Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 9 Tahun 2011

Retribusi Jasa Usaha

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Sistematika sebagai berikut: I. Ketentuan Umum; II. Jenis Retribusi; III. Wilayah Pemungutan; IV. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran Dan Penundaan Pembayaran; V. Sanski Administratif; VI. Penagihan; VII. Penghapusan Hutang Retribusi yang Kadaluwarsa; VIII. Pengembalian Kelebihan Pembayaran; IX. Peninjauan Tarif Retribusi; X. Insentif Pemungutan; XI. Pemanfaatan Retribusi; XII. Penyidikan; XIII. Ketentuan Pidana; XIV. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Kupang

Tanggal Penetapan

30 Desember 2011

Tanggal Pengundangan

30 Desember 2011

Tanggal Berlaku

30 Desember 2011

Sumber

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 10

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bidang

Halaman ini telah diakses 1865 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Nomor 9 Tahun 2011 ttg Retribusi Jasa Usaha.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

Perda Prov. Nusa Tenggara Timur No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Diubah dengan :

PERDA Prov. Nusa Tenggara Timur No. 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Jasa Usaha
ABSTRAK:	bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Jasa Usaha perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha UU No. 64 Tahun 1958; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri no. 17 Tahun 2007; Perda Provinsi NTT No. 2 Tahun 2008; Perda Provinsi NTT No. 3 Tahun 2008; Perda Provinsi NTT No. 10 Tahun 2008; Perda Provinsi NTT No. 11 Tahun 2008; Sistematika sebagai berikut: I. Ketentuan Umum; II. Jenis Retribusi; III. Wilayah Pemungutan; IV. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran Dan Penundaan Pembayaran; V. Sanski Administratif; VI. Penagihan; VII. Penghapusan Hutang Retribusi yang Kadaluwarsa; VIII. Pengembalian Kelebihan Pembayaran; IX. Peninjauan Tarif Retribusi; X. Insentif Pemungutan; XI. Pemanfaatan Retribusi; XII. Penyidikan; XIII. Ketentuan Pidana; XIV. Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2011.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 9 Tahun 2011

Retribusi Jasa Usaha

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT