Hasil Pencarian
Menemukan 246 peraturan (dalam 0,009 detik)
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 86 Tahun 1953
Pengesahan Perda Propinsi Kalimantan Tentang Penetapan Kedudukan Pegawai Daerah Propinsi Kalimantan Dalam Menjalankan Kewajiban Negara
Administrasi dan Tata Usaha Negara
- Download :
- Keppres No. 086 Tahun 1953.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 207 Tahun 1953
Tidak Diperbolehkan Permohonan Bebas Tugas Kepala Staf Angkatan Darat
Pertahanan dan Keamanan, Militer
- Download :
- Keppres No. 207 Tahun 1953.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 43 Tahun 1953
Pemberhentian Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara di Yogyakarta
Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
- Download :
- Keppres No. 043 Tahun 1953.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 167 Tahun 1953
Perutusan Delegasi Dagang RI Ke Australia, Philipina, Tiongkok Dan Jepang
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
- Download :
- Keppres No. 167 Tahun 1953.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1953
Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1952 ("Peraturan Tentang Pembubaran Daerah Sulawesi Tengah dan Pembagian Wilayahnya dalam Daerah Swatantra", Lembaran-Negara Tahun 1952 Nomor 47)
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Mengubah :
-
PP No. 33 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Sulawesi Tengah Dan Pembagian Wilayahnya
Dalam Daerah-Daerah Swatantra
- Download :
- PP No. 001 Tahun 1953.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1953
Pemberian Tunjangan yang Bersifat Pensiun kepada Bekas Ketua dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Diubah dengan :
-
UU No. 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara
-
UU No. 10 Tahun 1971 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang No. 9 Tahun 1953 tentang Pemberian Tunjangan yang Bersifat Pensiun Kepada Bekas Ketua Dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
-
UU No. 5 Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang-Undang No. 9 Tahun 1953 (Lembaran-Negara No. 36 Tahun 1953 ), tentang Pemberian Tunjangan yang Bersifat Pensiun kepada Bekas Ketua dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- Download :
- UU Nomor 9 Tahun 1953.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1953
Pengubahan "Algemene Bepalingen Ter Uitvoering Van Het Internationale Post Besluit 1948" (Internationale Postverordening 1948, Staatsblad 1949 No. 76)
Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan
Mengubah :
-
PP No. 27 Tahun 1959 tentang Pos Internasional
-
PP No. 42 Tahun 1957 tentang Pengubahan Lebih Lanjut "Internationale Postverordening 1948" (Staatsblad 1949 No. 76), Sebagaimana Telah Kerap Kali diubah dan ditambah, Terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1953 (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 13)
-
PP No. 21 Tahun 1952 tentang Mengubah "Algemene Bepalingen Ter Uitvoering Van Het
Internationaal Postbesluit 1948" (Internationale
Postverordening 1948, Staatsblad 1949 No. 76)
- Download :
- PP No. 007 Tahun 1953.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 76 Tahun 1953
Perubahan Susunan Dewan Urusan Pegawai
Kepegawaian, Aparatur Negara
- Download :
- Keppres No. 076 Tahun 1953.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 1953
Pemberian Istirahat Dalam Negeri
Kepegawaian, Aparatur Negara
Diubah dengan :
-
PP No. 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil
-
PP No. 38 Tahun 1957 tentang Menambah Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1953 Tentang Pemberian Istirahat dalam Negeri
-
PP No. 22 Tahun 1954 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1953 Tentang Pemberian Istirahat Dalam Negeri (Lembaran-Negara 1953 No. 26)
-
PP No. 21 Tahun 1953 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1953.Mengenai Pemberian Istirahat Dalam Negari
-
PP No. 6 Tahun 1948 tentang Mencabut Pasal 27 Peraturan Tentang Pengangkatan dan Gaji Pegawai Negeri dan Pasal 11 Peraturan Tentang Gaji Pekerja Penduduk di Jawa. Untuk Sementara Waktu Menjalankan Lagi "Reglement Omtrent Het Verlenen Van Binnenlandsche Verloven Aan Burgerlijke Landsdienaren
-
Staatsblad 1912 Nomor 198 seperti diubah dan ditambah kemudian Staatsblad 1934 Nomor 479
- Download :
- PP No. 015 Tahun 1953.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 45 Tahun 1953
Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Perwira Pada Pengadilan-Pengadilan Tentara di Indonesia Timur
Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
- Download :
- Keppres No. 045 Tahun 1953.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 37 Tahun 1953
Penggantian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
- Download :
- UU Nomor 37 Tahun 1953.pdf
Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1953
Menaikkan Jumlah Maksimum Porto dan Bea
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Mengubah :
-
UU No. 13 Tahun 1951 tentang Menetapkan "Undang-Undang Darurat tentang Menaikkan Jumlah Maksimum Porto Dan Bea" Sebagai Undang-Undang
- Download :
- UU Darurat Nomor 5 Tahun 1953.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 1953
Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1953, tentang Pengenaan Tambahan Opsenten atas Bensin dan Sebagainya" (Lembaran-Negara Nomor 11 Tahun 1953), Sebagai Undang-Undang
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
- Download :
- UU Nomor 30 Tahun 1953.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 188 Tahun 1953
Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Indonesia
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
- Download :
- Keppres No. 188 Tahun 1953.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 198 Tahun 1953
Perutusan RI Dalam Sidang Timah Internasional Di Bern
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
- Download :
- Keppres No. 198 Tahun 1953.pdf
Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953
Ancaman Hukuman Terhadap Pembelian, Menerimaan, Penyerahan, Penguasaan, Kepunyaan Persediaan atau Dalam Penyimpanan, Pengangkutan, atau Pembawaan Kawat Tembaga Dengan Tidak Mempunyai Surat Idzin
Perizinan, Pelayanan Publik
Ditetapkan dengan :
-
UU No. 4 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1953 tentang Ancaman Hukuman Terhadap Pembelian, Penyerahan dan Penguasaan, Kepunyaan Persediaan atau Dalam Milik, Penyimpanan, Pengangkutan atau Pembawaan Kawat-Tembaga dengan Tidak Mempunyai Idzin" (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 51) Sebagai Undang-Undang
- Download :
- UU Darurat Nomor 7 Tahun 1953.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 1953
Penetapan Kedudukan Pegawai Pada Jawatan Kereta Api, yang Berasal dari Perusahaan Kereta Api Partikelir
Ketenagakerjaan
- Download :
- PP No. 031 Tahun 1953.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 1953
Susunan dan Pimpinan Kementerian Pertahanan
Struktur Organisasi
- Download :
- PP No. 035 Tahun 1953.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 71 Tahun 1953
Pengiriman Perutusan Indonesia Untuk Menghadiri Konperensi Karet Internasional Di Kopenhagen
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
- Download :
- Keppres No. 071 Tahun 1953.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 1953
Mengubah dan Menambah Lebih Lanjut "Algemeene Bepalingen Ter Uitvoering Van De Postordonnantie 1935" (Postverordening 1935, Staatsblad 1934 Nomor 721)
Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan
Mengubah :
-
PP No. 48 Tahun 1954 tentang Mengubah Lebih Lanjut "Algemene Bepalingen Ter Uitvoring Van De Postordonnantie 1935" (Postverordening 1935, Staatsblad 1934 No. 721)
-
Mengubah Stbl. 1934 No.721
- Download :
- PP No. 013 Tahun 1953.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 169 Tahun 1953
Pengangkatan Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Di Jakarta
Hukum Acara dan Peradilan Kepegawaian, Aparatur Negara
- Download :
- Keppres No. 169 Tahun 1953.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 107 Tahun 1953
Pengesahan Keputusan DPR Daerah Sementara Propinsi Sumatera Selatan Tentang Pedoman Bekerja Untuk Dewan Pemerintah Daerah Sementara Propinsi Sumatera Selatan
Administrasi dan Tata Usaha Negara
- Download :
- Keppres No. 107 Tahun 1953.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1953
Menetapkan Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1952 tentang Kenaikan Tarip Pengenaan Pajak Perseroan untuk Tahun Dinas 1952 (Lembaran-Negara Nomor 2 Tahun 1952) Sebagai Undang-Undang
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perpajakan
- Download :
- UU Nomor 5 Tahun 1953.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1953
Perlakuan terhadap Anggota Angkatan Perang yang Diperhentikan dari Dinas Ketentaraan Karena Tidak Memperbaharui Ikatan Dinas
Pertahanan dan Keamanan, Militer
Dicabut dengan :
-
UUDrt No. 13 Tahun 1955 tentang Pencabutan Dan Penggantian Undang-Undang No. 14 Tahun 1953 (Lembaran-Negara 1953 No. 44)
- Download :
- UU Nomor 14 Tahun 1953.pdf
Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1953
Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukuman Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad untuk Indonesia 1948 Nomor 141)
Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang
Ditetapkan dengan :
-
UU No. 17 Tahun 1954 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1953 (Lembaran-Negara No. 25 Tahun 1953) untuk Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukuman Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad Untuk Indonesia Tahun 1948 No. 141)" Sebagai Undang-Undang
- Download :
- UU Darurat Nomor 6 Tahun 1953.pdf