Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.312 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2024

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Abstrak

APBD

Download file:

2024perda3375011.pdf

apbd

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 11, LD.2024/No.11

Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

ABSTRAK:

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen penting dalam pengelolaan keuangan Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan Daerah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang APBD Kota Pekalongan Tahun 2025 yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2024.
8 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2024

• Berlaku mulai 4 bulan yang lalu

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah

Abstrak

BUMD / Badan Usaha Milik Daerah Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

2024perda3375010.pdf

penyertaan modal - bumd

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 10, LD.2024/No.10

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan dan penugasan Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah, serta sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu dilakukan penambahan modal melalui penyertaan modal Daerah Kota Pekalongan kepada Badan Usaha Milik Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; ahwa guna pengembangan dan peningkatan kinerja PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda) perlu dilakukan Penyertaan Modal melalui pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2020;
Peraturan Daerah ini megatur tentang perubahan Pasal 3, perubahan Pasal 4, perubahan Pasal 5.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2024.
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2020 diubah.
7 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2024

• Berlaku mulai 4 bulan yang lalu

Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Pekalongan

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kota Pekalongan No. 2 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bank Pekalongan
PERDA Kota Pekalongan No. 9 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pekalongan

Download file:

2024perda3375009.pdf

perusahaan perseroan daerah bank perekonomian rakyat

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 9, LD.2024/No.9

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Pekalongan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan sinergi dengan semua pihak terutama untuk mendorong perkembangan usaha mikro kecil dan menengah, diperlukan perbaikan tata kelola perbankan sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah; bahwa untuk mewujudkan Daerah yang lebih sejahtera, mandiri dan berbudaya berlandaskan nilai-nilai religiusitas, serta memberikan kemudahan dan perluasan akses bagi pelaku usaha dan masyarakat umum, perlu didukung dengan perekonomian yang tangguh melalui peran perbankan yang lebih optimal; bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat berubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Nama, Lambang, Bentuk Badan Hukum dan Tempat Kedudukan, Tujuan, Kegiatan Usaha, Jangka Waktu Berdiri Perusahaan, Anggaran Dasar, Perubahan Anggaran Dasar, Modal dan Saham, Organ, Kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan, Tahun Buku dan Penggunaan Laba, Kerjasama, Pembinaan dan Pengawasan, pembubaran, Ketentuan lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2024.
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2013 dan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2019 dicabut.
24 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2024

• Berlaku mulai 4 bulan yang lalu

Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2029

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah

Download file:

2024perda3375008.pdf

dana cadangan pemilihan wali kota - wakil wali kota

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 8, LD.2024/No.8

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2029

ABSTRAK:

bahwa untuk menjamin terwujudnya kedaulatan rakyat dan demokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu ditegaskan dengan pelaksanakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang akan diselenggarakan pada Tahun 2029; bahwa untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, memerlukan biaya yang besar dan tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran sehingga perlu menyisihkan dana dari beberapa tahun anggaran melalui pembentukan Dana Cadangan; bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2029;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penggunaan Dana Cadangan, Penganggaran Dana Cadangan, Besaran, Rincian Tahunan dan Sumber Dana Cadangan, Penempatan Dana Cadangan, Pencairan Dana Cadangan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2024.
8 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2024

• Berlaku mulai 4 bulan yang lalu

Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Bantuan, Sumbangan, Bencana / Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

2024perda3375007.pdf

rencana induk sistem proteksi kebakaran

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, LD.2024/No.7

Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran

ABSTRAK:

bahwa Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran merupakan usaha sadar yang terencana, sistematis dan terpadu dalam memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia melalui pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman bahaya kebakaran dan bencana lainnya berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa perlindungan terhadap ancaman bahaya kebakaran merupakan nilai tambah yang sangat penting bagi citra suatu daerah secara keseluruhan atau lingkungan bangunan dan bangunan gedung secara individu sehingga diharapkan dapat memberikan rasa aman, nyaman, damai, dan mampu menarik minat investor; bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Penyusunan RISPK RSCK, RSPK, Peran Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan, Pembinaan Pelaksanaan, Peran Serta Masyarakat, Kerja Sama dan Kemitraan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2024.
31 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Keterbukaan Informasi Publik

Abstrak

Informasi Publik

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2012

Download file:

2024perda3375006.pdf

informasi publik

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, LD.2024/No.6

Peraturan Daerah (Perda) tentang Keterbukaan Informasi Publik

ABSTRAK:

bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia; bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dilaksanakan secara bersih, terbuka, dan bertanggungjawab berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik; bahwa perlu adanya pengaturan yang menjamin kepastian hukum sehingga dapat terwujud keterbukaan informasi publik untuk mendukung pemerintahan yang baik, transparan dan demokratis; bahwa Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu disesuaikan dengan Peraturan Daerah yang baru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan lnformasi Publik;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Hak dan Kewajiban, Pelaksana Layanan Informasi, Klasifikasi Informasi, Standar Layanan, Laporan, Monitoring dan Evaluasi, Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2024.
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2012 dicabut.
33 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

2024perda3375005.pdf

rencana pembangunan jangka panjang daerah

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LD.2024/No.5

Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045

ABSTRAK:

bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah daerah memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah diperlukan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pembangunan daerah agar pelaksanaan dan tujuan pembangunan Daerah dapat berjalan efektif, efisien, dan terarah; bahwa berdasarkan Pasal 264 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, RPJPD, Sistematika RPJPD, Pengendalian da Evaluasi, Perubahan RPJPD dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2024.
194 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Abstrak

APBD

Download file:

2024perda3375004.pdf

apbd

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, LD.2024/No.4

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama; bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam perubahan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Kota Pekalongan. Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2024.
10 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Abstrak

APBD

Download file:

2024perda3375003_compressed.pdf

apbd

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, LD.2024/No.3

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

bahwa untuk menyusun dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pengaturan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang memuat: a. LRA; b. LPSAL; c. LO; d. LPE; e. Neraca; f. LAK;dan g. CaLK. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2024.
910 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2024

• Berlaku mulai 10 bulan yang lalu

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

2024perda3375002.pdf

perizinan berusaha

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LD.2024/NOMOR.2

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah melalui kegiatan berusaha diperlukan penyelenggaraan perizinan berusaha yang berkualitas dan dapat pertanggungjawabkan; bahwa untuk meningkatkan investasi dan kegiatan berusaha melalui pelaksanaan penerbitan perizinan secara lebih efektif dan sederhana serta pengawasan kegiatan usaha yang transparan dan terstruktur; bahwa terdapat perkembangan masyarakat dan peraturan perundang-undangan, sehingga dibutuhkan dasar hukum untuk menyelenggarakan perizinan berusaha di daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Pelaksanaan Perizinan Berusaha, Pengendalian Perizinan Berusaha, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2024.
21 hlm

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT