Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar No. 3 Tahun 2017

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan sistematika berikut : 1. Ketentuan Umum 2. Hak dan Kewajiban Penduduk 3. Kewenangan Penyelenggaraan dan Instansi Pelaksana 4. Pendaftaran Penduduk 5. Pencatatan Sipil 6. Data dan Dokumen Kependudukan 7. Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Saat Daerah atau Sebagian Daerah Dalam Keadaan Darurat dan Luar Biasa 8. Formulir dan Blanko Kependudukan dan Pencatatan Sipil 9. Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2017 tentang PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

T.E.U.

Indonesia, Kota Banjar

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Banjar

Tanggal Penetapan

09 Juni 2017

Tanggal Pengundangan

09 Juni 2017

Tanggal Berlaku

09 Juni 2017

Sumber

LD 2017/NO.3

Subjek

ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Banjar

Bidang

Halaman ini telah diakses 753 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TTG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

PERDA Kota Banjar No. 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Pencatatan Sipil
PERDA Kota Banjar No. 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Banjar

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD 2017/NO.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
ABSTRAK:	Dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan. Perlu disusun pedoman Penyelenggaraan administrasi kependudukan untuk memberikan acuan dan panduan dalam mempercepat pembangunan, pengembangan dan penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Banjar dan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil sudah tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu diganti Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 27 Tahun 2002; UU No 23 Tahun 2006; UU No 23 Tahun 2014; PP No 37 Tahun 2007. Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan sistematika berikut : 1. Ketentuan Umum 2. Hak dan Kewajiban Penduduk 3. Kewenangan Penyelenggaraan dan Instansi Pelaksana 4. Pendaftaran Penduduk 5. Pencatatan Sipil 6. Data dan Dokumen Kependudukan 7. Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Saat Daerah atau Sebagian Daerah Dalam Keadaan Darurat dan Luar Biasa 8. Formulir dan Blanko Kependudukan dan Pencatatan Sipil 9. Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2017. PERDA Kota Banjar No 8 Tahun 2010 dan PERDA Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2011 45 Halaman (Penjelasan 15 Halaman)

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar No. 3 Tahun 2017

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT