Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 3 Tahun 2014

Retribusi Rumah Potong Hewan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II NAMA RETRIBUSI; BAB III OBJEK RETRIBUSI; BAB IV SUBJEK RETRIBUSI; BAB V GOLONGAN RETRIBUSI; BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA; BAB VII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI; BAB VIII STRUKRUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI; BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN; AB X PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN; BAB XI PENAGIHAN; BAB. XII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA; BAB XIII PENYIDIKAN; BAB XIV KETENTUAN PIDANA; BAB XV KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Kotawaringin Timur
Nomor
3
Bentuk
Peraturan Daerah (PERDA)
Bentuk Singkat
PERDA
Tahun
2014
Tempat Penetapan
Sampit
Tanggal Penetapan
28 Februari 2014
Tanggal Pengundangan
28 Februari 2014
Tanggal Berlaku
28 Februari 2014
Sumber
LD.2014/3
Subjek
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Status
Tidak Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur
Bidang
Halaman ini telah diakses 714 kali

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :
  1. PERDA Kab. Kotawaringin Timur No. 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah
    dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
  2. PERDA Kab. Kotawaringin Timur No. 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah
    dicabut dan ditanyakan tidak berlaku

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan