Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018

Kerja Sama Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Serta Kerja Sama dan Perizinan Pemanfaatan Taman Hutan Raya

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok: Kerja Sama Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung, Subjek Kerja Sama Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung meliputi: a. Pemerintah Daerah; dan b. Pihak Lain. Objek kerja sama Pemanfaatan Hutan Produksi meliputi: a. Pemanfaatan Kawasan; b. Pemanfaatan Jasa Lingkungan; c. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu; d. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu; dan e. Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu. Kerja Sama dan Perizinan Pemanfaatan Tahura, Pembinaan Dan Pengawasan, Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Tahura meliputi: a. Badan Usaha Milik Daerah; b. Badan Usaha Milik Negara; c. Badan Usaha Milik Swasta; d. Koperasi; e. Lembaga Internasional; dan f. pihak lainnya:

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Serta Kerja Sama dan Perizinan Pemanfaatan Taman Hutan Raya

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Yogyakarta

Tanggal Penetapan

15 Februari 2018

Tanggal Pengundangan

15 Februari 2018

Tanggal Berlaku

15 Februari 2018

Sumber

BD.2018/NO.5

Subjek

KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Bidang

Halaman ini telah diakses 2484 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Pergub DIY No. 5 Tahun 2018 ttg Kerja Sama Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Serta Kerja Sama dan Perizinan Pemanfaatan Taman Hutan Raya.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERGUB No. 4 Tahun 2024 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Hutan Produksi Dan Hutan Lindung Serta Kerja Sama Dan Perizinan Pemanfaatan Taman Hutan Raya

Mencabut :

PERGUB Prov. DIY No. 84 Tahun 2016 tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan Lindung

HUTAn - pemanfaatan
2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 5, BD.2018/NO.5
Peraturan Gubernur (PERGUB) TENTANG Kerja Sama Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Serta Kerja Sama dan Perizinan Pemanfaatan Taman Hutan Raya
ABSTRAK:	Bahwa keberadaan hutan mempunyai fungsi dan manfaat yang penting bagi masyarakat sehingga pemanfaatannya perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Bahwa dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung diamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan persyaratan kerja sama pemanfataan hutan produksi dan hutan lindung diatur dalam Peraturan Gubernur. Bahwa selain tata cara dan persyaratan kerja sama pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung, perlu diatur ketentuan mengenai pelaksanaan kerja sama dan perizinan pemanfaatan yang dilakukan di Taman Hutan Raya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Bunder Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.49/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2017, Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.48/Menhut/II/2010, Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2013, dan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2015 Materi Pokok: Kerja Sama Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung, Subjek Kerja Sama Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung meliputi: a. Pemerintah Daerah; dan b. Pihak Lain. Objek kerja sama Pemanfaatan Hutan Produksi meliputi: a. Pemanfaatan Kawasan; b. Pemanfaatan Jasa Lingkungan; c. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu; d. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu; dan e. Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu. Kerja Sama dan Perizinan Pemanfaatan Tahura, Pembinaan Dan Pengawasan, Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Tahura meliputi: a. Badan Usaha Milik Daerah; b. Badan Usaha Milik Negara; c. Badan Usaha Milik Swasta; d. Koperasi; e. Lembaga Internasional; dan f. pihak lainnya:
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2018. Mencabut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 84 Tahun 2016 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Hutan Lindung Jumlah Halaman: 31 HLM; Lampiran : 21 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018

Kerja Sama Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Serta Kerja Sama dan Perizinan Pemanfaatan Taman Hutan Raya

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT