Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 1 Tahun 2014

Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II NAMA RETRIBUSI; BAB III OBJEK RETRIBUSI; BAB IV SUBJEK RETRIBUSI; BAB V GOLONGAN RETRIBUSI; BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA; BAB VII PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI; BAB VIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI; BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN; BAB X MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG; BAB XI PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN; BAB XII SANKSI ADMINISTRASI; BAB XIII PENAGIHAN; BAB XIV PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA; BAB XV PEMANFAATAN; BAB XVI INSENTIF PEMUNGUTAN; BAB XVII PENYIDIKAN; BAB XVIII KETENTUAN PIDANA; BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kotawaringin Timur

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Sampit

Tanggal Penetapan

27 Januari 2014

Tanggal Pengundangan

28 Januari 2014

Tanggal Berlaku

28 Januari 2014

Sumber

LD.2014/1

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur

Bidang

Halaman ini telah diakses 775 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO 1 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Kotawaringin Timur No. 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

pajak dan retribusi

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2014/1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

ABSTRAK:

bahwa sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing ditetapkan sebagai Retribusi Daerah.
Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1951; Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: PER. 02 / MEN / III / 2008.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II NAMA RETRIBUSI; BAB III OBJEK RETRIBUSI; BAB IV SUBJEK RETRIBUSI; BAB V GOLONGAN RETRIBUSI; BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA; BAB VII PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI; BAB VIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI; BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN; BAB X MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG; BAB XI PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN; BAB XII SANKSI ADMINISTRASI; BAB XIII PENAGIHAN; BAB XIV PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA; BAB XV PEMANFAATAN; BAB XVI INSENTIF PEMUNGUTAN; BAB XVII PENYIDIKAN; BAB XVIII KETENTUAN PIDANA; BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2014.
19 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521