Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 1963
Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 41) Tentang Pos Dalam Negeri yang Telah Diubah dan Ditambah dengan Peraturan Pemerintah No. 242 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 No. 308)
MATERI POKOK PERATURAN
AbstrakMETADATA PERATURAN
Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 1963 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 41) Tentang Pos Dalam Negeri yang Telah Diubah dan Ditambah dengan Peraturan Pemerintah No. 242 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 No. 308)
T.E.U.
Indonesia, Pemerintah Pusat
Nomor
23
Bentuk
Peraturan Pemerintah (PP)
Bentuk Singkat
PP
Tahun
1963
Tempat Penetapan
Jakarta
Tanggal Penetapan
15 Mei 1963
Tanggal Pengundangan
27 Mei 1963
Tanggal Berlaku
01 Juni 1963
Sumber
LN. 1963/No. 44, TLN. No. 2548, LL : 2 HLM
Subjek
BUMN - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK
Status
Tidak Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Pusat
Bidang
Halaman ini telah diakses 954 kali
FILE-FILE PERATURAN
STATUS PERATURAN
Dicabut dengan :
-
PP No. 37 Tahun 1985
tentang Penyelenggaraan Pos
Diubah dengan :
-
PP No. 16 Tahun 1969
tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 1963
Mengubah :
-
PP No. 242 Tahun 1961
tentang Perubahan Dan Penambahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1959
Tentang Pos Dalam Negeri (Lembaran-Negara Tahun 1959 Nomor 41)
-
PP No. 26 Tahun 1959
tentang Pos dalam Negeri
UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI
Belum Tersedia
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan
Badan Pemeriksa Keuangan