Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 859 peraturan dalam 0,004 detik

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Abstrak

APBD

Download file:

2024PD3316010.pdf

apbd

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 10, LD.2024/No.10

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2024. Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2024.
10 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah

Abstrak

Ketenagakerjaan

Download file:

2024PD3316009.pdf

jaminan sosial ketengakerjaan

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 9, LD.2024/No.9

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi risiko sosial ekonomi bagi pekerja di Kabupaten Blora, perlu dilakukan optimalisasi penyelenggaraan program dan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan; bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya, Pemerintah Daerah mengembangkan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja dan memberdayakan masyarakat tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pembangunan ketenagakerjaan perlu diselenggarakan melalui asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah;
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Program dan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Program Perlindungan Pekerja Rentan, Partisipasi Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2024.
20 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Penyelenggaraan Perkoperasian

Abstrak

Koperasi, UMKM

Download file:

2024PD3316008.pdf

penyelenggaraan perkoperasian

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 8, LD.2024/No.8

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Perkoperasian

ABSTRAK:

bahwa Koperasi sebagai pelaku usaha memiliki peran dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan sebagai wahana menciptakan kesejahteraan masyarakat; bahwa pembangunan daerah diselenggarakan secara bersama oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah, oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu mendorong dan memberi perlindungan serta peluang berusaha yang kondusif agar mampu mewujudkan peran secara optimal dalam pembangunan ekonomi, khususnya Koperasi; bahwa untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib dalam bidang Koperasi sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan memberikan arah landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan perkoperasian di Kabupaten Blora, dibutuhkan regulasi yang mengatur mengenai penyelenggaraan perkoperasian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perkoperasian;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Landasan, Asas dan TUjuan, Fungsi, Peran dan Prinsip Koperasi, Bentuk dan Jenis Koperasi, Modal Koperasi, Kelembagaan Koperasi, Organisasi Koperasi, Lembaga Gerakan Koperasi, Pemberdayaan Koperasi, Pelindungan Usaha Koperasi, Pembinaan dan Pengawasan, Peran Serta Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat, Larangan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2024.
55 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2024-2054

Abstrak

Lingkungan Hidup Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

2024PD3316007.pdf

rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, LD.2024/No.7

Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2024-2054

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetepan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2024-2054;
Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Prinsip, Tujuan dan Sasaran RPPLH, Jangka Waktu dan Kedudukan RPPLH, Materi Muatan RPPLH, Sistematika RPPLH, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan, Koordinasi, Sinergitas dan Kerja Sama, Peran Serta Masyarakat, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2024.
197 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

2024PD3316006.pdf

rencana pembangunan jangka panjang daerah

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, LD.2024/No.6

Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas layanan publik, dan daya saing Daerah, Daerah menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; ahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Rencana Pembangunan Daerah, Pengendalian dan Evaluasi dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2024.
304 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Abstrak

APBD

Download file:

2024PD3316005.pdf

apbd

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LD.2024/No.5

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2021 ; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2023;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berupa laporan keuangan memuat: a. laporan realisasi anggaran; b. neraca; c. laporan arus kas; d. laporan operasional; e. laporan perubahan saldo anggaran lebih; f. laporan perubahan ekuitas; dan g. catatan atas laporan keuangan. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2024.
8 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mengubah

PERDA Kab. Blora No. 9 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora

Download file:

2024PD3316004.pdf

pembentukan dan susunan perangkat daerah

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, LD.2024/NO.4

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora

ABSTRAK:

bahwa untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman masyarakat terkait kejadian bencana dan pelayanan penanganan kebencanaan yang efektif dan efisien maka dibutuhkan peningkatan kelembagaan yang menangani kegiatan kebencanaan; bahwa dengan semakin berkembangnya ilmu teknologi khususnya dibidang riset dan inovasi di daerah maka diperlukan adanya kelembagaan yang menanganinya; bahwa dalam rangka penguatan peran dan kapasitas Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana sebagaimana diatur dalam Pasal 117 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset Dan Inovasi Nasional, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora perlu diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016;
Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan Pasal 2, perubahan ayat (1) Pasal 15.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2024.
Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 diubah.
10 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

Abstrak

Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download file:

2024PD3316003.pdf

kabupaten layak anak

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, LD.2024/NO.3

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Prinsip dan Strategi, Tahapan Penyelenggaraan Kabupaten Anak, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, Forum Anak, Layanan Ramah Anak, Peran Serta, Penghargaan, Pendanaan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2024.
41 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Pembangunan Keluarga

Abstrak

Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan / Wanita

Download file:

2024PD3316002.pdf

pembangunan keluarga

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LD.2024/No.2

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembangunan Keluarga

ABSTRAK:

bahwa hak berkeluarga merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945, sehingga diperlukan peningkatan penyelenggaraan pembangunan keluarga; bahwa keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat harus dibina dan dikembangkan untuk menjadi keluarga sejahtera dan berkualitas melalui penyelenggaraan pembangunan keluarga; bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pembangunan keluarga, diperlukan pengaturan mengenai pembangunan keluarga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembangunan Keluarga;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Perencanaan Pembangunan Keluarga, Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, Tim Pembina Keluarga Daerah, Penghargaan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2024.
24 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Sistem Kesehatan Daerah

Abstrak

Kesehatan

Download file:

2024PD3316001.pdf

sistem Kesehatan daerah

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LD.2024/No.1

Peraturan Daerah (Perda) tentang Sistem Kesehatan Daerah

ABSTRAK:

bahwa pelayanan kesehatan merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa sistem kesehatan daerah diselenggarakan melalui kebijakan pembangunan daerah yang berwawasan untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya; bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum, diperlukan pengaturan tentang tatanan penyelenggaraan pembangunan kesehatan secara sistematis, terpadu dan berkelanjutan yang tertuang dalam bentuk Sistem Kesehatan Daerah; ahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Kesehatan Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Asas,Maksud, Tujuan, Ruang Lingkup, Upaya Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penyelenggaraan SIstem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, Pelayanan Kesehatan Bencana, Penyelanggaraan Kesehatan Lingkungan, Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Matra, Penyelenggaraan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah, Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat, Sumber Daya Manusia Kesehatan, Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan, Manajemen Informasi dan Regulasi Kesehatan, Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengembangan Inovasi Daerah, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2024.
41 hlm

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT