Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pali Anugrah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten PALI Nomor 6 Tahun 2017 tentang PDAM Tirta Pali Anugrah diamanatkan bahwa Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja PDAM Tirta Pali Anugrah ditetapkan oleh Kepala Daerah selaku Wakil Daerah sebagai Pemilik Modal; berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten PALI Nomor 6 Tahun 2017 tentang PDAM Tirta Pali Anugrah, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan penyediaan air minum kepada masyarakat dan untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah, dipandang perlu membentuk Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja PDAM Tirta Pali Anugrah; perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja PDAM Tirta Pali Anugrah Kabupaten PALI.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perpres No. 90 Tahun 2016; Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah No. 8 Tahun 2000; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 36/PRT/M/2016; Perda No. 6 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini, yang diatur adalah Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja PDAM Tirta Pali Anugrah, terdiri dari batasan istilah yang digunakan; kedudukan, tugas pokok dan fungsi; susunan organisasi; dan tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2018.
16 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 9 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistem Perencanaan Pembangunan Berbasis Teknologi Informasi (E-Planning)
ABSTRAK:
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung dengan sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan terintegrasi; Sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan terintegrasi dapat diwujudkan melalui penggunaan dan pengelolaan sistem perencanaan berbasis Teknologi Informasi (e-planning); Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas perlu menetapkna Perbup tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistem Perencanaan Pembangunan Berbasis Teknologi Informasi (E-Planning).
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 17 Tahun 2007, UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 7 Tahun 2013, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 8 Tahun 2008, Permendagri No. 86 Tahun 2017, Perda Kabupaten PALI No. 5 Tahun 2016, Perda Kabupaten PALI No. 6 Tahun 2016, Perda Kabupaten PALI No. 7 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistem Perencanaan Pembangunan Berbasis Teknologi Informasi (E-Planning), dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai maksud dan tujuan, pengelolaan sistem, mekanisme pengusulan kegiatan, pengendalian dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2018.
17 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 19 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Informasi dan Teknologi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
ABSTRAK:
Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government) dalam penyelenggaraan otonomi daerah, perlu diselenggarakan pengelolaan keuangan daerah secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dalam pemanfaatan aplikasi pengelolaan keuangan daerah dan monitoring keuangan daerah agar berjalan efektif, efisien dan berhasil guna perlu pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi sebagai sarana pengelolaan keuangan daerah; perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Informasi dan Teknologi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten PALI.
UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 39 Tahun 2007; Perda No. 10 Tahun 2017; Perbup No. 065 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini, yang diatur adalah Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Informasi dan Teknologi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten PALI, terdiri dari batasan istilah yang digunakan; penanggung jawab aplikasi pengelolaan keuangan daerah dan monitoring pengelolaan keuangan; tugas dan wewenang penanggung jawab pengelolaan SIMDA dan monitoring pengelolaan keuangan daerah; pengamanan, pengendalian, dan pemeliharaan database; dan instalasi aplikasi pengelolaan keuangan daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2018.
11 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 15 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
ABSTRAK:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang mewajibkan setiap rumah sakit menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit (Hospital ByLaws); untuk mengatur hubungan, hak dan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dari pemilik atau yang mewakili, pengelolaan rumah sakit dan staf medis maka perlu disusun peraturan internal rumah sakit (Hospital ByLaws) sebagai acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan rumah sakit; perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi.
UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 38 Tahun 2014; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; Permenkeu No. 10/PMK.02/2006; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Permenkeu No. 92/PMK.05/2011; Permenkes No. 755/MENKES/PER/IV/2011; Permenkes No. 4 Tahun 2013; Permenkes No. 10 Tahun 2014; Keputusan Menkes No. 72/MENKES/SK/VI/2002; Keputusan Menkes No. 228/MENKES/SK/III/2002; Keputusan Menteri PAN No. KEP/26/M.PAN/2/2004; Perda No. 6 Tahun 2016; Keputusan Bupati No. 051/KPTS/RSUD-TL/2014.
Dalam Peraturan Bupati ini, yang diatur adalah Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi, terdiri dari batasan istilah yang digunakan; peraturan internal korporasi; dan peraturan internal staf medik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2018.
56 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 29 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
ABSTRAK:
Dalam rangka mengoptimalkan aset Pemerintah Kabupaten PALI yang berupa bangunan pasar rakyat desa di setiap kecamatan, maka diperlukan pengelola yang dapat dilakukan oleh koperasi; agar pengelolaan lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu adanya pengaturan mengenai pengelolaan pasar rakyat desa; perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Desa Kabupaten PALI.
UU No. 25 Tahun 1992; UU No. 9 Tahun 1995; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 17 Tahun 2012; UU No. 7 Tahun 2013; UU No. 3 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 44 Tahun 1997; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 42 Tahun 2007; Perpres No. 70 Tahun 2012; Inpres No. 2 Tahun 2009; Peraturan Menteri Perdagangan No. 68 Tahun 2012; Peraturan Menteri Perdagangan No. 7 Tahun 2013; Permendagri No. 9 Tahun 2014; Permenkop dan UKM No. 12 Tahun 2015; Permenkop dan UKM No. 22 Tahun 2015; Perbup No. 56 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini, yang diatur adalah Pengelolaan Pasar Rakyat Desa Kabupaten PALI, terdiri dari batasan istilah yang digunakan; maksud dan tujuan; pengelolaan; mekanisme pengelolaan; tarif pemakaian; kompensasi pengelolaan; penyetoran pendapatan; dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2018.
14 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 26 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dan Ruang Laktasi
ABSTRAK:
Bahwa pemberian air susu ibu kepada bayinya merupakan kewajiban bagi ibu dan merupakan hak bayi serta merupakan makanan sempurna bagi bayi karena mengandung zat gizi sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi, maka perlunya dukungan dan perlindungan bagi ibu untuk memberikan air susu ibu kepada bayi; bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, merupakan tanggung jawab pemerintah, dan untuk mendukung pemerintah tersebut, perlu mengatur mengenai pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dan penyediaan Ruang Laktasi; perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dan Ruang Laktasi.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 33 Tahun 2012; Perda No. 6 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini, yang diatur adalah Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dan Ruang Laktasi, terdiri dari batasan istilah yang digunakan; tujuan; air susu ibu eksklusif; ruang laktasi; dukungan masyarakat; pembinaan dan pengawasan; penghargaan; dan sanksi administratif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2018.
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 10 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil; dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pokok pengawasan pada Dinas Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten PALI, dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bagi pegawai Inspektorat Kabupaten PALI Tahun Anggaran 2018; Inspektorat Kabupaten PALI telah terbentuk sejak tahun 2013, jabatan struktural mulai dari tahun 2014, dan jabatan fungsional auditor mulai dari tahun 2014; dan untuk tertibnya pemberian tambahan penghasilan bagi APIP kepada pegawai Inspektorat Kabupaten PALI Tahun Anggaran 2018, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati PALI.
Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2013; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 18 Tahun 2016; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Negara PAN dan RB No. 220 Tahun 2008; Permendagri No. 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara PAN dan RB No. 15 Tahun 2012; Peraturan Menteri Negara PAN dan RB No. 40 Tahun 2012; Permendagri No. 33 Tahun 2017; Surat BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan No. S-1779/PW7/6/2017; Perda No. 6 Tahun 2016; Perda No. 10 Tahun 2017; Perbup No. 031 Tahun 2016; Perbup No. 065 Tahun 2017.
Dalam peraturan bupati ini, yang diatur adalah tambahan penghasilan APIP pada Inspektorat, terdiri dari batasan istilah yang digunakan; maksud dan tujuan; ketentuan pembayaran; pembebanan; tata cara perhitungan dan pemotongan; kehadiran; lain-lain; tata cara pembayaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2018.
12 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 31 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 7 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Permendikbud No. 4 Tahun 2016; Perda No. 6 Tahun 2016; Perbup No. 037 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini, yang diatur adalah Pembentukan Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan, terdiri dari batasan istilah yang digunakan; pembentukan, kedudukan, dan susunan organisasi; tugas dan fungsi; eselonering; kepegawaian; dan pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2018.
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 3 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Beban Kerja di Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
ABSTRAK:
Berdasarkan Permendagri No, 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011, Pemda dapat memberikan tambahan penghasilan kepada PNS berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah; Dalam rangka meningkatkan kinerja ASN yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dengan beban kerja melebihi dari beban yang seharusnya dijalankan, maka perlu diberikan penghargaan dengan cara memberikan tambahan penghasilan atas bebab kerja; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas maka perlu menetapkan Perbup PALI Pemberian Tambahan Penghasilan ASN berdasarkan beban kerja di Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten PALI.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 7 Tahun 2013, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 53 Tahun 2010, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 11 Tahun 2017, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Perda Kabupaten PALI No. 6 Tahun 2016, Perda Kabupaten PALI No. 10 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan ASN berdasarkan beban kerja di Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten PALI, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai maksud dan tujuan, ketentuan pembayaran, dan pembebanan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2018.
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 7 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1) PP No. 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipandang perlu menetapkan pembagian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten PALI; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan pada ketentuan tersebut maka perlu ditetapkan dengan Perbup tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten PALI.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 7 Tahun 2013, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 17 Tahun 2003, PP No. 69 Tahun 2010, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Perda Kabupaten PALI No. 6 Tahun 2016, Perda Kabupaten PALI No. 10 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, penerima dan alokasi insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2018.
8 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat