Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 202 Tahun 2024

Dewan Pertahanan Nasional

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Perpres ini mengatur mengenai Dewan Pertahanan Nasional (DPN) yang merupakan lembaga non struktural yang dipimpin oleh Presiden. DPN mempunyai tugas melaksanakan pemberian pertimbangan dan perumusan solusi kebijakan dalam rangka penetapan kebijakan di bidang pertahanan nasional yang bersifat strategis mencakup kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Susunan organisasi DPN terdiri atas: Ketua DPN, anggota tetap, dan anggota tidak tetap.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 202 Tahun 2024 tentang Dewan Pertahanan Nasional

T.E.U.

Indonesia, Pemerintah Pusat

Nomor

202

Bentuk

Peraturan Presiden (Perpres)

Bentuk Singkat

Perpres

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

14 Desember 2024

Tanggal Pengundangan

14 Desember 2024

Tanggal Berlaku

14 Desember 2024

Sumber

LN 2024 (400) : 14 hlm.; jdih.setneg.go.id

Subjek

PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Pusat

Bidang

HUKUM TATA NEGARA

Halaman ini telah diakses 716 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perpres Nomor 202 Tahun 2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

KEPPRES No. 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

Dewan Pertahanan Nasional
2024
Peraturan Presiden (Perpres) NO. 202, LN 2024 (400) : 14 hlm.; jdih.setneg.go.id
Peraturan Presiden (Perpres) TENTANG Dewan Pertahanan Nasional
ABSTRAK:	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Dewan Pertahanan Nasional. Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan UU Nomor 3 Tahun 2002. Perpres ini mengatur mengenai Dewan Pertahanan Nasional (DPN) yang merupakan lembaga non struktural yang dipimpin oleh Presiden. DPN mempunyai tugas melaksanakan pemberian pertimbangan dan perumusan solusi kebijakan dalam rangka penetapan kebijakan di bidang pertahanan nasional yang bersifat strategis mencakup kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Susunan organisasi DPN terdiri atas: Ketua DPN, anggota tetap, dan anggota tidak tetap.
CATATAN:	Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2024. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi DPN bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditempatkan pada anggaran Kementerian Pertahanan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lampiran file: 14 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 202 Tahun 2024

Dewan Pertahanan Nasional

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT