Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1946

Peraturan tentang Hukum Pidana

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana

T.E.U.

Indonesia, Pemerintah Pusat

Nomor

Bentuk

Undang-undang (UU)

Bentuk Singkat

Tahun

1946

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

26 Februari 1946

Tanggal Pengundangan

26 Februari 1946

Tanggal Berlaku

Sumber

Subjek

HUKUM PIDANA, PERDATA, DAN DAGANG

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Pusat

Bidang

Halaman ini telah diakses 291890 kali

FILE-FILE PERATURAN

UU Nomor 1 Tahun 1946.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Diubah dengan :

UU No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara
UU No. 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan
UU No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

PUTUSAN Nomor 31/PUU-XIII/2015

Pasal 319 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sepanjang frasa "kecuali berdasarkan Pasal 316" bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

PUTUSAN Nomor 6/PUU-V/2007

Pasal 154 dan Pasal 155 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

PUTUSAN Nomor 013-022/PUU-IV/2006

Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521