Penyelenggaraan Pendidikan

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi: a. kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; b. hak dan kewajiban; c. pengelolaan Pendidikan; d. Kurikulum; e. Pendidik dan Tenaga Kependidikan; f. Sarana dan prasarana Pendidikan; g. perizinan dan penutupan Satuan Pendidikan; h. penjaminan mutu; i. pembinaan bahasa dan sastra pada Satuan Pendidikan; j. peran serta Masyarakat; k. kerjasama; l. pengawasan; dan m.pendanaan. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.