Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 31 Tahun 2016

Pendelegasian Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN; BAB IV TIM TEKNIS; BAB V BIAYA; BAB VI TATA CARA PENGADUAN; BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB VIII KOORDINASI DAN PELAPORAN; BAB IX KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Seruyan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Kuala Pembuang

Tanggal Penetapan

04 November 2016

Tanggal Pengundangan

07 November 2016

Tanggal Berlaku

07 November 2016

Sumber

BD.2016/31

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Seruyan

Bidang

Halaman ini telah diakses 513 kali

FILE-FILE PERATURAN

perbup 31 tahun 2016 ttg PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN DIBIDANG PERIZINAN.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Seruyan No. 16 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Dari Bupati Seruyan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PENDELEGASIAN

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2016/31

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka menjamin pelayanan perizinan dan nonperizinan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau serta untuk meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik khususnya dalam hal memperoleh Perizinan dan Nonperizinan di Kabupaten Seruyan, dipandang perlu mendelegasikan sebagian kewenangan Bupati Seruyan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan dalam hal penandatanganan Dokumen Perizinan dan Nonperizinan;
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14 Tahun 2010 ; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Bupati Seruyan Nomor 55 Tahun 2013
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN; BAB IV TIM TEKNIS; BAB V BIAYA; BAB VI TATA CARA PENGADUAN; BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB VIII KOORDINASI DAN PELAPORAN; BAB IX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2016.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Seruyan Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14 Tahun 2015) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
14 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521