Hasil Pencarian
Menemukan 187 peraturan (dalam 0,002 detik)

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1953
Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Penimbunan Barang-Barang (Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1953
Mengubah dan Menambah Ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908

Perpajakan

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1953
Pembukaan Apotik

Kesehatan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1953
Apotik Darurat

Kesehatan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

  Pemerintah Pusat
  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1953
Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 2 Tahun 1956 tentang Pengubahan Undang-Undang Pemilihan Umum (Undang-Undang No. 7 Tahun 1953, Lembaran-Negara No. 29 Tahun 1953)
  2. UUDrt No. 18 Tahun 1955 tentang Perubahan Jumlah Anggota Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan Dan Panitia Pemilihan Kabupaten

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1953
Penilaian Persediaan Uang Emas dan Bahan Uang Emas pada De Javasche Bank

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Perbankan, Lembaga Keuangan

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1953
Pemberian Tunjangan yang Bersifat Pensiun kepada Bekas Ketua dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara

Diubah dengan :

  1. UU No. 10 Tahun 1971 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang No. 9 Tahun 1953 tentang Pemberian Tunjangan yang Bersifat Pensiun Kepada Bekas Ketua Dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
  2. UU No. 5 Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang-Undang No. 9 Tahun 1953 (Lembaran-Negara No. 36 Tahun 1953 ), tentang Pemberian Tunjangan yang Bersifat Pensiun kepada Bekas Ketua dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1953
Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 2 Tahun 1954 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Mencabut :

  1. UU No. 6 Tahun 1951 tentang Gaji dan Tunjangan Kepada Ketua, Tunjangan-Tunjangan, Biaya Perjalanan dan Penginapan Kepada Anggauta-Anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1953
Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia

Perbankan, Lembaga Keuangan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral

Diubah dengan :

  1. UU No. 84 Tahun 1958 tentang Pengubahan Pasal-Pasal 16 dan 19 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953)
  2. UU No. 63 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang darurat No. 14 Tahun 1957 Tentang Penetapan Untuk Membebaskan Bank Indonesia Dari Kewajiban Yang Dimaksudkan Dalam Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 Selama Enam Bulan Setelah Berakhirnya Keputusan Dewan Moneter Tanggal 2 Pebruari 1957 No. 23 Yang Diadakan Berdasarkan Pasal-Pasal 16 Ayat 3 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953" (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 61), Sebagai Undang-Undang
  3. UUDrt No. 14 Tahun 1957 tentang Penetapan Untuk Pembebasan Bank Indonesia Dari Kewajiban Yang Dimaksud Dalam Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 Selama 6 Bulan Setelah Berakhirnya Keputusan Dewan Moneter Tanggal 2 Pebruari 1957 No. 23 (Tambahan Lembaran-Negara No. 1158, Berita Negara Tanggal 22 Pebruari 1957 No. 16 Tahun 1957) yang Diadakan Berdasarkan Pasal 16 Ayat 3 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953 Lembaran-Negara No. 40 Tahun 1953)

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1953
Penetapan Peraturan Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1950 tentang Penerimaan Anggota Angkatan Perang R.I.S. (Lembaran-Negara Nomor 5 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang

Pertahanan dan Keamanan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Diubah dengan :

  1. UUDrt No. 12 Tahun 1955 tentang Perobahan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1953

  Pemerintah Pusat
  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1953
Perlakuan terhadap Anggota Angkatan Perang yang Diperhentikan dari Dinas Ketentaraan Karena Tidak Memperbaharui Ikatan Dinas

Pertahanan dan Keamanan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UUDrt No. 13 Tahun 1955 tentang Pencabutan Dan Penggantian Undang-Undang No. 14 Tahun 1953 (Lembaran-Negara 1953 No. 44)

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 1953
Penerimaan Anggota Angkatan Perang Sukarela

Pertahanan dan Keamanan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 1953
Kedudukan Hukum Anggota Angkatan Perang

Pertahanan dan Keamanan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Mencabut :

  1. PP No. 3 Tahun 1950 tentang Pengangkatan Penaikan Pangkat, Pemberhentian, Pernyataan Non-Aktif Dan Sebagai Anggota Angkatan Darat R.I.S.

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 1953
Akibat-Akibat dari pada Undang-Undang tentang Kewajiban Anggota Angkatan Perang untuk Tetap dalam Dinas Ketentaraan

Pertahanan dan Keamanan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 1953
Merawat Orang-Orang Miskin dan Orang-Orang yang Kurang Mampu

Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 1953
Pengubahan Bea Pembubaran yang Ditetapkan dalam Pasal 5 Ayat 2 "Jachtordonnantie Java en Madura 1940" (Staatsblad 1939 Nr 733)

Perpajakan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 1953
Pengesahan Perjanjian Pinjaman Tambahan Republik Indonesia dengan Export-Import Bank of Washington

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 1953
Persetujuan Perjanjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Republik Suria

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1953
Pembubaran Komisi Urusan Perburuhan

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 1953
Kewajiban Melaporkan Perusahaan

Ketenagakerjaan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenaga Kerjaan Di Perusahaan