Hasil Pencarian
Menemukan 89 peraturan (dalam 0,002 detik)

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 1953
Pemberian Istirahat Dalam Negeri

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil

Diubah dengan :

  1. PP No. 38 Tahun 1957 tentang Menambah Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1953 Tentang Pemberian Istirahat dalam Negeri
  2. PP No. 22 Tahun 1954 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1953 Tentang Pemberian Istirahat Dalam Negeri (Lembaran-Negara 1953 No. 26)
  3. PP No. 21 Tahun 1953 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1953.Mengenai Pemberian Istirahat Dalam Negari

Mencabut :

  1. PP No. 6 Tahun 1948 tentang Mencabut Pasal 27 Peraturan Tentang Pengangkatan dan Gaji Pegawai Negeri dan Pasal 11 Peraturan Tentang Gaji Pekerja Penduduk di Jawa. Untuk Sementara Waktu Menjalankan Lagi "Reglement Omtrent Het Verlenen Van Binnenlandsche Verloven Aan Burgerlijke Landsdienaren

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 1953
Pemberian Penggantian Pembayaran Uang Penginapan dan Uang Makan di Rumah Penginapan Umum Bagi Menteri Republik Indonesia

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 1953
Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1952 (Lembaran-Negara Nomor 13 Tahun 1952), Mengenai Pemberhentian dari Pekerjaan Untuk Sementara Waktu dan Pemberhentian dari Jabatan Negeri Sambil Menunggu Keputusan Lebih Lanjut Bagi Pegawai Negeri Sipil

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PP No. 8 Tahun 1952 tentang Pemberhentian Dari Pekerjaan Untuk Sementara Waktu Dan Pemberhentian Dari Jabatan Negeri Sambil Menunggu Keputusan Lebih Lanjut Bagi Pegwai Negeri Sipil

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 1953
Tarip Ongkos-Ongkos Dalam Ordonansi 17 Desember 1909 (Staatsblad 1909 Nomor 584)

Pajak dan Retribusi Daerah

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 1953
Cara Mengangkat Sumpah (Menyatakan Keterangan) Anggota-Anggota Badan-Badan Penyelenggara Pimilihan

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1953
Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1952 ("Peraturan Tentang Pembubaran Daerah Sulawesi Selatan dan Pembagian Wilayahnya dalam Daerah-Daerah Swatantra", Lembaran-Negara Tahun 1952 Nomor 48)

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PP No. 34 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Sulawesi Selatan Dan Pembagain Wilayahnya Dalam Daerah-Daerah Swatantra

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1953
Pengubahan "Algemene Bepalingen Ter Uitvoering Van Het Internationale Post Besluit 1948" (Internationale Postverordening 1948, Staatsblad 1949 No. 76)

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 27 Tahun 1959 tentang Pos Internasional

Diubah dengan :

  1. PP No. 42 Tahun 1957 tentang Pengubahan Lebih Lanjut "Internationale Postverordening 1948" (Staatsblad 1949 No. 76), Sebagaimana Telah Kerap Kali diubah dan ditambah, Terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1953 (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 13)

Mengubah :

  1. PP No. 21 Tahun 1952 tentang Mengubah "Algemene Bepalingen Ter Uitvoering Van Het Internationaal Postbesluit 1948" (Internationale Postverordening 1948, Staatsblad 1949 No. 76)

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1953
Gaji Penjabat Thesaurir Jenderal dan Perubahan Kedudukan Anggauta Dewan Pengawas Keuangan

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PP No. 21 Tahun 1948 tentang Gaji Pegawai Negeri 1948

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 1953
Perubahan "Jachtverordening Java En Madura 1940" (Staatsblad 1940 Nr 247)

Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 22 Tahun 1953 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1953 (Lembaran-Negara Nomor 28 Tahun 1953 ) dan Penetapan Pengubahan "Jachtverordening Java En Madoera 1940" (Staatsblad 1940 Nr. 247)

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1953
Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1953.Mengenai Pemberian Istirahat Dalam Negari

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil

Mengubah :

  1. PP No. 15 Tahun 1953 tentang Pemberian Istirahat Dalam Negeri

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1953
Pemberian Uang Duka/Penghibur Kepada Janda/Ahli Waris Pegawai yang Tewas dalam Melakukan Kewajibannya

Kepegawaian, Aparatur Negara Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 12 Tahun 1981 tentang Perawatan, Tunjangan Cacad, Dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil

Diubah dengan :

  1. PP No. 28 Tahun 1954 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1953 Mengenai Pemberian Uang Duka/Penghibur Kepada Janda/Ahli Waris Pegawai yang Tewas dalam Melakukan Kewajibannya

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 1953
Mengubah Lagi Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Nomor 15 Tahun 1950)

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 12 Tahun 1959 tentang Kedudukan Keuangan Perdana Menteri, Wakil-Wakil Perdana Menteri, Menteri dan Menteri Muda Republik Indonesia

Mengubah :

  1. PP No. 4 Tahun 1950 tentang Peraturan Sementara Tentang Gaji, Biaya Penginapan Dan Lain-Lain Tunjangan Bagi Presiden. Perdana Menteri Dan Menteri-Menteri Republik Indonesia Serikat

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 1953
Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 (Peraturan Tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara, Lembaran-Negara Tahun 1952 Nomor 49)

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PP No. 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan Dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah Dan Daerah Maluku Tenggara

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1953
Peraturan Pemerintah untuk Merubah Uang Ganti Rugi Maksimum Tersebut dalam Pasal 21 Industriebaan-Verordening (Staatsblad 1939 Nomor 39)

Agraria Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan :

Mengubah :

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1953
Pelanjutan Pemungutan Opsenten Atas Bea Keluar Atas Karet Rakyat

Pajak dan Retribusi Daerah

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 1953
Pembubaran Daerah Sulawesi Utara dan Pembentukan Daerah Tersebut Sebagai Daerah yang Bersifat Satuan Kenegaraan yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah-Tangganya Sendiri

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PP No. 24 Tahun 1954 tentang Pembentukan Wilayah Gabungan Bolaang Mangondow Sebagai Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah-Tangganya Sendiri
  2. PP No. 23 Tahun 1954 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1953 (Lembaran-Negara No. 17 Tahun 1953)
  3. PP No. 23 Tahun 1954 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1953 (Lembaran-Negara No. 17 Tahun 1953)

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 1953
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1951 (Lembaran-Negara Nomor 20 Tahun 1951)

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PP No. 22 Tahun 1960 tentang Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Bangsa Asing

Mengubah :

  1. PP No. 62 Tahun 1951 tentang Mengubah Peraturan Pemerintah NR 10 Tahun 1951, tentang Pemberian Tunjangan Luar Biasa Kepada Para Pegawai Bangsa Asing
  2. PP No. 10 Tahun 1951 tentang Pemberian Tunjangan Luar-Biasa Kepada Para Pegawai Bangsa Asing

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 1953
Perubahan Peraturan Peraturan Penyelenggaraan "Ordonnantie Op De Loon Belasting"

Perpajakan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PP No. 3 Tahun 1954 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1953 (Lembaran-Negara No. 24 Tahun 1953) Tentang Penyelenggaraan "Ordonnantie Op De Loonbelasting"

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 1953
Pengubahan Beberapa Pasal dari Reglemen Dewan-Dewan Perumahan yang Tercantum dalam Staatsblad 1948 Nomor 33, Sebagaimana Telah diubah dan ditambah Yang Terakhir dengan Keputusan di dalam Staatsblad 1948 Nomor 217

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 6 Tahun 1958 tentang Penyerahan Tugas Urusan Perumahan kepada Daerah Tingkat ke-I

Mengubah :

  1. tentang

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 1953
Pengeluaran Uang Kertas Pemerintah

Perbankan Perekonomian

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PP No. 22 Tahun 1955 tentang Tambahan Pengeluaran Uang Kertas Pemerintah
  2. PP No. 38 Tahun 1954 tentang Tambahan Pengeluaran Uang Kertas Pemerintah

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1953
Pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Minahasa dan Pemilihan Anggota-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Minahasa Baru

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pemilihan Umum Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 32 Tahun 1953 tentang Pembaharuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Minahasa dan Tentang Pemilihan Anggota-Anggota Baru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Minahasa

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1953
Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1952 ("Peraturan Tentang Pembubaran Daerah Sulawesi Tengah dan Pembagian Wilayahnya dalam Daerah Swatantra", Lembaran-Negara Tahun 1952 Nomor 47)

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PP No. 33 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Sulawesi Tengah Dan Pembagian Wilayahnya Dalam Daerah-Daerah Swatantra