Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 18 Tahun 2016

Pembentukan dan Tata Kerja Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Gubernur mengatur mengenai: 1) Pembentukan majelis dan tata tertib persidangan; 2) Tugas dan fungsi majelis; 3) Tata kerja majelis; 4) Penghapusan; 5) Pembebasan; 6) Pelaporan; 7) Sekretariat Majelis; dan 8) Pembiayaan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Sulawesi Tengah

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Palu

Tanggal Penetapan

16 Mei 2016

Tanggal Pengundangan

16 Mei 2016

Tanggal Berlaku

16 Mei 2016

Sumber

BD.2016/NO.461

Subjek

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DAN DAERAH

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

Bidang

Halaman ini telah diakses 553 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Pergub Sulteng 2016_18.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERGUB Prov. Sulawesi Tengah No. 40 Tahun 2019 tentang TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

majelis pertimbangan penyelesaian kerugian daerah
2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 18, BD.2016/NO.461
Peraturan Gubernur (PERGUB) TENTANG Pembentukan dan Tata Kerja Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka penyelesaian permasalahan keuangan dan barang milik daerah serta untuk memulihkan kerugian keuangan daerah perlu dibentuk suatu Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah; bahwa pembentukan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dibutuhkan dalam rangka memberikan pendapat dan pertimbangan terhadap hal menyangkut tuntutan kerugian Daerah atau penghapusan piutang Daerah kepada Gubernur, termasuk penyelesaian kerugian Daerah dalam rangka mewujudkan penyelesaian kerugian Daerah yang akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Barang Daerah, kewenangan membentuk Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Barang Daerah merupakan Kewenangan Gubernur ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan dan Tata Kerja Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah; Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997. Peraturan Gubernur mengatur mengenai: 1) Pembentukan majelis dan tata tertib persidangan; 2) Tugas dan fungsi majelis; 3) Tata kerja majelis; 4) Penghapusan; 5) Pembebasan; 6) Pelaporan; 7) Sekretariat Majelis; dan 8) Pembiayaan.
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2016. 13 halaman.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 18 Tahun 2016

Pembentukan dan Tata Kerja Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT