Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 32 Tahun 2014

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Bengkulu

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pemerintah Provinsi menyelenggarakan pelayanan dasar berdasarkan SPM Provinsi yang ditetapkan Pemerintah meliputi: a. Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; b. Bidang sosial; c. Bidang layanan terpadu badi perempuan dan anak korban kekerasan; d. Bidang lingkungan hidup; e. Bidang ketenagakerjaan; f. Bidang ketahanan pangan; g. Bidang kesenian; h. Bidang perhubungan; dan i. Bidang penanaman modal. SPM provinsi memuat: a. Jenis pelayanan dasar; b. Indikator SPM; c. Batas waktu pencapaian; d. Target pelaksanaan SPM; dan e. Penanggung jawab.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Bengkulu

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Bengkulu

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (PERGUB)

Bentuk Singkat

PERGUB

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Bengkulu

Tanggal Penetapan

10 Desember 2014

Tanggal Pengundangan

12 Desember 2014

Tanggal Berlaku

12 Desember 2014

Sumber

Berita Daerah 2014

Subjek

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Bengkulu

Bidang

Halaman ini telah diakses 527 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERGUB NO 32 TAHUN 2014.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 32, Berita Daerah 2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Bengkulu

ABSTRAK:

1. Penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat dilaksanakan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yang merupakan tolak ukur dan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam melakukan pelayanan dasar kepada masyarakat. 2. Sesuai ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
1. UU Nomor 9 Tahun 1967 2. UU Nomor 28 Tahun 1999 3. UU Nomor 25 Tahun 2009 4. UU Nomor 12 Tahun 2011 5. UU Nomor 23 Tahun 2014 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/PERMENTAN/OT.140/12/2010 18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.106/HK.501/MKP/2010 19. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.04/MEN/IV/2011 20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 25. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 26. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 27. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008
Pemerintah Provinsi menyelenggarakan pelayanan dasar berdasarkan SPM Provinsi yang ditetapkan Pemerintah meliputi: a. Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; b. Bidang sosial; c. Bidang layanan terpadu badi perempuan dan anak korban kekerasan; d. Bidang lingkungan hidup; e. Bidang ketenagakerjaan; f. Bidang ketahanan pangan; g. Bidang kesenian; h. Bidang perhubungan; dan i. Bidang penanaman modal. SPM provinsi memuat: a. Jenis pelayanan dasar; b. Indikator SPM; c. Batas waktu pencapaian; d. Target pelaksanaan SPM; dan e. Penanggung jawab.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2014.
10

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521