Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar No. 23 Tahun 2015

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BANJAR

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Banjar, yang meliputi: Ketentuan Umum; Visi dan Misi; Maksud dan Tujuan; Standar Operasional Prosedur; Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Banjar Nomor 23 Tahun 2015 tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BANJAR

T.E.U.

Indonesia, Kota Banjar

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Banjar

Tanggal Penetapan

20 November 2015

Tanggal Pengundangan

20 November 2015

Tanggal Berlaku

20 November 2015

Sumber

BD 2015/NO.23

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Banjar

Bidang

Halaman ini telah diakses 464 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERWAL NOMOR 23 TAHUN 2015 TTG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BPMPPT.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERWALI Kota Banjar No. 64 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjar
PERWALI Kota Banjar No. 60 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

STANDAR - OPERASIONAL - PROSEDUR - PELAYANAN - PERIZINAN - PADA - BADAN - PENANAMAN - MODAL - DAN - PELAYANAN - PERIZINAN - TERPADU - KOTA - BANJAR
2015
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 23, BD 2015/NO.23
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BANJAR
ABSTRAK:	Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012, dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Banjar yang transparan dan akuntabel serta efektif dan efisien, maka perlu disusun Standar Operasional Prosedur Pelayanan berdasarkan pertimbangan perlu diatur dalam Peraturan Walikota. UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 27 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 29 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 24 Tahun 2006; Permendagri No. 20 Tahun 2008; Permen PANRB No. 35 Tahun 2012; Perda Kota Banjar No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perda Kota Banjar No. 15 Tahun 2012; Perwali Kota Banjar No. 33 Tahun 2012 Peraturan ini mengatur tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Banjar, yang meliputi: Ketentuan Umum; Visi dan Misi; Maksud dan Tujuan; Standar Operasional Prosedur; Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2015. 5 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar No. 23 Tahun 2015

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BANJAR

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT