Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Kota Banjarbaru

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 17 Tahun 2007
Retribusi Izin Gangguan

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERDA Kota Banjarbaru No. 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan

Download :
17 TAHUN 2007.pdf

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD.2007/NO.17

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Gangguan

ABSTRAK:

Bahwa dengan semakin pesatnya pertumbuhan pembangunan dewasa ini baik dibidang industri perdagangan, pemukiman dan lain-lain akan membawa dampak terhadap lingkungan, gangguan dan kenyamanan masyarakat sehingga perlu ditingkatkan pengawasan, pembinaan dan perangkat Peraturan sebagai payung hukumnya; Bahwa mengingat perangkat hukum yang mengatur tentang Izin Gangguan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2000 sudah tidak sesuai lagi dengan era pertumbuhan pembangunan sekarang, maka Peraturan Daerah tersebut perlu diganti; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1990; Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2001.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Gangguan, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Ketentuan Izin Gangguan; Nama, Obyek dan Subyek; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip Penetapan Struktur dan Besar Tarif Retribusi; Tata Cara Pemungutan; Wilayah Pemungutan; Sanksi Administrasi; Tata Cara Pembayaran; Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; Tata Cara Penagihan; Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kadaluarsa; Kadaluwarsa; Pengawasan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
14 Halaman

Kota Banjarbaru

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 23 Tahun 2019
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Status Peraturan :

Mencabut :

PERWALI Kota Banjarbaru No. 85 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru
PERWALI Kota Banjarbaru No. 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Banjarbaru

Download :
reg_23_Tahun_2019_1002.pdf

Abstrak

Kebijakan Pemerintah

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 23, BD.2019/NO.23

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu dilakukan perubahan terhadap kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 64 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 85 Tahun 2017;
Peraturan Walikota Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, yang berisi : 1. Ketentuan Umum; 2. Kedudukan; 3. Susunan Organisasi; 4. Tugas Pokok dan Fungsi; 5. Jabatan, Pengangkatan dan Pemberhentian; 6. Tata Kerja; 7. Pembiayaan; 8. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2019.
Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka : 1. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 64); dan 2. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 85 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 85); di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
10 halaman

Kota Banjarbaru

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 75 Tahun 2020
Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan bermotor

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perwal 75 Tahun 2020 .pdf

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 75, BD.2020/No.75

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan bermotor

ABSTRAK:

Bahwa sehubung dengan besaran tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor yang di anggap terlalu rendah sebagaimana di atur dalam peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor; Bahwa Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peninjauan Tarif Retribusi ; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 25 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016.
Peraturan ini Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor; Ketentuan Umum; Peninjauan Besaran Tarif Retribusi.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2020.
7 Halaman

Kota Banjarbaru

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 33 Tahun 2011
Retribusi Izin Gangguan

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PERDA Kota Banjarbaru No. 8 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan Dan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan
PERDA Kota Banjarbaru No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan
PERDA Kota Banjarbaru No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan
PERDA Kota Banjarbaru No. 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarbaru Pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar
PERDA Kota Banjarbaru No. 17 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Gangguan

Download :
Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 33, LD.2011/NO.33

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Gangguan

ABSTRAK:

Bahwa dengan semakin pesatnya pertumbuhan pembangunan dewasa ini baik dibidang industri perdagangan, pemukiman dan lain-lain akan membawa dampak terhadap lingkungan, gangguan dan kenyamanan masyarakat sehingga perlu ditingkatkan pengawasan, pembinaan dan perangkat peraturan sebagai payung hukumnya; Bahwa mengingat perangkat hukum yang mengatur tentang Izin Gangguan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 sudah tidak sesuai lagi dengan era pertumbuhan pembangunan sekarang, maka Peraturan Daerah tersebut perlu diganti; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Nomor 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Gangguan, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Ketentuan Perizinan; Kriteria Gangguan; Persyaratan Izin; Penyelenggaraan Perizinan; Retribusi Izin Gangguan; Peran Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Pidana; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
26 Halaman

Kota Banjarbaru

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 15 Tahun 2019
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

APBD

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PERDA Kota Banjarbaru No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Download :
Perda 15 Tahun 2019.pdf

Abstrak

aPBD

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2019/NO.15

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah diwajibkan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan Peraturan Perundang-Undangan untuk memperoleh persetujuan bersama. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut : Pendapatan Daerah Rp1.135.572.433.330,00; Belanja Daerah Rp1.250.967.953.350,00; Defisit Rp. (115.395.520.020,00). Pembiayaan Daerah : Penerimaan Rp145.763.448.020,00, Pengeluaran Rp30.367.928.000,00; Jumlah Pembiayaan netto Rp115.395.520.020,00. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp 0,00.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2019.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diatur dalam Peraturan Walikota.
8 halaman

Kota Banjarbaru

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 20 Tahun 2021
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pajak Daerah

Perpajakan

Download :
Perwal 20 Tahun 2021 Gabung.pdf

Abstrak

Perpajakan

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 20, BD.2021/No.20

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pajak Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2), Pasal 21 ayat (3), Pasal 33 ayat (2), Pasal 35 ayat (2), Pasal 37 ayat (3), Pasal 39 ayat (7), Pasal 43 ayat (4), Pasal 47 ayat (3), Pasal 68 ayat (6), Pasal 75 ayat (3), Pasal 83, Pasal 87 ayat (4), Pasal 88 ayat (9), Pasal 95 ayat (3), Pasal 96 ayat (7), Pasal 98 ayat (3), Pasal 99 ayat (2), Pasal 100 ayat (3), Pasal 101 ayat (3), Pasal 102 ayat (4), Pasal 109 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Daerah.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 53 Tahun 2016.
Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pajak Daerah, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Jumlah Pembayaran Yang Seharusnya Dibayar Kepada Penyelenggara Tempat Parkir Termasuk Potongan Harga Parkir Dan Parkir Cuma-Cuma Yang Diberikan Kepada Penerima Jasa Parkir; Dasar Pengenaan Pajak Hotel; Tata Cara Pelaporan Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris; Tata Cara Penelitian SSPD BPHTB; Nama Pengenal Usaha Atau Profesi; Besaran NJOP, Nilai Strategis Lokasi Reklame Dan Masa Pajak Reklame; Besaran Nilai Perolehan Air Tanah; Tata Cara Dan Penetapan Besarnya Nilai Jual Sarang Burung Walet; Tata Cara Pendaftaran; Bentuk,Isi Dan Tata Cara Penerbitan, Pengisian, Dan Penyampaian SPTPD, SSPD BPHTB, Laporan Penggunaan Tenaga Listrik Dan Pajak Yang Diterima, SKPDKB, Dan/Atau SKPDKBT; Bentuk,Isi Dan Tata Cara Penerbitan SPPT SKPD; Tata Cara Pembayaran Pajak Terutang; Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Penagihan,Tempat Pembayaran, Angsuran, Dan Penundaan Pembayaran Pajak; Tata Cara Pembetulan, Pembatalan Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif Ketetapan Pajak; Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Yang Sudah Kadaluwarsa; Persyaratan Serta Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Pajak; Tata Cara Pembukuan Atau Pencatatan Wajib Pajak; Tata Cara Pemeriksaan Pajak; Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif; Tata Cara Pelaporan Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah/ Notaris Dan Kepala Kantor Yang Membidangi Pelayanan Lelang Negara; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2021.
101 Halaman

Kota Banjarbaru

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 40 Tahun 2019
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah

Pengadaan Barang/Jasa

Download :
Perwal 40 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 40, BD.2019/NO.40

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang –Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun2016.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah, yang memuat: Ketentuan Umum; Tujuan, Ruang Lingkup dan Etika; Pelaku Pengadaan Barang/Jasa; Persyaratan, Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian; Insentif; Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan; Peran Pelaku Usaha Dalam Pengadaan Barang/Jasa; Persiapan Pengadaan Barang/Jasa; Pengawasan, Pengaduan, Sanksi, dan Pelayanan Hukum; Ketentuan Lain-Lain; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2019.
20 halaman

Kota Banjarbaru

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 28 Tahun 2021
Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
Perwal 28 Tahun 2021.pdf

Abstrak

NILAI DASAR, KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 28, BD.2021/No.28

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara

ABSTRAK:

bahwa untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara sebagai profesi yang berlandaskan pada nilai dasar, kode etik dan kode perilaku serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka dipandang perlu diatur dalam sebuah Peraturan Wali Kota Banjarbaru yang mengatur tentang nilai dasar, kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru; bahwa Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2013 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru tidak sesuai dengan jiwa dan semangat Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 51 Tahun 2016
Peraturan Wali Kota Tentang Nilai Dasar, Kode Etik Dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Nilai Dasar, Kode Etik Dan Kode Perilaku Bagi Asn; 3. Majelis Kode Etik Dan Kode Perilaku; 4. Hak Dan Kewajiban Terlapor, Pelapor/Pengadu Dan Saksi; 5. Sanksi; 6. Keputusan Majelis Kode Etik Dan Kode Perilaku; 7. Pengendalian Dan Pengawasan; 8. Pendanaan; 9. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2021.
11 halaman

Kota Banjarbaru

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 33 Tahun 2021
Pedoman Penanganan Pelaporan Pengaduan (Whistle Blowing System) Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Kebijakan Pemerintah

Download :
Perwal 33 Tahun 2021 .pdf

Abstrak

Kebijakan Pemerintah

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 33, BD.2021/No.33

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penanganan Pelaporan Pengaduan (Whistle Blowing System) Dugaan Tindak Pidana Korupsi

ABSTRAK:

Bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan atau perekonomian dan menghambat pembangunan daerah untuk kepentingan masyarakat. Bahwa untuk penguatan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan system penanganan yang cepat, tepat, responsif dan mudah serta melindungi pengadu. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penanganan Pelaporan Pengaduan (Whistle Blowing System) Dugaan Tindak Pidana Korupsi.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; . Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019; Peraturan Derah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016; . Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 56 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Pedoman Penanganan Pelaporan Pengaduan (Whistle Blowing System) Dugaan Tindak Pidana Korupsi,dengan sistematika: Ketentuan Umum; Penanganan Pelaporan Pengaduan; Kententuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2021.
20 Halaman

Kota Banjarbaru

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 3 Tahun 2020
Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru

Pendidikan

Status Peraturan :

Mengubah :

PERWALI Kota Banjarbaru No. 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
PERWALI Kota Banjarbaru No. 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru

Download :
reg_3_Tahun_2020_1041(1).pdf

Abstrak

Pendidikan

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 3, BD.2020/No.03

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru

ABSTRAK:

Untuk mencapai hasil yang optimal, efektif, efisen dan akuntabel dalan pelaksanaan pendidikan melalui Tugas belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru. Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/1364/M.PAN-RB/03/2016 perihal Batas Usia Maksimal Pemberian Tugas Belajar bagi Tenaga Kesehatan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
Dasar Hukum: Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ; Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2013; Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 51 Tahun 2016.
Ketentuan Pasal 7 dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru diubah, yaitu Persyaratan khusus Pendidikan Tugas Belajar Program Diploma I (D-I), Diploma II (D-II) dan Diploma III (D-III), Diploma IV (D-4) dan Strata Satu (S1) , Program Pascasarjana (S2), Program Dokter Spesialis, Program Strata 3; Persyaratan khusus terkait batasan usia, Indeks Prestasi Kumulatif dan ketentuan lain menyesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi Pemberi Beasiswa/ Pihak Sponsor atau Penyandang Dana baik Dalam Negeri dan Luar Negeri.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2020.
5 halaman

Kota Banjarbaru

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 41 Tahun 2019
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

APBD

Download :
Perwal 41 Tahun 2019.pdf

Abstrak

APBD

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 41, BD.2019/NO.41

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2019.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020 terdiri atas : 1. Pendapatan : a. Pendapatan Asli Daerah Rp241.220.508.075,00; b. Dana Perimbangan Rp727.673.560.910,00 ; c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp166.678.364.345,00. 2. Belanja Daerah: a. Belanja Tidak langsung yang terdiri dari 1) Belanja Pegawai Rp421.513.975.025,00; 2) Belanja Bunga Rp7.014.975.970,00; 3) Belanja Subsidi Rp0,00; 4) Belanja Hibah Rp32.595.107.900,00; 5) Belanja Bantuan Sosial Rp1.500.000.000,00; 6) Belanja Bagi Hasil Rp - 7) Belanja Bantuan Keuangan Rp1.046.000.000,00; 8) Belanja Tidak Terduga Rp1.000.000.000,00. b. Belanja Langsung yang terdiri dari: 1) Belanja Pegawai Rp51.013.383.000,00; 2) Belanja Barang dan Jasa Rp359.644.355.695,00; 3) Belanja Modal Rp375.640.155.760,00; Jumlah Rp786.297.894.455,00; Jumlah Belanja Daerah Rp1.250.967.953.350,00; Surplus/(Defisit) Rp(115.395.520.020,00). 3. Pembiayaan Daerah : a. Penerimaan Rp145.763.448.020,00; b. Pengeluaran Rp30.367.928.000,00. Jumlah Pembiayaan Netto Rp 115.395.520.020,00.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2019.
7 halaman

Kota Banjarbaru

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 3 Tahun 2019
Pedoman Akuisisi Arsip Statis

Arsip

Download :
reg_3_Tahun_2019_977.pdf

Abstrak

Arsip

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 3, BD.2019/No.3

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Akuisisi Arsip Statis

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka penyusutan arsip pada pencipta arsip dan penambahan khazanah arsip statis di Lembaga Kearsipan Daerah perlu dilakukan akuisisi arsip daerah; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Akuisisi Arsip Statis.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2018; Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 38 Tahun 2016
Peraturan Walikota Tentang Pedoman Akuisisi Arsip Statis, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum, 2. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, 3. Prinsip dan Strategis Akuisisi Arsip Statis, 4. Penilaian dan Verifikasi Arsip Statis, 5. Serah Terima Arsip Statis, 6. Pembiayaan, 7. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2019.
21 halaman

Kota Banjarbaru

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 9 Tahun 2022
Gugus Tugas Kota Layak Anak

Arsip

Download :
Perwal banjarbaru no 9 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Arsip

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 9, BD.2022/NO.9

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/ PMK.07/ 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor : SE-2/ PK/ 2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019; bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat mendanai Keadaan Darurat termasuk Keperluan Mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah berupa perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; . Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; . Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/ 2021; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2020; Peraturan Wali Kota Kota Banjarbaru Nomor 76 Tahun 2020; Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2021.
Peraturan Wali Kota Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, 1. Perubahan Anggaran adalah penyesuaian anggaran keuangan daerah (pendapatan belanja) sesuai dengan kondisi dan situasi daerah dalam tahun tersebut. 2. Keadaan Darurat adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 3. Keadaan Mendesak adalah adalah suatu keadaan yang muncul secara tiba-tiba yang menyangkut kepentingan umum yang harus diselesaikan dengan cepat dimana apabila tidak dilakukan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2022.
Peraturan Wali Kota Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Walikota Banjar Baru .
9 Halaman

Kota Banjarbaru

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 26 Tahun 2000
Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah Kota Banjarbaru

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi

Download :
PERDA BJB NO. 26 TAHUN 2000.pdf

Abstrak

Struktur Organisasi

2000

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 26, LD.2004/NO.35

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah Kota Banjarbaru

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah dan pengelolaan kewenangan Kota dipandang perlu untuk membentuk Organisasi Badan Pengawasan Daerah; Bahwa mengingat belum adanya kejelasan mengenai pembentukan Badan Audit Pemerintah atau Badan Pemeriksa Internal Pemerintah maka tugas-tugas pengawasan di Daerah perlu dikelola oleh suatu Badan Pengawasan Daerah; Bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b konsideran ini perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999.
Peraturan ini Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah Kota Banjarbaru; Ketentuan Umum; Pembentukan,Kedudukan,Tugas Pokok dan Fungsi; Organisasi; Tata Kerja; Pembiayaan; Pengangkatan dan Pemberhentian; Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2000.
7 Halaman

Kota Banjarbaru

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 15 Tahun 2021
Pedoman Mutasi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru

Standar/Pedoman

Status Peraturan :

Mencabut :

PERWALI Kota Banjarbaru No. 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Banjarbaru
PERWALI Kota Banjarbaru No. 13 Tahun 2016 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Kota Banjarbaru

Download :
Perwal 15 Tahun 2021 .pdf

Abstrak

Standar/Pedoman

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 15, BD.2021/No.15

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Mutasi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru

ABSTRAK:

Dalam rangka melaksanakan fungsi sistem manajemen kepegawaian PNS tentang Mutasi, merupakan kebijakan yang sangat fundamental yaitu perpindahan tugas dan/atau wilayah kerja bagi PNS yang sering kali banyak menimbulkan berbagai persoalan ataupun masalah. Dalam rangka tertib database kepegawaian dan tertib proses administrasi pelaksanaan Mutasi di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru sesuai dengan kebutuhan organisasi dengan memperhatikan kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan, latar belakang Pendidikan, pola karier dan mendorong peningkatan profesionalitas pegawai negeri sipil. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2016 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Banjarbaru sebagaimana telah diubah dengan Perwali Kota Banjarbaru Nomor 34 Tahun 2016 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Banjarbaru sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pengaturan mutasi Pegawai Negeri Sipil, sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan dengan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Mutasi Pegawai Negeri Sipil.
Dasar Hukum: UU Nomor 9 Tahun 1999; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; PP Nomor 74 Tahun 2008; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 11 Tahun 2017; PermenPAN RB Nomor 41 Tahun 2018; Permendagri Nomor 58 Tahun 2019; Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019; Perda Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016; Perwali Banjarbaru Nomor 51 Tahun 2016.
Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Pedoman Mutasi Pegawai Negeri Sipil, yang memuat: Ketentuan Umum; Jenis Dan Tujuan Mutasi; Mutasi PNS Di Lingkungan Pemerintah Daerah; Mutasi PNS Dari Luar Pemerintah Daerah; Mutasi PNS Keluar Pemerintah Daerah; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2021.
Mencabut: Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2016 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Banjarbaru; dan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 13 tahun 2016 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Banjarbaru.
26 halaman; Lampiran 14 halaman

Kota Banjarbaru

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 24 Tahun 2020
Pembentukan dan pelaksanaan Kampung Tangguh Banua di Wilayah Kota Banjarbaru

Desa

Download :
Perwal 24 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Desa

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 24, BD.2020/No.24

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan dan pelaksanaan Kampung Tangguh Banua di Wilayah Kota Banjarbaru

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka percepatan Pencegahan, Pengendalian, dan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Kota Banjarbaru perlu membentuk Kampung Tangguh Banua dalam upaya menanggulangi pengurangan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Wilayah Kota Banjarbaru; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kotatentang pembentukan Dan Pelaksanaan Kampung Tangguh Banua Di Wilayah Kota Banjarbaru.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018; Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020.
Peraturan ini Tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Kampung Tangguh Banua Diwilayah Kota Banjarbaru; Ketentuan Penutup; Ruang Lingkup; Pelaksanaan dan Pembentukan Kampung Tangguh; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2020.
4 Halaman

Kota Banjarbaru

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 24 Tahun 2000
Pengujian Kendaraan Bermotor

Kebijakan Pemerintah

Download :
PERDA BJB NO. 24 TAHUN 2000.pdf

Abstrak

Kebijakan Pemerintah

2000

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 24, LD.2000/NO.33

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengujian Kendaraan Bermotor

ABSTRAK:

Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan di Daerah, maka di bidang perhubungan termasuk pengujian Kendaraan Bermotor dalam Daerah Kota Banjarbaru merupakan kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru sesuai dengan Ketentuan yang berlaku; Bahwa dalam rangka menjamin keamanan, kenyamanan, kontinuitas dan peningkatan pelayanan jasa angkutan jalan, maka perlu adanya pengaturan dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di Kota Banjarbaru; Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Dasar Hukum; Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1953; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04.PW.07.03 Tahun 1984; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2000.
Peraturan ini Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor; Ketentuan Umum; Obyek dan Subyek Pengujian; Pengujian dan masa Berlakunya Uji; Retribusi; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Pidana; Penyidikan Pelanggaran; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2000.
7 Halaman

Kota Banjarbaru

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 69 Tahun 2020
Informasi Jabatan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah

Struktur Organisasi

Download :
Perwal 69 Tahun 2020 .pdf

Abstrak

Struktur Organisasi

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 69, BD.2020/No.69

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Informasi Jabatan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru tentang Informasi Jabatan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 38 Tahun 2016; Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 73 Tahun 2016; Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 30 Tahun 2017; Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 41 Tahun 2018.
Peraturan ini Tentang Informasi Jabatan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah; Ketentuan Umum; Tujuan Penetapan Informasi Jabatan; Perumusan Informasi Jabatan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2020.
6 Halaman

Kota Banjarbaru

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2022
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial, dan Penanggulangan Bencana

Download :
Perda 3 Tahun 2022 .pdf

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2022/No.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

ABSTRAK:

Bahwa secara geografis, klimatologis, dan hidrologis Kota Banjarbaru merupakan daerah rawan bencana, baik yang disebabkan oleh bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, pengungsian, kerugian harta benda, dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai; Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dimana penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, menyeluruh, terkoordinasi yang melibatkan semua potensi yang ada di daerah; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961; Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2011.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Tanggung Jawab, Tugas, dan Wewenang; Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Bencana Non Alam dan Bencana Sosial; Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan; Kerja Sama; Penghargaan; Sanksi Administratif; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2022.
40 Halaman

Kota Banjarbaru

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 46 Tahun 2020
Kerjasama dan Insentif Petugas Parkir

Kebijakan Pemerintah

Download :
Perwal 46 Tahun 2020 .pdf

Abstrak

kebijakan pemerintah

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 46, BD.2020/No.46

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kerjasama dan Insentif Petugas Parkir

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Perparkiran perlu menetapkan Peraturan Wali kota tentang Kerjasama dan Insentif Petugas Parkir.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 26 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang Kerjasamadan Insentif Petugas Parkir, dengan sistematika : Ketentuan Umum; Pengelolaan Parkir; Petugas Parkir; Penatausahaan; Anggaran; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2020.
22 Halaman

Kota Banjarbaru

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 8 Tahun 2022
Rencana aksi Daerah Kota Layak Anak

Keluarga, Perlindungan Anak

Download :
Perwal banjarbaru 8 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Keluarga, Perlindungan Anak

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 8, BD.2022/NO.8

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana aksi Daerah Kota Layak Anak

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang No. 4 Tahun 1979; Undang-Undnag Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019.
Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Penyusunan RAD-KLA; Sasaran Program/Kegiatan; Pendanaan; dan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2022.
5 Halaman

Kota Banjarbaru

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 02 Tahun 2001
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2001

APBD

Download :
PERDA BJB NO. 02 TAHUN 2001.pdf

Abstrak

APBD

2001

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 02, LD.2001/NO.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2001

ABSTRAK:

Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2001 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 104 tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978; . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober Tahun 1981; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September Tahun 1988; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April Tahun 1987; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998; Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 12 Tahun 2000.
Peraturan ini Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2001; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2001.
4 Halaman

Kota Banjarbaru

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 13 Tahun 2006
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2006-2010

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERDA Kota Banjarbaru No. 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Dan Retribusi Pasar Pertokoan

Download :
PERDA BJB NO. 13 TAHUN 2006.pdf

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

2006

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2006/NO.13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2006-2010

ABSTRAK:

Bahwa Walikota dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan, berpedoman pada rencanapembangunan jangka panjang daerah yang perlu dijabarkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah yang mengambarkan dengan jelas visi, misi, tujuan, dan target kinerja serta strategi selam 5 (lima) tahun; Bahwa dalam pertagungjawaban Walikota kepada DPRD dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan efesiensi, efektivitas, produktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan serta untuk lebih memberdayakan fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintah, maka Walikota perlu menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang disepakati oleh DPRD yang akan menjadi acuan dan tolak ukur penilaian pertaggungjawaban Walikota; Bahwa untuk maksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2005; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2001.
Peraturan ini Tentang Rencana Pembangunan: Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2006.
4 Halaman

Kota Banjarbaru

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 77 Tahun 2020
Penyusutan Barang Milik Daerah

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download :
Perwal 77 Tahun 2020 .pdf

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 77, BD.2020/No.77

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyusutan Barang Milik Daerah

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (20, Pasal 11 ayat (4), Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyusutan Barang Milik Daerah.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2017.
Peraturan ini Tentang Penyusutan Barang Milik Daerah; Ketentuan Umum; Objek Penyusutan; Nilai Yang Dapat Disusutkan; Masa Manfaat; Metode Penyusutan; Perhitungan dan Pencatatan; Penyajian dan Pengangungkapan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
8 Halaman

Kota Banjarbaru

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 12 Tahun 2019
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Status Peraturan :

Mengubah :

PERDA Kota Banjarbaru No. 27 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

Download :
Perda 12 Tahun 2019.pdf

Abstrak

perpajakan

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2019/NO.12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

ABSTRAK:

a. bahwa adanya perubahan nilai jual objek pajak akan mempengaruhi terhadap kemampuan dan kepatuhan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya; b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap Wajib Pajak atas Perubahan Nilai Jual Objek Pajak guna meningkatkan efektifitas pendapatan daerah untuk pembiayaan pembangunan di Daerah; c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, belum optimal dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap Wajib Pajak atas Perubahan Nilai Jual Objek Pajak; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 27 Tahun 2011.
Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, Yang Berisi II Pasal.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2019.
5 Halaman

Hasil Pencarian
Menemukan 1.032 peraturan (dalam 0,026 detik)

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian Menemukan 1.032 peraturan (dalam 0,026 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 1.032 peraturan (dalam 0,026 detik)