Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 2 Tahun 2016

Pajak Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Pajak Daerah dengan sistematika berikut : 1. Ketentuan Umum 2. Jenis Pajak 3. Pemungutan 4. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan 5. Keberatan Dan Banding 6. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif 7. Pengembalian Kelebihan Pembayaran 8. Kedaluwarsa Penagihan 9. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak 10. Pembukuan dan Pemeriksaan 11. Ketentuan Khusus 12. Penyidikan 13. Ketentuan Pidana 14. Ketentuan Lain-Lain 15. Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bogor

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Cibinong

Tanggal Penetapan

22 Januari 2016

Tanggal Pengundangan

22 Januari 2016

Tanggal Berlaku

22 Januari 2016

Sumber

LD Thn 2016/No. 2

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bogor

Bidang

Halaman ini telah diakses 9565 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Nomor 2 Tahun 2016 ttg Pajak Daerah.pdf

Preview

Download

Perda Nomor 2 Tahun 2016_Lampiran.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

Perda Kab. Bogor No. 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

PAJAK DAERAH
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD Thn 2016/No. 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Daerah
ABSTRAK:	Pajak daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. ketentuan-ketentuan tentang Pajak Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah, Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, Perda Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pemungutan pajak daerah serta untuk kemudahan perumusan pengaturan, perlu membentuk peraturan daerah yang mengatur secara keseluruhan jenis pajak daerah sehingga perlu membentuk Perda tentang Pajak Daerah. Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945; UU No 14 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 1960; UU No 11 Tahun 1974; UU No 6 Tahun 1983; UU No 19 Tahun 1997; UU No 28 Tahun 1999; UU No 14 Tahun 2002; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 4 Tahun 2009; UU No 10 Tahun 2009; UU No 25 Tahun 2009; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 24 Tahun 1997; PP No 58 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 23 Tahun 2010; PP No 69 Tahun 2010; PP No 91 Tahun 2010; PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006; PERMEN NA/KBPN No 3 Tahun 1997; PERDA Kabupaten Bogor No 9 Tahun 1986; PERDA Kabupaten Bogor No 5 Tahun 2007; PERDA Kabupaten Bogor No 9 Tahun 2008; PERDA Kabupaten Bogor No 11 Tahun 2008; PERDA Kabupaten Bogor No 8 Tahun 2009; PERDA Kabupaten Bogor No 8 Tahun 2011; PERDA Kabupaten Bogor No 3 Tahun 2013; PERDA Kabupaten Bogor No 5 Tahun 2013. Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Pajak Daerah dengan sistematika berikut : 1. Ketentuan Umum 2. Jenis Pajak 3. Pemungutan 4. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan 5. Keberatan Dan Banding 6. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif 7. Pengembalian Kelebihan Pembayaran 8. Kedaluwarsa Penagihan 9. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak 10. Pembukuan dan Pemeriksaan 11. Ketentuan Khusus 12. Penyidikan 13. Ketentuan Pidana 14. Ketentuan Lain-Lain 15. Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2016. PERDA Kabupaten Bogor No 4 Tahun 2010; PERDA Kabupaten Bogor No 5 Tahun 2010; PERDA Kabupaten Bogor No 12 Tahun 2010; PERDA Kabupaten Bogor No 13 Tahun 2010; PERDA Kabupaten Bogor No 14 Tahun 2010; PERDA Kabupaten Bogor No 15 Tahun 2010; PERDA Kabupaten Bogor No 10 Tahun 2011; PERDA Kabupaten Bogor No 25 Tahun 2011; PERDA Kabupaten Bogor No 26 Tahun 2011; PERDA Kabupaten Bogor No 27 Tahun 2011. 66 Halaman (Penjelasan 18 Halaman)

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 2 Tahun 2016

Pajak Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT