yang mengikuti pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi di dalam negeri pada Bidang Prioritas

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2022.
-
Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Pasal 7 ayat (2), Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 11 ayat (2), dan Pasal 14A ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan
8

Provinsi Jawa Barat

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 1 Tahun 2022
Pengembangan Ekonomi Dan Keuangan Syariah

Perekonomian

Download :
2022pg0032001.pdf

Abstrak

PEREKONOMIan

2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 1, BD 2022/1

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pengembangan Ekonomi Dan Keuangan Syariah

ABSTRAK:

Bahwa Dalam Rangka Optimalisasi Potensi Ekonomi Dan Keuangan Syariah Untuk Memperkuat Ketahanan Ekonomi umat, Memajukan Pembangunan, Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi, Menciptakan Lapangan Kerja Dan Daya Saing, Perlu Dilakukan Upaya Percepatan, Perluasan, Dan Pengembangan Ekonomi Dan Keuangan Syariah Di Berbagai Sektor; dan bahwa Pengembangan Ekonomi Dan Keuangan Syariah Di Jawa Barat Perlu Sinergi Dan Sinkronisasi Program Kegiatan Antarsektor Dan Antarpemangku Kepentingan sehingga perlu Menetapkan Peraturan Gubernur Tentang Pengembangan Ekonomi Dan Keuangan Syariah;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ,Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020,Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999,Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008,Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ,Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999,Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019,Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019,Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2015 ,Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2019;
Ketentuan Umum, Percepatan Regulasi, Perencanaan dan Pendataan, Pengembangan Industri Halal,Kewirausahaan Ekonomi Syariah,Keuangan Syariah, Infratuktur Pendukung, Kelembagaan, Promosi Produk Ekonomi Syariah, Kemitraan, Insentif, Pemantauan dan Evaluasi, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
36 halaman

Kabupaten Kendal

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 31 Tahun 2022
Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 59 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal

Desa Struktur Organisasi Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah Standar/Pedoman

Status Peraturan :

Mengubah :

PERBUP Kab. Kendal No. 59 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal

Download :
PERBUP_2022_031.pdf

Abstrak

perubahan-perbup-peraturan pelaksanaan-pemilihan-kades

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD Tahun 2022/ No. 31

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 59 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Kendal, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 59 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 Tahun 1965; UU No 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No 11 Tahun 2020; PP No 32 Tahun 1950; PP No 16 Tahun 1976; PP No 32 Tahun 1950; PP No 16 Tahun 1976; PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No 11 Tahun 2019; Permendagri No 112 Tahun 2014; Perda Kab Kendal No 5 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Kendal No 18 Tahun 2018; Perbup Kendal No 59 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Kendal No 18 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan atas Perbup No 59 Tahun 2019

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2022.
Ketentuan ayat (3) Pasal 3 diubah, Ketentuan Pasal 4 diubah, Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 17 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), Ketentuan Pasal 35 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4),Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 39 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), Diantara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) Pasal,Ketentuan ayat (4) Pasal 68 diubah,Ketentuan Pasal 69 diubah,Diantara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 69A.
10 hlm

Kabupaten Pesawaran

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 5 Tahun 2022
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesawaran

Struktur Organisasi

Abstrak

STRUKTUR ORGANISASI

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, Berita Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesawaran

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja; bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran ditetapkan oleh Bupati
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung; Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Peraturan ini memuat tentang (a) ketentuan umum (b) kedudukan tugas dan fungsi (c) organisasi (d) koordinasi, komando dan pengendalian (e) kelompok jabatan fungsional (f) tata kerja (g) ketentuan lain-lain (h) ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesawaran
25

Kabupaten Maluku Barat Daya

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 20 Tahun 2022
Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Barat Daya.

Kesehatan Struktur Organisasi

Download :
15. DINAS KESEHATAN.pdf

Abstrak

DINAS KESEHATAN - sotk

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2022/NO.20, TBD.2022, LL SETDA KAB. MBD : 8 HAL

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Barat Daya.

ABSTRAK:

Bahwa untuk mewujudkan birokrasi yang lebih dinamis, profesional, efektif dan efisien dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, perlu melakukan penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya. Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, perlu menyusun Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Barat Daya.
Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Maluku Barat Daya Nomor 9 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Barat Daya.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2022.
Dengan diberlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 19 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2016 Nomor 19) dan Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 19 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2019 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran 1 Hal

Badan Pengawas Obat dan Makanan

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2022
Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Menu Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2022

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
Peraturan BPOM Nomor 7 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Kota Semarang

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2022
Keamanan Pangan

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
perda2_2022(ketik).pdf

Abstrak

keamanan pangan

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2022/NOMOR.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Keamanan Pangan

ABSTRAK:

bahwa Pemerintah Kota Semarang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjamin keamanan pangan karena pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan merupakan bagian dari hak asasi manusia serta untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan sumber daya manusia yang berkualitas; bahwa Pemerintah Kota Semarang menghadapi tantangan dan permasalahan keamanan pangan yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia yang dapat terjadi melalui proses kontaminasi, penambahan zat aditif, secara alami sudah terdapat di dalam bahan pangan, dan pemalsuan pangan sehingga perlu adanya upaya penjaminan mutu dan keamanan pangan dengan penerapan praktek-praktek yang baik dalam bidang pangan serta peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan pangan; bahwa Pemerintah Kota Semarang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pembinaan, pengawasan dan penindakan sertafasilitasi pengembangan usaha pangan untuk memenuhi persyaratan keamanan pangan dan mutu pangan terhadap petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha pangan di bidang pangan segar dan pangan industri rumah tangga sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Keamanan Pangan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Bab III Jenis Pangan dan Tempat Usaja Pangan Bab IV Penyelenggaraan Keamanan Pangan Bab V Perizinan Berusaha dalam Keamanan Pangan Bab VI Label dan Iklan Pangan Bab VII KLB dan Kedaruratan Keamanan Pangan Bab VIII Sistem dan Informasi Keamanan Pangan Bab IX Pembinaan, Pengawasan dan Fasilitasi Bab X Hak dan Kewajiban Masyarakat Bab XI Peran Serta Masyarakat Bab XII Kerjasama Pemerintah Daerah Bab XIII Penyelesaian Sengketa Bab XIV Ketentuan Penyidikan Bab XV Ketentuan Lain-Lain Bab XVI Ketentuan Peralihan Bab XVII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2022.
48 hlm

Kabupaten Polewali Mandar

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 18 Tahun 2022
PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN DAN INVESTIGASI BAGI APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN

Pengaduan Internal

Download :
PERBUP 18 INVESTIGASI_signed.pdf.pdf

Abstrak

pedoman-penangan-pengaduan-dan-investigasi-bagi-aparat-pengawasan-intern-pemerintah-di-lingkungan-inspektorat-kabupaten

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD. 2022/NO. 18

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN DAN INVESTIGASI BAGI APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota; b. bahwa untuk menunjang tugas pelaporan dan investigasi serta dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efesien dan efektif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, perlu adanya Pedoman Pelaporan dan Investigasi bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaporan dan Investigasi Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Di Lingkungan Inspektorat Kabupaten;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;UU No. 29 Tahun 1959;UU No. 31 Tahun 1999;UU No. 17 Tahun 2003;UU No. 1 Tahun 2004;UU No. 26 Tahun 2004;UU No. 15 Tahun 2006;UU No. 25 tahun 2009;UU No. 12 Tahun 2011;UU No. 5 Tahun 2014;UU no. 23 Tahun 2014;PP No. 74 Tahun 2005;PP No. 60 Tahun 2008;PP No. 12 Tahun 2019;Perpres No. 16 Tahun 2018;Permendagri No. 23 Tahun 2007;Permendagri No. 64 Tahun 2008;Permenpan RB No. 53 Tahun 2014;Permendagri No. 80 Tahun 2015;Permendagri No. 77 Tahun 2020;Perda No. 1 Tahun 2018;
(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penanganan pelaporan dan investigasi atas dugaan tindak pidana korupsi dan pelanggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. (2) Pedoman Penugasan lnvestigasi yang selanjutnya disebut dengan PPI adalah norma yang menjadi pedoman bagi segenap Auditor Inspektorat Kabupaten Polewali Mandardalam merencanakan, melaksanakan, melaporkan, mengendalikan dan memantau tindak lanjut penugasan bidang investigasi, dengan tujuan tercapainya produk investigasi yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders)

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2022.
12 hlm

Kementerian Perindustrian

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11 Tahun 2022
Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Ampul Gelas/Kaca dan Vial Gelas/Kaca untuk Obat Suntik Secara Wajib

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi Perindustrian

Download :
2022pmperin0111.pdf

Abstrak

Kabupaten Bengkulu Utara

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 1 Tahun 2022
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERl SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

APBD Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
Perbup_no_1th_20221.pdf

Abstrak

APBD - Tunjangan

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BERITA DAERAH NO. 1 TAHUN 2022

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERl SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4 700 Tahun 2020 ten tang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (3} Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur , Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2022;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57} tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 9. Pera.turan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata. Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119); 10. Pera.turan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 201 7 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 12. Pera.turan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340}; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dae:rah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 17. Peraturan Daerah Ka bu paten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lernbaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 3); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 Nomor 6); 19. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2019 ten tang Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pernerintah Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019 Nomor 4); 20. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 Nomor 48);
RUANG LINGKUP PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI; INSTRUMEN DAN MEKANISME PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEG AW AI ; Aspek Produktivitas Kerja ; HARI KERJA, JAM KERJA DAN PENGELOLAAN DATA; PENGINPUTAN BAHAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
39

Kota Pekalongan

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 2A Tahun 2022
Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2022

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Mencabut :

PERWALI Kota Pekalongan No. 63A Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2021

Download :
2022perwal3375002A.pdf

Abstrak

tambahan penghasilan

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 2A, BD.2022/NO.2A

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2022

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan dengan berpedoman pada ketentuan pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; bahwa memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022, besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada ASN memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2022;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud dan Tujuan Bab III Prinsip Pemberian Tambahan Penghasilan Bab IV Kriteria dan Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Bab V Penilaian Tambahan Penghasilan Bab VI Tata Cara Pembayaran Bab VII Penundaan Pemberian Tambahan Penghasilan Bab VIII Penghentian Pemberian Tambahan Penghasilan Bab IX Monitoring dan Evaluasi Bab X Ketentuan Lain-Lain Bab XI Ketentuan Peralihan Bab XII Pembiayaan Bab XIII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2022.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 63A Tahun 2021 dicabut.
24 hlm

Kabupaten Banjar

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2022
Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda kab banjar no 7-2022 (1).pdf

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, BD.2022/NO.7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

ABSTRAK:

Bahwa pemungutan retribusi daerah kepada masyarakat harus memperhatikan potensi dan kemampuan masyarakat, memberikan kepastian hukum, kemudahan berusaha bagi pelaku usaha, serta mampu meningkatkan kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar sehingga mempercepat pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat; Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pemungutan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, ketentuan Pasal 261 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan daerah mengenai pemungutan retribusi retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; . Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2022.
21 Halaman

Hasil Pencarian
Menemukan 9.604 peraturan (dalam 0,018 detik)

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2022.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perindustrian ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2022.

Hasil Pencarian Menemukan 9.604 peraturan (dalam 0,018 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 9.604 peraturan (dalam 0,018 detik)