Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar No. 4 Tahun 2012

Bangunan Gedung

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Bangunan Gedung, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Azas, Tujuan, dan Ruang Lingkup; Bagian Kesatu : Azas Bagian Kedua : Tujuan Bagian Ketiga : Ruang Lingkup 3. Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung; Bagian Kesatu : Umum Bagian Kedua : Fungsi Bangunan Gedung Bagian Ketiga : Klasifikasi Bangunan Gedung Bagian Keempat : Perubahan Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung 4. Persyaratan Administrasi Bangunan Gedung; Bagian Kesatu : Status Hak atas Tanah Bagian Kedua : Status Kepemilikan Bangunan Gedung Bagian Ketiga : Izin Mendirikan Bangunan Gedung 5. Persyaratan Teknis Bangunan Gedung; Bagian Kesatu : Persyaratan Tata Bangunan Gedung Bagian Kedua : Persyaratan Keandalan Bangunan Gedung Bagian Ketiga : Bangunan Hijau 6. Pembangunan Bangunan Gedung; Bagian Kesatu : Umum Bagian Kedua : Perencanaan Teknis Bagian Ketiga : Pelaksanaan Konstruksi Bagian Keempat : Pengawasan Konstruksi 7. Pemanfaatan Bangunan Gedung; Bagian Kesatu : Umum Bagian Kedua : Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Bagian Ketiga : Pemeliharaan Bangunan Gedung Bagian Keempat : Perawatan Bangunan Gedung Bagian Kelima : Pemeriksaan Secara Berkala Bagian Keenam : Pengawasan 8. Pelestarian Bangunan Gedung; Bagian Kesatu : Umum Bagian Kedua : Penetapan Bagian Ketiga : Pemanfaatan Bagian Keempat : Pengawasan 9. Pembongkaran Bangunan Gedung; Bagian Kesatu : Umum Bagian Kedua : Persetujuan Teknis Bongkar Bagian Ketiga : Pelaksanaan Pembongkaran Bagian Ketiga : Pengawasan Pembongkaran 10. Tim Ahli Bangunan Gedung; Bagian Kesatu : Umum Bagian Kedua : Tugas dan Fungsi Bagian Ketiga : Pembentukan 11. Penyedia Jasa Konstruksi; Bagian Kesatu : Umum Bagian Kedua : Bidang Pekerjaan dan Keahlian Bagian Ketiga : Kewajiban dan Tanggung Jawab 12. Pelayanan dan Retribusi; Bagian Kesatu : Umum Bagian Kedua : Jenis Pelayanan Bagian Ketiga : Retribusi 13. Peran Serta Masyarakat; Bagian Kesatu : Pemantauan dan Penjagaan Ketertiban Bagian Kedua : Pemberian Masukan terhadap Penyusunan dan/atau Penyempurnaan Peraturan, Pedoman, dan Standar Teknis Bagian Ketiga : Penyampaian Pendapat dan Pertimbangan Bagian Keempat : Pelaksanaan Gugatan Perwakilan 14. Pembinaan; Bagian Kesatu : Umum Bagian Kedua : Pembinaan oleh Pemerintah Daerah 15. Bangunan Sub Standar; 16. Sanksi Administratif; 17. Ketentuan Penyidikan; 18. Ketentuan Pidana; 19. Ketentuan Peralihan; 20. Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Banjar

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Martapura

Tanggal Penetapan

11 Mei 2012

Tanggal Pengundangan

11 Mei 2012

Tanggal Berlaku

11 Mei 2012

Sumber

LD.2012/NO.4

Subjek

KONSTRUKSI, SIPIL, ARSITEK, BANGUNAN, DAN INFRASTRUKTUR

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Banjar

Bidang

Halaman ini telah diakses 1060 kali

FILE-FILE PERATURAN

perda no 4 th 2012, bangunan gedung.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Diubah dengan :

PERDA Kab. Banjar No. 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

konstruksi, sipil, arsitek, bangunan dan infrastruktur

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2012/NO.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Bangunan Gedung

ABSTRAK:

Bahwa sebagai upaya pelayanan, penataan, pengawasan, dan penertiban kegiatan fisik dan administrasi penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Kabupaten Banjar, Pemerintah Daerah perlu mengatur kembali tentang penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Kabupaten Banjar dan keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2005 tentang Izin Bangunan dinilai sudah tidak dapat lagi mengakomodir segala pengaturan yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Banjar menerbitkan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung.
UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 4 Tahun 1997; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2010; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 28 Tahun 2000 jo. PP No. 4 Tahun 2010; PP No. 29 Tahun 2000 jo. PP No. 59 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2000; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permen. PU No. 29/PRT/M/2006 Tahun 2006; Permen. PU No. 30/PRT/M/2006 Tahun 2006; Permen. PU No. 6/PRT/M/2007 Tahun 2007; Permen. PU No. 24/PRT/M/2007 Tahun 2007; Permen. PU No. 25/PRT/M/2007 Tahun 2007; Permen. PU No. 26/PRT/M/2007 Tahun 2007; Perda Kabupaten Banjar No. 3 Tahun 2003; Perda Kabupaten Banjar No. 18 Tahun 2007; Perda Kabupaten Banjar No. 4 Tahun 2008; Perda Kabupaten Banjar No. 8 Tahun 2011.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Bangunan Gedung, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Azas, Tujuan, dan Ruang Lingkup; Bagian Kesatu : Azas Bagian Kedua : Tujuan Bagian Ketiga : Ruang Lingkup 3. Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung; Bagian Kesatu : Umum Bagian Kedua : Fungsi Bangunan Gedung Bagian Ketiga : Klasifikasi Bangunan Gedung Bagian Keempat : Perubahan Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung 4. Persyaratan Administrasi Bangunan Gedung; Bagian Kesatu : Status Hak atas Tanah Bagian Kedua : Status Kepemilikan Bangunan Gedung Bagian Ketiga : Izin Mendirikan Bangunan Gedung 5. Persyaratan Teknis Bangunan Gedung; Bagian Kesatu : Persyaratan Tata Bangunan Gedung Bagian Kedua : Persyaratan Keandalan Bangunan Gedung Bagian Ketiga : Bangunan Hijau 6. Pembangunan Bangunan Gedung; Bagian Kesatu : Umum Bagian Kedua : Perencanaan Teknis Bagian Ketiga : Pelaksanaan Konstruksi Bagian Keempat : Pengawasan Konstruksi 7. Pemanfaatan Bangunan Gedung; Bagian Kesatu : Umum Bagian Kedua : Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Bagian Ketiga : Pemeliharaan Bangunan Gedung Bagian Keempat : Perawatan Bangunan Gedung Bagian Kelima : Pemeriksaan Secara Berkala Bagian Keenam : Pengawasan 8. Pelestarian Bangunan Gedung; Bagian Kesatu : Umum Bagian Kedua : Penetapan Bagian Ketiga : Pemanfaatan Bagian Keempat : Pengawasan 9. Pembongkaran Bangunan Gedung; Bagian Kesatu : Umum Bagian Kedua : Persetujuan Teknis Bongkar Bagian Ketiga : Pelaksanaan Pembongkaran Bagian Ketiga : Pengawasan Pembongkaran 10. Tim Ahli Bangunan Gedung; Bagian Kesatu : Umum Bagian Kedua : Tugas dan Fungsi Bagian Ketiga : Pembentukan 11. Penyedia Jasa Konstruksi; Bagian Kesatu : Umum Bagian Kedua : Bidang Pekerjaan dan Keahlian Bagian Ketiga : Kewajiban dan Tanggung Jawab 12. Pelayanan dan Retribusi; Bagian Kesatu : Umum Bagian Kedua : Jenis Pelayanan Bagian Ketiga : Retribusi 13. Peran Serta Masyarakat; Bagian Kesatu : Pemantauan dan Penjagaan Ketertiban Bagian Kedua : Pemberian Masukan terhadap Penyusunan dan/atau Penyempurnaan Peraturan, Pedoman, dan Standar Teknis Bagian Ketiga : Penyampaian Pendapat dan Pertimbangan Bagian Keempat : Pelaksanaan Gugatan Perwakilan 14. Pembinaan; Bagian Kesatu : Umum Bagian Kedua : Pembinaan oleh Pemerintah Daerah 15. Bangunan Sub Standar; 16. Sanksi Administratif; 17. Ketentuan Penyidikan; 18. Ketentuan Pidana; 19. Ketentuan Peralihan; 20. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2012.
112 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar No. 4 Tahun 2012

Bangunan Gedung

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT