PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, Berita Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Tanah
ABSTRAK:
a. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan kewenangan provinsi
dalam pengelolaan air tanah;
b. bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) dan
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang
Pengusahaan Sumber Daya Air, telah menetapkan kewenangan
Gubernur terkait izin pengusahaan air tanah;
c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 29 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Air Tanah dianggap tidak sesuai
dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi
Lampung Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 14 Tahun 1964, UU No 11 Tahun 1974, UU No 25 Tahun 2004, UU No 26 Tahun 2007, , UU No 32 Tahun 2009, UU No 12 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014, PP No 82 Tahun 2001, PP No 12 tahun 2017, PP No 26 Tahun 2008, PP No 27 Tahun 2012, PP No 121 Tahun 2015, PP No 122 tahun 2015, Permendagri No 80 Tahun 2015, PermenESDM No 2 tahun 2017, Perda Provinsi Lampung No 1 Tahun 2010, Perda Provinsi Lampung No 6 Tahun 2014, Perda Provinsi Lampung No 6 Tahun 2014, Perda Provinsi Lampung No 8 Tahun 2016
Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Tanah
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2018.
Perasturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 29 Tahun 2019 Tendang Pengelolaan Air Tanah
Halaman : 25
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 24 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DI PROVINSI LAMPUNG
ABSTRAK:
mewujudkan efisien dan efektifitas penerimaan peserta didik baru, perlu standarisasi proses penerimaan peserta didik baru pada jenjang sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan atau bentuk lain yang sederajat
1. undang-udang nomor 14 tahun 1964
2. undang-undang nomor 20 tahun 2003
3. undang-undang nomor 12 tahun 2011
4. undang-undang nomor 23 tahun 2014
5. peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005
6. peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008
7. peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010
8. peraturan menteri pendidikan nasional nomor 23 tahun 2006
9. peraturan menteri pendidikan nasional nomor 19 tahun 2007
10. peraturan menteri pendidikan nasional nomor 50 tahun 2007
11. peraturan menteri pendidikan nasional nomor 63 tahun 2009
12. peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 51 tahun 2018
13. peraturan daerah provinsi lampung nomor 9 tahun 2016
dalam peraturan gubernur ini mengatur tentang pedoman penerimaan peserta didik baru pada sekolah menengah atas di provinsi lampung
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2019.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2019
ABSTRAK:
melaksanakan ketentuan dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 14 tahun 2019 tentang perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2019, perlu menetapkan peraturan gubernur tentang perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2019
1. undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
2. undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
3. undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
4. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015
5. peraturan pemerintah nomor 91 tahun 2010 tentang jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak
6. peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2014 tentang angkutan jalan
7. peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2016 tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah
8. peraturan presiden nomor 5 tahun 2015 tentang penyelenggaraan sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor
9. peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2011
10. peraturan menteri dalam negeri nomor 14 tahun 2019 tentang perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2019
11. peraturan daerah provinsi lampung nomor 2 tahun 2011 tentang pajak daerah
12. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi lampung sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah provinsi lampung nomor 17 tahun 2017
peraturan gubernur ini tentang penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2019
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2019.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 21 Tahun 2019
pemanfaatan ruang wilayah pesisir-pulau pulau kecil
2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 21,
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
ABSTRAK:
melaksanakan ketentuan pasal 33 ayat 5 peraturan daerah nomor 1 tahun 2018 tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi lampung tahun 2018-2038, perlu menetapkan peraturan gubernur lampung tentang pemanfaatan ruaung wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
1. undang-undang nomor 31 tahun 2004
2. undang-undang nomor 27 tahun 2007
3. undang-undang nomor 32 tahun 2009
4. undang-undang nomor 23 tahun 2014
5. undang-undang nomor 32 tahun 2014
6. peraturan presiden nomor 122 tahun 2012
7. peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor per.18/men/2008
8. peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 17 tahun 2013
9. peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 12/permen-kp/2013
10. peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018
11. peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 24/permen-kp/2016
12. peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor p.33/menlkh/setjen/kum.1/3/2016
13. peraturan daerah provinsi lampung nomor 1 tahuun 2010
14. peraturan daerah provinsi lampung nomor 1 tahun 2018
peraturan gubernur ini memutuskan tentang pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2019.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 20 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENGEMBANGAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DAN KAWASAN KONSEEVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI LAMPUNG
ABSTRAK:
melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat 3, pasal 23 ayat 3, peraturan daerah nomor 1 tahun 2018 tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi lampung tahun 20218-2038, perlu menetapkan peraturan gubernur lampung tentang pengembanngan kawasan konservasi perairan dan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi lampung
1. undang-undang nomor 31 tahun 2004
2. undang-undang nomor 27 tahun 2007
3. undang-undang nomor 32 tahun 2009
4. undang-undang nomor 23 tahun 2014
5. undang-undang nomor 32 tahun 2014
6. peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2007
7. peraturan pemerintah nomor 64 tahun 2010
8. peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor PER.17/MEN/2008 tentang kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
9. peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor PER.02/MEN/2009
10. peraturan menteri kelautan dan perikanana nomor PER.30/MEN/2010
11. peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 12/PERMEN-KP/2013
12. peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 13/PERMEN-KP/2014
13. Peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 21/PERMEN-KP/2015
14. Peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 23/Permen-KP/2016
15. Peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 23/Permen-KP/2016
16. Peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 47/PERMEN-KP/2016
17. Peraturan daerah provinsi lampung nomor 1 tahun 2018
peraturan gubernur ini memutuskan tentang pengembangan kawasan konservasi perairan dan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi lampung
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2019.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
ABSTRAK:
melaksanakan ketentuan pasal 160 ayat 2, ayat 3 dan ayat 7 peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagimana telah diubah beberapa kali dengan peraturan menteri dalam negeri 21 tahun 2011, dijelaskan tata cara pergeseran anggaran diatur dalam peraturan kepala daerah
1. undang-undang nomor 14 tahun 1964
2. undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara
3. undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara
4. undang-undang nomor 15 tahun 200
5. undang-undang nomor 23 tahun 2014
6. peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019
7. peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2008
8. peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006
9. peraturan daerah provinsi lampung nomor 7 tahun 2007
peraturan gubernur ini memutuskan tentang tata cara pergeseran anggaran pendapatan belanja daerah
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2019.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEDOMAN PERHITUNGAN HARGA PASAR AIR UNTUK MENGHITUNG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI LAMPUNG
ABSTRAK:
menyesuaikan perkembangan dan kondisi lingkungan air tanah dan sosial ekonomi, perlu menetapkan harga dasar air untuk menghitung nilai perolehan air tanah sebagaimana dasar perhitungan pajak air tanah
1. undang-undang nomor 14 tahun 1964
2. undang-undang nomor 11 tahun 1974
3. undang-undang nomor 5 tahun 1990
4. undang-undang nomor 26 tahun 2007
5. undang-undang nomor 23 tahun 2014
6. peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2008
7. peraturan pemerintah nomor 121 tahun 2015
8. peraturan pemerintah nomor 55 yahun 2016
9. peraturan menteri kesehatan nomor 416/Menkes/PER/IX/1990
10. Peraturan menteri energi dan sumber daya mineral nomor 2 tahun 2017
11. peraturan menteri energi dan sumber daya mineral nomor 20 tahun 2017
12. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2016
peraturan gubernur ini memutuskan tentang pedoman perhitungan harga dasar air untuk menghitung nilai perolehan air tanah di kabupaten/kota provinsi lampung
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2019.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
ABSTRAK:
perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab, perlu mengatur ketentuan mengenai perjalanan dinas di lingkungan pemerintahan provinsi lampung dan menetapkannya dengan peraturan gubernur
1. undang-undang nomor 14 tahun 1964
2. undang-undang nomor 17 tahun 2003
3. undang-undang nomor 1 tahun 2004
4. undang-undang nomor 15 tahun 2004
5. undang-undang nomor 5 tahun 2014
6. undang-undang nomor 23 tahun 2014
7. peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010
8. peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019
9. peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006
10. peraturan menteri dalam negeri nomor 29 tahun 2016
11. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2016
peraturan gubernur ini memutuskan tentang perjalanan dinas di lingkungan pemerintah provinsi lampung
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2019.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang SISTEM REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG
ABSTRAK:
meningktkan mutu pelayanan dan kinerja rumah sakit sangat perlu ditopang oleh sistem remunerasi berbasis kinerja sebagai bentuk motivasi dan penghargaan kepada pegawai
1. undang-undang nomor 14 tahun 1964
2. undang-undang nomor 17 tahun 2003
3. undang-undang nomor 1 tahun 2004
4. undang-undang nomor 15 tahun 2004
5. undang-undang nomor 33 tahun 2004
6. undang-undang nomor 28 tahun 2009
7. undang-undang nomor 36 tahun 2009
8. undang-undang nomor 44 tahun 2009
9. undang-undang nomor 23 tahun 2014
10. peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2005
11. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005
12. peraturan menteri keuangan nomor 09/PMK.02/2006
13. Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006
14. peraturan menteri keuangan nomor 10/PMK.02/2006
15. Peraturan menteri kesehatan nomor 26 tahun 2014
16. peraturan menteri dalam negeri nomor 85 tahun 2015
17. peraturan menteri dalam negeri nomor 79 tahun 2018
18. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2016
peraturan gubernur lampung ini memutuskan tentang sistem remunerasi pada rumah sakit Dr.H. ABDUL MOELOEK Provinsi Lampung
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2019.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DI PROVINSI LAMPUNG
ABSTRAK:
melaksanakan ketentuan pasal 37 huruf h dan pasal 134 ayat 4 peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2011, disebutkan bahwa tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggapan darurat ditetapkan dalam peraturan kepala daerah
1. undang-undang nomor 14 tahun 1964
2. undang-undang nomor 17 tahun 2003
3. undang-undang nomor 1 tahun 2004
4. undang-undang nomor 23 tahun 2014
5. undang-undang nomor 24 tahun 2007
6. undang-undang nomor 12 tahun 2019
8. peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006
9. peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2008
10. peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2008
11. peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2007
12. peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010
13. peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006
peraturan gubernur ini memutuskan tentang pedoman pengelolaan belanja tidak terduga di provinsi lampung
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
