Hasil Pencarian - ditemukan 89 peraturan

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat
Diakses 99 kali

Undang-undang (UU) Nomor 37 Tahun 1953
Penggantian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

  Pemerintah Pusat
Diakses 154 kali

Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 1953
Bank Tabungan Pos

Perbankan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 2 Tahun 1964 tentang Bank Tabungan Negara

Diubah dengan :

  1. PERPU No. 4 Tahun 1963 tentang Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang No. 36 Tahun 1953 Tentang Bank Tabungan Pos (Lembaran Negara Tahun 1953 No.86)

  Pemerintah Pusat
Diakses 161 kali

Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 1953
Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951, tentang Pemungutan Pajak Penjualan" (Lembaran-Negara Nomor 94 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang

Perpajakan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Diubah dengan :

  1. UU No. 2 Tahun 1968 tentang Perobahan/Tambahan Undang-Undang Pajak Penjualan 1951

  Pemerintah Pusat
Diakses 82 kali

Undang-undang (UU) Nomor 34 Tahun 1953
Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1951, Penilaian dari Bagian-Bagian Pendapatan dan Kekayaan, Baik yang Diperoleh Maupun yang Berada dalam Uang Asing untuk Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah, Pajak Perseroan dan Pajak Kekayaan dan tentang Pengubahan Ordonansi Pajak Peralihan 1944" (Lembaran-Negara Nomor 87 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang

Perpajakan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 21 Tahun 1957 tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat Nomor 14 Tahun 1952 Tentang Perubahan Dan Penambahan Peraturan Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah dan Pajak Kekayaan (Lembaran-Negara Tahun 1952 No. 87) Sebagai Undang-Undang

  Pemerintah Pusat
Diakses 87 kali

Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 1953
Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1952, untuk Pemungutan Pajak Verponding untuk Tahun-Tahun 1953 dan Berikutnya" (Lembaran-Negara Nomor 90 Tahun 1952) Sebagai Undang-Undang

Perpajakan

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 7 Tahun 1952 tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat Nr 14 Tahun 1951 tentang Pemungutan Pajak Verponding atas Tahun 1951 Sebagai Undang-Undang

  Pemerintah Pusat
Diakses 93 kali

Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 1953
Penetapan "Undang-Undang Darurat tentang Penghentian Berlakunya "Indische Muntwet 1912" dan Penetapan Peraturan Baru tentang Mata Uang" (Undang-Undang Darurat Nomor 20 Tahun 1951 (Lembaran-Negara Nomor 95 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang

Perekonomian

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 71 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1958 Tentang Pengubahan Undang-Undang Mata Uang Tahun 1953 (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 46), Sebagai Undang-Undang
  2. UUDrt No. 4 Tahun 1958 tentang Pengubahan "Undang-Undang Mata Uang Tahun 1953" (Undang- Undang No. 27 Tahun 1953, Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 77)

  Pemerintah Pusat
Diakses 129 kali

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 1953
Kewajiban Melaporkan Perusahaan

Ketenagakerjaan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenaga Kerjaan Di Perusahaan

  Pemerintah Pusat
Diakses 79 kali

Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1953
Pembubaran Komisi Urusan Perburuhan

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

  Pemerintah Pusat
Diakses 94 kali

Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 1953
Persetujuan Perjanjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Republik Suria

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat
Diakses 81 kali

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 1953
Pengesahan Perjanjian Pinjaman Tambahan Republik Indonesia dengan Export-Import Bank of Washington

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

  Pemerintah Pusat
Diakses 89 kali

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 1953
Pengubahan Bea Pembubaran yang Ditetapkan dalam Pasal 5 Ayat 2 "Jachtordonnantie Java en Madura 1940" (Staatsblad 1939 Nr 733)

Perpajakan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

  Pemerintah Pusat
Diakses 187 kali

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 1953
Merawat Orang-Orang Miskin dan Orang-Orang yang Kurang Mampu

Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan