Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017

Pedoman dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal

Detail Peraturan
Jenis
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal
Entitas
Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor
13
Tahun
2017
Judul
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal
Ditetapkan Tanggal
04 Desember 2017
Diundangkan Tanggal
11 Desember 2017
Berlaku Tanggal
02 Januari 2018
Sumber
BN 2017/ NO 1767; https://iocs.kemlu.go.id/ : 127 HLM
Status

Dicabut dengan :

  1. Peraturan BKPM No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal

Mencabut :

  1. Perka BKPM No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal
  2. Perka BKPM No. 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal
  3. Perka BKPM No. 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang Bidang Usaha Tertentu dan/atau Di Daerah Daerah Tertentu
  4. Perka BKPM No. 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Permohonan Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
  5. Perka BKPM No. 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah Daerah Tertentu
  6. Perka BKPM No. 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal
  7. Perka BKPM No. 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Nonperizinan Penanaman Modal
  8. Perka BKPM No. 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal
  9. Perka BKPM No. 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Permohonan Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan