Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul No. 26 Tahun 2017

Tata Cara Pengelolaan Pajak Hiburan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pendataan objek dan subjek Pajak Hiburan dilakukan dengan memberikan Formulir pendataan kepada orang atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Orang atau badan yang menyelenggarakan hiburan yang telah mendaftarkan atau didaftarkan usahanya, maka Kepala Badan menyatakan yang bersangkutan menjadi wajib pajak dengan menerbitkan: NPWPD dan surat pengukuhan wajib pajak daerah.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hiburan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bantul

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Bantul

Tanggal Penetapan

03 Februari 2017

Tanggal Pengundangan

03 Februari 2017

Tanggal Berlaku

03 Februari 2017

Sumber

BD.2017/NO.26

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bantul

Bidang

Halaman ini telah diakses 1657 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Bantul No. 26 Tahun 2017 ttg Tata Cara Pengelolaan Pajak Hiburan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Bantul No. 16 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

Diubah sebagian dengan :

PERBUP Kab. Bantul No. 24 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hiburan

Mencabut :

PERBUP Kab. Bantul No. 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hiburan
PERBUP Kab. Bantul No. 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hiburan

HIBURAN – PAJAK – PENGELOLAAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2017/NO.26
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Tata Cara Pengelolaan Pajak Hiburan
ABSTRAK:	Menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah untuk mengoptimalkan pengelolaan pajak hiburan sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, maka perlu diatur tata cara pengelolaan pajak hiburan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016. Pendataan objek dan subjek Pajak Hiburan dilakukan dengan memberikan Formulir pendataan kepada orang atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Orang atau badan yang menyelenggarakan hiburan yang telah mendaftarkan atau didaftarkan usahanya, maka Kepala Badan menyatakan yang bersangkutan menjadi wajib pajak dengan menerbitkan: NPWPD dan surat pengukuhan wajib pajak daerah.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2017. Mencabut Peraturan Bupati Bantul Nomor 02 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hiburan 17 HLM; Penjelasan : 16 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul No. 26 Tahun 2017

Tata Cara Pengelolaan Pajak Hiburan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT