Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Merangin No. 3 Tahun 2015

Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang tentang azas dan tujuan; hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal; insentif dan kemudahan serta jaminan hukum; bentuk insentif dan kemudahan; kriteria pemberian insentif dan kemudahan; jenis usaha penanaman modal; tata cara pemberian insentif dan kemudahan; dasar penilaian; jangka waktu pemberian insentif; pembinaan dan pengawasan; pelaporan dan evaluasi; sanksi dan ketentuan peralihan/

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Merangin

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Bangko

Tanggal Penetapan

31 Maret 2015

Tanggal Pengundangan

01 April 2015

Tanggal Berlaku

01 April 2015

Sumber

LD.2015/NO.3

Subjek

PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Merangin

Bidang

Halaman ini telah diakses 561 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

233. Perda No 3 Tahun 2015.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Merangin No. 3 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Daerah

peNANAMAN MODAL
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2015/NO.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
ABSTRAK:	Berdasarkan bahwa untuk mempercepat pembangunan perekonomian daerah diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri dan meningkatkan daya tarik penanam modal perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan perekonomian daerah maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945; UU Nomor 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 1965; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 14 Tahun 2000; UU Nomor 25 Tahun 2007; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2015; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 45 Tahun 2008; PP Nomor 27 Tahun 2009; Perpres Nomor 36 Tahun 2010; dan Perpres Nomor 16 Tahun 2012 Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang tentang azas dan tujuan; hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal; insentif dan kemudahan serta jaminan hukum; bentuk insentif dan kemudahan; kriteria pemberian insentif dan kemudahan; jenis usaha penanaman modal; tata cara pemberian insentif dan kemudahan; dasar penilaian; jangka waktu pemberian insentif; pembinaan dan pengawasan; pelaporan dan evaluasi; sanksi dan ketentuan peralihan/
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2015. 4 HALAMAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521